Opini

Tren Positif Ekonomi Kaltim Di Tengah Pelemahan Isu Kesehatan

Oleh: Sanjaya Abdillah Karim (ASN Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara)

26 Juli 2021, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) memasuki babak baru. Ditandai dengan diperkenalkan PPKM level 1 sampai 4. Sebuah sebutan baru untuk menggantikan istilah terdahulu, yaitu PPKM darurat dan PPKM mikro.

Pemberian label level tersebut menjelaskan kecukupan kapasitas respon sistem Kesehatan, seperti kapasitas testing, tracing, dan treatment. Dimulai dari PPKM level 1 yang mengindikasikan perkembangan kasus konfirmasi positif Covid-19 yang rendah, hingga PPKM level 4 yang mengindikasikan sebaliknya.

Dalam pengumuman Satgas Covid-19 pada akhir Juli lalu, dari 37 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah PPKM level 4. Provinsi Kalimantan Timur menyumbang 8 (delapan), yakni Berau, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, memiliki jumlah kasus harian positif yang tinggi, dan cukup untuk membawa Kaltim menjadi penyandang kasus harian nomor enam (3,4 persen) secara nasional dan tertinggi di luar Jawa-Bali.

Baca juga:  Penghargaan Lingkungan Hidup Terus Meningkat, DLH Kaltim Optimistis Capai Target

Tak cukup di situ, bahkan, hingga pengumuman perpanjangan PPKM pada 2 Agustus dan 9 Agustus lalu, status Provinsi Kalimantan Timur masih “merah” perihal peningkatan kasus konfirmasi Covid-19. Hal ini mengindikasikan bahwa pada akhir Juli hingga awal Agustus, pengendalian pandemi di Kaltim masih belum dapat ditekan secara maksimal.  

Dilansir dari laman covid19.go.id hingga 13 Agustus, secara kumulatif ada 138.296 kasus terkonfirmasi yang di antaranya 17.415 jiwa dalam perawatan atau isolasi mandiri. Ditambah lagi, hasil asesmen situasi Covid-19 menunjukkan kasus konfirmasi per 100 ribu penduduk per minggu mencapai 281,7.

Angka yang tinggi tersebut secara langsung mempengaruhi BOR (Bed Occupancy Rate) rumah sakit di Kaltim yang ikut terangkat, yaitu sebesar 70,7 menjadi tertinggi kedua di luar Jawa-Bali.

Baca juga:  Pembangunan Bandara VVIP Demi Kapitalis Bukan Rakyat

Bila kita lihat peta zonasi risiko, 8 dari 10 kabupaten dan kota di Kaltim tergolong zona merah atau memiliki risiko penyebaran yang tinggi, hanya Samarinda dan Mahakam Ulu yang dinyatakan risiko sedang atau zona warna oranye. Tentu hal ini menjadi sorotan berbagai pihak tak terkecuali Presiden Joko Widodo, yang bahkan memberi rapor merah pada 5 provinsi di luar Jawa-Bali terkait pertambahan kasus konfirmasi, termasuk Kalimantan Timur.

Bila dirunut lebih lama lagi, peningkatan kasus Covid-19 telah dimulai sejak arus mudik Mei lalu, mobilitas penduduk Kaltim terpantau mengalami peningkatan.

Berdasarkan data yang diambil dari google mobility index, dimana dalam perbandingannya menggunakan baseline atau referensi nilai median pada periode 3 Januari-6 Februari 2020, terjadi perubahan pola mobilitas penduduk Kaltim pada awal 2021 terhadap triwulan II 2021.

Perubahan terbesar terlihat pada mobilitas di tempat belanja kebutuhan sehari-hari, dimana pada triwulan I 2021  hanya tumbuh sebesar 1,16 persen, sedangkan pada triwulan II 2021 dapat mencapai 20,43 persen.

Selain itu terjadi pula penurunan persentase mobilitas pada lokasi rumah, dari 2,58 persen pada triwulan I menjadi -0,66 persen pada triwulan II 2021. Perubahan angka tersebut mengindikasikan adanya perubahan fenomena mobilitas penduduk menuju ke aktivitas perekonomian.

Baca juga:  Merefleksikan Pemaknaan Nilai-Nilai dan Kesaktian Pancasila

Geliat mobilitas penduduk secara umum tercermin pada peningkatan kegiatan ekonomi Kalimantan Timur. Menurut data yang dirilis Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur pada 5 Agustus lalu, ekonomi Kaltim pada triwulan II 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,76 persen secara y-on-y (bila dibandingkan triwulan II 2020) dan positif 1,87 persen secara q-to-q (bila dibandingkan triwulan I 2021).

Bila dipilah lagi menurut kategori lapangan usaha, tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan terbesar secara y-on-y berturut-turut adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,21 persen), transportasi dan pergudangan (17,04 persen), penyediaan akomodasi dan makan minum (12,19 persen). Bahkan lapangan usaha perdagangan juga mampu tumbuh positif sebesar 5,29 persen. 

Berbeda hal dengan triwulan I lalu, dimana pertumbuhan ekonomi masih mengalami kontraksi. Dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi -2,96 persen secara y-on-y dan -0,61 persen secara q-to-q.

Walaupun demikian masih terdapat beberapa sektor yang mampu tumbuh positif seiring dengan adaptasi normal baru di masyarakat. Pertumbuhan secara tahunan masih didominasi sektor penunjang kebutuhan masyarakat selama masa pandemi, yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,93 persen), informasi dan komunikasi (8,75 persen) dan jasa pendidikan (8,07 persen). 

Namun hal tersebut sedikit berbeda bila dilihat secara triwulanan, dominasi pertumbuhan ekonomi mulai bergeser. Sektor perdagangan mampu tumbuh sebesar 0,57 persen, sekaligus menjadi tiga besar sektor dengan pertumbuhan tertinggi secara q-to-q. Sebenarnya dari angka tersebut sudah mulai tergambar, awal mula geliat ekonomi dan kegiatan transaksi di kalangan masyarakat berkembang. 

Baca juga:  Dinas Lingkungan Hidup Mulai Susun DIKPLHD Kaltim 2021

Bila ditelisik dari sudut pandang ketenagakerjaan, rilis data BPS menunjukkan ada peningkatan jumlah angkatan kerja pada Februari 2021. Dibandingkan Agustus tahun lalu, jumlah angkatan kerja naik 68,68 ribu jiwa menjadi 1.886,36 ribu jiwa.

Masih sejalan, terjadi juga peningkatan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 65,10 ribu jiwa menjadi 1.757,90 ribu jiwa di Februari 2021. Lebih rinci, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah perdagangan (22,28 persen), pertanian, kehutanan dan perikanan (20,31 persen), dan penyediaan akomodasi dan makan minum (8 persen). Komposisi tersebut menggambarkan penyerapan masing-masing sektor dari seluruh penduduk yang bekerja di pasar kerja Kalimantan Timur. 

Dengan melihat data pertumbuhan ekonomi triwulan I dan II, data ketenagakerjaan, serta didukung dengan beberapa fenomena yang terjadi, yaitu hari raya Idul Fitri pada 13 Mei dan aktivitas persiapan memasuki tahun ajaran baru sekolah pada Juni, dirasa sudah cukup selaras. Ditambah lagi dengan adanya peningkatan pengeluaran belanja pemerintah berupa pemberian THR bagi PNS, TNI dan Polri dan berbagai stimulus bantuan terkait pandemi, memicu pergerakan uang beredar dan transaksi ekonomi di tengah masyarakat.

Hal tersebut senada dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers virtual tentang Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2021, Kamis (5/8/2021). Beliau menuturkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi tersebut ditopang oleh kuatnya pertumbuhan baik dari sisi demand maupun supply di masyarakat saat ini.

Baca juga:  Jambore Pemuda Indonesia 2020 Digelar Virtual, Berikut 5 Provinsi Tervaforit Pilihan Duta Pemuda

Aktivitas dan mobilitas yang tinggi di masyarakat tentunya harus dibarengi dengan kesadaran kesehatan yang tinggi pula. Hal ini tercermin pada pertumbuhan ekonomi sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang selalu menjadi terbesar setidaknya pada dua triwulan terakhir.

Bila ditinjau dari tingkat vaksinasi, dilansir dari laman vaksin.kemkes.go.id tercatat hingga tanggal 13 Agustus sebanyak 610.265 jiwa atau 21,23 persen telah vaksin dosis pertama, dan sebanyak 388.468 jiwa atau 13,51 persen telah vaksin dosis kedua.

Angka tersebut cenderung melandai, setelah seminggu sebelumnya tingkat vaksinasi tersebut berada diatas rata-rata nasional, dan membawa kaltim peringkat 8 baik pada vaksinasi dosis pertama maupun kedua. Kini, Nampak bahwa kaltim berada di urutan 17 pada vaksin dosis pertama, dan 8 pada vaksin dosis kedua.

Tak berbeda pula dari sisi kepatuhan protokol kesehatan, merujuk pada monitoring yang dilakukan oleh satgas Covid-19 nasional terdapat dua indikator yang digunakan yaitu kepatuhan memakai masker serta kepatuhan menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

Pada indikator kepatuhan memakai masker, per 13 Agustus terdapat tiga wilayah yang memiliki tingkat kepatuhan 76-90 persen yaitu Samarinda, Kutai Timur, dan Kabupaten Paser. Sedangkan kabupaten dan kota lainnya memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi yaitu 91-100 persen. Pada indikator kedua, kepatuhan menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

Ada satu kabupaten dengan tingkat kepatuhan rendah antara 61-75 persen, yaitu Kabupaten Paser. Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Timur tercatat memiliki tingkat kepatuhan 76-90 persen, serta kabupaten dan kota lainnya memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi yaitu 91-100 persen.

Baca juga:  Refleksi Hari Lahirnya Pancasila: Meneguhkan Kembali Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Meskipun tingginya mobilitas dan aktivitas penduduk pada triwulan 2 lalu harus dibayar mahal dengan peningkatan kasus harian konfirmasi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian semua pihak. Sesuai arahan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa terdapat tiga strategi utama yang akan terus digencarkan di berbagai daerah. 

Pertama, penanganan Covid-19 melalui intensifikasi vaksinasi dalam rangka melandaikan lonjakan kasus dan melandaikan tingkat kematian. Kedua, optimalisasi pemberlakuan PPKM berdasarkan klasifikasi risiko penyebaran di masing-masing daerah. Ketiga, mendorong peran serta masyarakat dalam mensukseskan program vaksinasi dan meningkatkan kepatuhan bersama terhadap protokol kesehatan dan aturan PPKM yang berlaku. 

Upaya bersama tersebut, dengan didukung penggalakan program 5M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi) bagi masyarakat, program 3T (testing, tracing, treatment) bagi pemerintah, ditambah upaya vaksinasi yang dilakukan pemerintah diharapkan mampu segera menciptakan kesadaran kolektif dan herd immunity bagi masyarakat luas. 

Baca juga:  Bahas Komparasi Perda Penanganan Covid-19, Bapemperda DPRD Samarinda Kunjungi BPBD Balikpapan

Besar harapan kestabilan pengendalian Covid-19 di triwulan 3 tahun ini dapat segera terwujud. Bukan semata-mata terpaku pada aspek kesehatan. Lebih dari itu, efek domino tingkat adaptasi aktivitas masyarakat yang lebih tinggi akan mampu mengembalikan momentum pemulihan ekonomi.

Potensi normalisasi konsumsi masyarakat pasca pelonggaran PPKM nantinya, akan memacu geliat di pasar ekonomi. Lalu bagaimanakah pertumbuhan ekonomi Kaltim pada triwulan 3 dan 4 mendatang? Dapatkah tren positif ekonomi Kalimantan Timur berlanjut? (*)

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close