Kukar
Wajib Protokol Kesehatan, Kemenag Kukar Izinkan Shalat Idul Fitri di Masjid dan Lapangan
Kaltimtoday.co, Tenggarong - Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 di masjid atau lapangan terbuka dimasa pandemi Covid-19 boleh dilaksanakan. Hal ini sampaikan Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Mukhtar.
"Sholat Ied di masjid maupun di lapangan diperbolehkan dengan tetap berjaga jarak," kata Mukhtar saat dihubungi Kaltimtoday.co pada Sabtu (08/05/2021).
Berdasarkan Surat Edaran (SE) Kemenag RI, diatur pelaksanaan sholat Ied di masjid hanya boleh dilaksanakan pada wilayah zona hijau dan kuning, sedangkan zona merah tidak diperbolehkan.
Mukhtar menambahkan, pengurus masjid harus mengatur jumlah jamaah dibatasi yakni 50 persen dari kapasitas tempat ibadah. Selain itu, seluruh jamaah wajib mengikuti protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 dengan ketat.
Jika mereka tak menerapkan harap diingatkan pentingnya prokes untuk diri sendiri dan orang lain.
"Disamping itu, pengurus masjid menyediakan dan harus ada pengecekan suhu tubuh bagi jamaah saat hendak masuk," ujarnya.
Yang menjadi perhatian kita semua, kata Mukhtar, anak kecil sebaiknya jangan dibawa dulu sebab rentan tertular termasuk yang merasa sakit atau deman.
"Mimbar agar dilengkapi pembatas transparan antara khotib dan jamaah dan khutbah maksimal 20 menit. Selanjutnya hindari berjabat tangan dengan bersentuhan langsung," terangnya.
Ia menambahkan, menyambut 1 Syawal tidak ada pawai takbiran keliling jadi cukup takbiran di masjid saja. begitupula dengan halal bihalal atau open house tidak diperbolehkan artinya di rumah saja.
[SUP | TOS]
Related Posts
- Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Wacana DPR Berikan Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi
- Pemprov Kaltim Siap Tegas, Hotel yang Tidak Mendukung Produk UMKM Bakal Dihindari untuk Acara Pemerintah
- Hampir 100 Produk Hukum Dihasilkan Tiap Hari, Pj Gubernur Kaltim: Cabut Perda yang Bertentangan dengan Aturan Pusat
- Kemendagri Dorong Keselarasan Produk Hukum Daerah dengan Regulasi Nasional
- Rapat Mendadak Baleg DPR Bahas Revisi UU Minerba, Jaringan Masyarakat Sipil Angkat Suara