Kaltimtoday.co, Samarinda - Adanya aktivitas tambang batu bara kembali disorot legislator DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu. Kali ini berlokasi di Kelurahan Sangasanga Dalam, Kecamatan Sangasanga, Kukar yang lagi-lagi memicu keresahan warga sekitar. Alhasil, pemukiman tergenang air banjir. Ditambah sejumlah lubang eks tambang yang ada.

Warga yang bertempat tinggal di beberapa RT di kelurahan tersebut dengan tegas melakukan penolakan. Warga dengan kompak menghalangi truk pengangkut batu bara dan menggelar unjuk rasa.

Pria yang akrab disapa Bahar itu berharap agar keresahan warga bisa ditindaklanjuti pemerintah. Jangan berdiam diri saja ketika memgetahui ada masalah tambang di Sangasanga.

"Apa yang dilakukan warga ini sebenarnya pemerintah harus mendengar. Kalau pemerintah mendengar, perusahaannya juga mendengar," ungkap Bahar saat ditemui belum lama ini.

Menurutnya, jika warga sekitar menolak adanya aktivitas tambang maka jangan ada pemaksaan agar pertambangan bisa tetap berjalan. Terlebih lagi, politisi dari Fraksi PAN itu menyebut sudah banyak dampak buruk yang harus ditanggung oleh masyarakat.

Pria yang berasal dari Dapil Kukar itu turut mengingatkan seandainya warga menolak, maka mestinya ketika membuat izin perusahaan, ada penegasan bahwa ada larangan untuk menambang.

"Kalau terjadi dampaknya kan perusahaan tidak peduli juga. Jangan memikirkan keberlangsungan hidup perusahaan, tapi pikirkan juga masyarakat yang hidup di sekitar tambang. Rakyat dibikin susah saja. Minimal Kementrian ESDM atau Dinas ESDM duduk bersama," tegas Bahar.

Bahar menyerukan seluruh pihak, khususnya masyarakat Kaltim yang merasakan dampak akibat aktivitas tambang turut melakukan penolakan. Menurutnya, banyak infrastruktur jalan yang berakhir rusak karena meningkatnya aktivitas tambang.

"Kita bingung juga, seolah-olah perusahaan itu malah jadi bosnya pemerintah, bukan lagi berpedoman yang mendudukkan mereka itu adalah rakyat," lanjutnya.

DPRD Kaltim juga sempat membeberkan wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) Pengawas Pertambangan. Namun, pria yang pernah menjadi aktivis di JATAM Kaltim itu menyebut tak ingin terlibat di dalam Pansus. Sebab dia menilai bahwa sudah banyak sejumlah rekomendasi dari DPRD Kaltim yang tak mau didengar Pemprov.

"Coba rekomendasi itu didengar semua, saya pasti salah satu orang yang mendorong dibentuknya pansus. Tapi apa faktanya? Dulu pansus anak meninggal di lubang tambang rekomendasinya enggak dijalankan juga sama pemerintah," tandasnya.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]