Samarinda, Kaltimtoday.co - Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud (Harum), menerima kunjungan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltim, Edi Mulyadi, bersama jajaran di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (24/7/2025). 

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Harum yang didampingi Kepala BPKAD Kaltim, Ahmad Muzakkir, menyampaikan sejumlah isu strategis terkait pengelolaan keuangan daerah. Salah satunya adalah soal rendahnya alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kaltim, meskipun provinsi ini menjadi salah satu penyumbang terbesar sumber daya alam nasional. 

Menurutnya, Kaltim menyumbang sekitar Rp850 triliun dari sektor batu bara, yang mencakup lebih dari 60 persen kebutuhan nasional. Namun, nilai DBH yang dikembalikan ke daerah dinilai tidak sebanding.

”Namun dari jumlah itu, yang kembali ke Kaltim sangat kecil,” kata Gubernur.

Selain batu bara, dia juga menyoroti rendahnya DBH dari sektor kelapa sawit. Dari sekitar 3 juta hektare lahan sawit di Kaltim, setengahnya sudah dalam masa produksi, namun dana yang diterima hanya sekitar Rp28 miliar.

”Namun DBH Sawit hanya sebanyak Rp 28 miliar, bagaimana kita bisa membangun Kaltim yang luas ini,” keluh Rudy Mas'ud.

Dia juga mengungkapkan tantangan pembangunan infrastruktur di daerah pedalaman seperti Mahakam Ulu (Mahulu), yang hanya mengandalkan jalur sungai untuk transportasi. Hal ini menyebabkan harga kebutuhan pokok sangat tinggi. Ia mencontohkan harga semen yang bisa mencapai Rp1 juta per sak.

Di sisi lain, dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas tambang juga menjadi beban daerah, sementara kebijakan pusat cenderung menarik kewenangan pengelolaan ke level nasional.

“Kita disuruh mandiri, tapi tidak diberi kewenangan. Akibatnya daerah tidak bisa mengatur wilayahnya sendiri,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kakanwil DJPb Kaltim, Edi Mulyadi menyampaikan bahwa pihaknya terus menjalin sinergi dengan Pemprov Kaltim, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.

”Ini sesuai dengan tugas kami sebagai bendahara, yang menyalurkan dan memastikan anggaran yang dialokasikan tersalur dengan baik,” kata Edi.

Ia juga menambahkan bahwa sejak lima tahun terakhir, DJPb Kaltim berperan sebagai Regional Chief Economist, yang memantau pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mengawal implementasi program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih.

[RWT | ADV DISKOMINFO KALTIM]