Kaltimtoday.co, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara  (Pemkab Kukar) berupaya menurunkan angka stunting.

Tidak hanya melibatkan Dinas Kesehatan (Dinkes), Pemkab Kukar turut menggaet Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sampai di tingkat desa. Upaya ini dilakukan guna mempercepat penurunan angka stunting. 

Dinkes Kukar berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar dalam kegiatan Orientasi Pemantauan Pertumbuhan Kader Pembangunan Manusia (KPM), beberapa waktu lalu. 

Kasi Peningkatan Gizi Keluarga dan Masyarakat Dinkes Kukar, Nurul Fitri Ningsih mengatakan, percepatan penurunan angka stunting garda terdepan di masyarakat adalah KPM dibawah Dinas PMD Kukar. Maka kedepan, diharapkan tidak hanya mendata ataupun mengawal anggaran di desa tetapi bisa melakukan pemantauan pertumbuhan balita.

Baca Juga: Pj Bupati PPU Kunjungi Posyandu, Dukung Program Pencegahan Stunting dengan Makanan Sehat dan Bergizi

 

Baca Juga: Mengenal Minyak Makan Merah yang Bisa Cegah Stunting

Baca Juga: Tangani Stunting, Disketapang Kukar Galakkan Program Makan Telur Minum Susu di 8 SD

Baca Juga: Atasi Stunting dengan Inovasi Pangan Lokal, DKP PPU Gelar Lomba Cipta Menu

View this post on Instagram

Baca Juga: DKP PPU Optimistis Angka Stunting di 2024 Turun

Baca Juga: DKP PPU Gelontorkan Rp400 Juta untuk Atasi Stunting, Fokus Pemberian Makanan Bergizi

Baca Juga: Perangi Stunting di PPU, Kadinkes Sebut Kolaborasi Lintas Sektor dan Desa Jadi Kunci

Baca Juga: Mahakam Ulu Targetkan Prevalensi Stunting di Bawah 14 Persen

Baca Juga: Memahami Perbedaan Stunting dan Gizi Buruk: Dampak dan Penanganannya

Baca Juga: Antisipasi KPPS Tumbang Saat Bertugas, KPU dan Dinkes Siagakan Nakes hingga Ambulans Keliling 

Baca Juga: Prabowo Kasih Makan Gratis untuk Cegah Stunting, Ganjar Pranowo: Saya Tidak Setuju

Baca Juga: TPPS Samarinda Targetkan Penurunan Angka Stunting 14 Persen di 2024, Rusmadi Wongso Minta Posyandu Lebih Atraktif

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Tingkat Pemberian ASI Eksklusif di Kaltim Meningkat, Capai Lebih dari 66 Persen

“Bisa mengukur panjang badan dan berat badan namun tidak untuk menentukan status gizi karena penentuannya ada di Puskesmas. Jadi KPM tidak bisa menentukan balita tersebut stunting atau tidak,” ungkap Nurul kepada Kaltimtoday.co, Selasa (23/11/2021).

Selama ini KPM berjalan sendiri, sehingga perlu menyatukan tujuan di program konvergensi stunting di desa sedangkan di kelurahan belum ada. Jadi nanti akan dicarikan kader sejenis yang tugasnya seperti KPM juga, yakni sama-sama menurunkan angka stunting.

Nurul menyebutkan, di Kukar kurang lebih ada 668 KPM baik itu daerah lokasi khusus (lokus) stunting dan non lokus. Saat ini, sudah menetapkan 21 lokus daerah yang menjadi titik fokus penanganan stunting, dan setiap desa biasanya ada 2 atau 3 KPM.

“Tugas mereka untuk mengedukasi kepada masyarakat betapa pentingnya balita dibawa ke posyandu untuk pemantauan pertumbuhan,” tutupnya.

[SUP | NON]