Kaltimtoday.co - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terpaksa menghentikan program pengelolaan air limbah dan sampah akibat pemangkasan anggaran sebesar Rp 81,38 triliun untuk efisiensi.

Dalam rapat bersama Komisi V DPR pada Rabu (12/2/2025), Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa, pemotongan anggaran ini berdampak pada beberapa program pembangunan yang sebelumnya dijalankan Direktorat Cipta Karya.

“Efisiensi anggaran ini mengurangi pencapaian target prioritas, terutama di Direktorat Cipta Karya, dengan nilai pemangkasan mencapai Rp 27,72 triliun,” ungkap Dody di kompleks parlemen, Jakarta.

Dody merinci bahwa sejumlah proyek utama terkena dampak. Kementerian PU menghentikan proyek peningkatan kapasitas 40 liter per detik dan perluasan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang mencakup 863 sambungan rumah (SR).

Selain itu, pembangunan sistem pengelolaan limbah untuk 10.240 keluarga dan fasilitas persampahan bagi 9.540 keluarga juga dihentikan. Beberapa infrastruktur lain yang terkena dampak adalah proyek Sanimas di 1.400 lokasi, LPK di 825 lokasi, serta TPS3R di 100 lokasi.

Kementerian PU juga menunda pengembangan kawasan seluas 118,5 hektare dan penataan kawasan wisata seluas 3 hektare. Penundaan juga berlaku bagi pembangunan sembilan unit gedung serta penataan 13 kawasan.

Lebih lanjut, Dody menegaskan bahwa akibat pemotongan ini, Kementerian PU tidak akan melaksanakan proyek infrastruktur baru, baik yang bersifat tahun tunggal (single year contract/SYC) maupun tahun jamak (multi year contract/MYC).

Namun, proyek tahun jamak yang sedang berjalan tidak akan dihentikan, melainkan hanya mengalami penyesuaian jadwal pelaksanaan.

“Proyek MYC sementara ini kami tunda, bukan dihentikan, tetapi direlaksasi agar tetap dapat berjalan sesuai rencana,” pungkasnya.

[RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp