BalikpapanHeadline

Terapkan PPKM Darurat, Keluar Masuk Balikpapan Wajib Tunjukkan Kartu Vaksinasi Covid-19

Kaltimtoday.co, Balikpapan – Pemkot Balikpapan mewajibkan masyarakat yang keluar masuk Kota Minyak untuk menunjukkan kartu vaksin minimal vaksinasi Covid-19 dosis pertama.

Tak hanya itu, warga juga wajib menunjukkan hasil PCR negatif H-2 untuk yang datang menggunakan pesawat udara. Sementara yang datang menggunakan moda transportasi pribadi, sepeda motor, bis, dan kapal laut wajib menunjukkan hasil antigen negatif H-1.

Kebijakan anyar Pemkot Balikpapan ini mulai berlaku Senin (12/7/2021). Kebijakan ini sesuai Instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menetapkan Balikpapan menerapkan PPKM Darurat.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengungkapkan, penyebaran Covid-19 sangat signifikan beberapa waktu terakhir. “Bahkan menyumbang angka kematian cukup tinggi dibandingkan pekan sebelumnya,” kata Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, Minggu (11/7/2021).

Baca juga:  Bagi-bagi Jatah AKD, Fraksi Demokrat-Nasdem dan PKS Gigit Jari?

Ia menegaskan, dalam PPKM Darurat kali ini pihaknya akan melaksanakan sesuai instruksi pemerintah pusat tanpa ada keringanan.

“Mendagri menyampaikan bahwa semua tempat ibadah, bukan ditutup, tapi sementara ditiadakan salat di masjid. Beribadah boleh dilakukan hanya untuk muadzin dan pengurus masjid,” kata Rahmad Mas’ud.

Kepala Satpol PP Balikpapan Zulkifli mengatakan, PPKM Darurat berlaku efektif mulai 12 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021.

Baca juga:  Balikpapan Mulai Uji Covid-19 Menggunakan Tes Cepat Molekuler

Beberapa aturan yang diberlakukan meliputi, tempat kerja dan perkantoran yang dibagi dalam tiga sektor penting.

Perkantoran pemerintah diatur 25 persen work from office (WFO) dan 75 persen work from home (WFH). Ini masuk dalam Sektor esensial. Ada juga yang kebijakan 50 persen WFO bagi sektor produksi dan pelayanan masyarakat. Kemudian untuk untuk admin perkantoran hanya 25 persen.

Kemudian, untuk sektor kritikal, masih boleh beroperasi normal arau 100 persen. Yakni yang berkaitan dengan kebutuhan pokok, obat-obatan atau kesehatan dan keamanan serta ketertiban umum.

Sementara untuk sektor non esensial wajib ditutup. Karena sama dengan 100 persen WFH. Ini diamanatkan Mendagri agar pemerintah mendata secara betul supaya masyarakat tidak bimbang.

Baca juga:  DPRD Balikpapan Janji Tambah Anggaran untuk Tingkatkan Swab Massal

“Kami juga mulai data. Seperti toko kain, pakaian, sepatu, alat olahraga, ini tutup 100 persen sampai 20 Juli. Showroom mobil juga harus ditutup, kecuali bengkel mekaniknya,” kata Zulkifli.

Dia menegaskan, untuk restoran dan rumah makan, masih boleh beroperasi. Hanya saja tidak diperkenankan makan di tempat. Ini berlaku hingga akhir masa PPKM Darurat.

Kebijakan ini juga berlaku untuk pusat perbelanjaan yang menyediakan restoran. Hanya saja, untuk jam operasional nantinya akan dibedakan.

Lalu bagi mereka yang berjualan di fasilitas umum hanya boleh berjualan sampai pukul 17.00 Wita. Sementara untuk non fasum diberi kelonggaran sampai pukul 20.00 Wita.

Baca juga:  Dermaster Klinik Indonesia Buka Cabang di Balikpapan

“Mal memang diinstruksikan tutup total. Tapi khusus untuk restoran dan swalayan boleh beroperasi tapi take away,” ujar Zulkifli.

Dia menyebut, penyedia kebutuhan pokok akan dikecualikan. Misalnya restoran, supermarket atau swalayan, boleh buka sampai pukul 20.00 Wita.

“Tapi agar masyarakat tak salah paham, maka kami meminta pihak mal menutup pintu utama. Yang dibuka akses berbeda. Supaya terlihat bukan mal yang buka, hanya restoran dan swalayan,” tegasnya.

Kemudian, salah satu aturan lain terkait pendatang atau keluar masuk Balikpapan diakuinya cukup berat yakni terutama bagi pendatang yang masuk melalui jalur darat.

Baca juga:  Kaltim Darurat Kekerasan Terhadap Anak, Puji Setyowati: Perlu Penanganan Holistik

“Pengendara wajib menunjukkan sertifikat vaksin minimal dosis pertama dan swab antigen H-1. Ini juga berlaku untuk pengendara motor,” terangnya.

Sementara untuk moda transportasi udara wajib menunjukkan PCR H-2.

Ini memang diberlakukan untuk seluruh daerah yang menerapkan PPKM Darurat. Pihaknya telah berkomunikasi dengan Kapolres untuk melakukan pengawasan di pintu masuk kota.

“Kami akan melakukan pengawasan dengan mendirikan pos penjagaan,” kata Zulkifli.

Baca juga:  Catatan DPRD Kaltim, Kinerja Kinerja Isran-Hadi Belum Memuaskan

Beberapa pos penjagaan ini diantaranya berlokasi di Kilometer 17, Jalan Mulawarman Kelurahan Teritip, Pelabuhan Kampung Baru, Pelabuhan Fery Kariangau, Bandara SAMS Sepinggan, dan Pelabuhan Semayang.

Namun aturan ini tak berlaku bagi pengendara yang hanya transit atau melintas.

[TOS]

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close