Kaltimtoday.co, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara  (Pemkab Kukar) berupaya menurunkan angka stunting.

Tidak hanya melibatkan Dinas Kesehatan (Dinkes), Pemkab Kukar turut menggaet Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sampai di tingkat desa. Upaya ini dilakukan guna mempercepat penurunan angka stunting. 

Dinkes Kukar berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar dalam kegiatan Orientasi Pemantauan Pertumbuhan Kader Pembangunan Manusia (KPM), beberapa waktu lalu. 

Kasi Peningkatan Gizi Keluarga dan Masyarakat Dinkes Kukar, Nurul Fitri Ningsih mengatakan, percepatan penurunan angka stunting garda terdepan di masyarakat adalah KPM dibawah Dinas PMD Kukar. Maka kedepan, diharapkan tidak hanya mendata ataupun mengawal anggaran di desa tetapi bisa melakukan pemantauan pertumbuhan balita.

Baca Juga: Gelar Rembuk Stunting 2023, Pemda PPU Minta Kerja Kolaboratif Antar Sektor

 

Baca Juga: Konsumsi Rokok Jadi Faktor Angka Stunting Tinggi di Indonesia, Ahli: Keluarga Lebih Utamakan Beli Rokok Ketimbang Makanan Bergizi

Baca Juga: Bantu Turunkan Angka Stunting, Tanoto Foundation Dukung Pemkab Kukar Lewat Program Rumah Anak SIGAP

Baca Juga: Ratusan Bunda PAUD Kukar Dikukuhkan, Maslianawati Berpesan Kolaborasi dengan Posyandu 

View this post on Instagram

Baca Juga: Bantu Tangani Stunting, Poltekkes Kemenkes Kaltim Ajukan Kerja Sama dengan Pemkab Kukar

Baca Juga: Orangtua Malas ke Posyandu Picu Stunting di Samarinda, Kepala DPPKB: Terbuai Covid-19

Baca Juga: Kadiskes Kukar Sampaikan Dampak Stunting: IQ Anak Lebih Rendah

Baca Juga: Tangani Stunting melalui Bapak Asuh, Pemkab Kukar Bakal Bersinergi dengan Dunia Usaha

Baca Juga: Nakes di Berau Kurang, Madri Pani: Maksimalkan Putra Putri Daerah!

Baca Juga: Hadi Mulyadi Hadiri Pertemuan TPPS Kaltim Ingatkan Pola Hidup Sehat Dapat Mempercepat Penurunan Stunting.

Baca Juga: Pemkab PPU Dinilai Kurang Serius Tangani Stunting

Baca Juga: Fokus Penurunan Angka Stunting di Kaltim: Pemberian Vitamin A hingga Pil Penambah Darah ke Remaja Putri  

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Hasil Survei SSGI 2022, Kukar dan Samarinda Tertinggi Prevalensi Balita Stunting di Kaltim

“Bisa mengukur panjang badan dan berat badan namun tidak untuk menentukan status gizi karena penentuannya ada di Puskesmas. Jadi KPM tidak bisa menentukan balita tersebut stunting atau tidak,” ungkap Nurul kepada Kaltimtoday.co, Selasa (23/11/2021).

Selama ini KPM berjalan sendiri, sehingga perlu menyatukan tujuan di program konvergensi stunting di desa sedangkan di kelurahan belum ada. Jadi nanti akan dicarikan kader sejenis yang tugasnya seperti KPM juga, yakni sama-sama menurunkan angka stunting.

Nurul menyebutkan, di Kukar kurang lebih ada 668 KPM baik itu daerah lokasi khusus (lokus) stunting dan non lokus. Saat ini, sudah menetapkan 21 lokus daerah yang menjadi titik fokus penanganan stunting, dan setiap desa biasanya ada 2 atau 3 KPM.

“Tugas mereka untuk mengedukasi kepada masyarakat betapa pentingnya balita dibawa ke posyandu untuk pemantauan pertumbuhan,” tutupnya.

[SUP | NON]