JAKARTA, Kaltimtoday.co - Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 mengungkap bahwa 1 dari 4 perempuan Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dari pasangan atau selain pasangan sepanjang hidupnya. Temuan ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan tetap menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian dan tindakan konkret.

Dalam rangkaian peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16HAKTP), kampanye tahunan dari 25 November (Hari Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan) hingga 10 Desember (Hari Hak Asasi Manusia), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia menyelenggarakan “UNiTE 2024: Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan” di M Bloc Space, Jakarta, pada 4–8 Desember 2024.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk menangani isu ini. “Perlindungan perempuan dan anak adalah isu kompleks yang memerlukan sinergi berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, media, komunitas lokal, dan mitra pembangunan seperti badan-badan PBB. Kolaborasi ini penting untuk memastikan upaya pencegahan hingga pemulihan korban berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujar Arifah dalam pembukaan acara.

Selama lima hari, UNiTE 2024 menghadirkan diskusi tentang realitas kekerasan terhadap perempuan, pameran #NoExcuse, labirin layanan kekerasan terhadap perempuan, serta talkshow dan workshop dari berbagai organisasi perempuan dan komunitas muda. Pengunjung juga dapat mengakses layanan konsultasi dan pertolongan psikologis pertama yang disediakan oleh Yayasan Pulih.

Kolaborasi untuk Akhiri Kekerasan

UN Women, salah satu mitra PBB dalam acara ini, menggarisbawahi pentingnya kesadaran kolektif untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan. “Sudah waktunya isu ini disuarakan lebih keras agar tidak terlupakan atau terpinggirkan,” ujar Dwi Faiz, Officer in Charge UN Women Indonesia. “Mari bersama pecahkan kesunyian, lawan impunitas, dan ubah norma yang menormalisasi kekerasan terhadap perempuan.”

Sementara itu, Hassan Mohtashami, Kepala Perwakilan UNFPA Indonesia, menyebut kekerasan berbasis gender sebagai hambatan besar bagi perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka. “UNFPA mendukung pemerintah Indonesia untuk mencegah dan menangani kekerasan berbasis gender, demi menjaga kesehatan, keamanan, dan martabat perempuan,” katanya.

Melalui sinergi antara advokasi, edukasi, dan layanan langsung kepada masyarakat, UNiTE 2024 bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik, mendorong perubahan sosial, dan memberikan dukungan komprehensif bagi para penyintas. Acara ini diharapkan mampu memobilisasi dukungan masyarakat, terutama generasi muda, untuk bersuara dan bertindak dalam mencegah serta menghentikan kekerasan terhadap perempuan.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh PBB di Indonesia – UNFPA, UN Women, UNDP, UNESCO, dan UN Information Centre – bekerja sama dengan KPPPA, Komnas Perempuan, Jakarta Feminist, Forum Pengada Layanan, dan Yayasan Pulih dengan dukungan dari Kanada, UNiTE 2024 menjadi momentum strategis untuk memperkuat gerakan melawan kekerasan terhadap perempuan.

[TOS]