Opini
Anies dan IKN: Antara Suara dan Suzume
Oleh: Muhammad Al Fatih (Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Mulawarman)
Pernyataan Anies dan Muhaimin mengenai IKN cenderung perlu dikritisi. Namun, di satu sisi gagasan alternatif mengenai 40 kota maju layak diuji.
“Kita kan ke tempat yang ada orangnya, lah kita kampanye untuk mencari suara,”
“Lagi enak di Jakarta, tiba-tiba disuruh ke hutan,”
Kalimat-kalimat itu adalah pernyataan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengenai Ibu Kota Negara (IKN). Kalimat pertama merupakan pernyataan Anies Baswedan di Serang, Banten pada 21 Desember 2023. Sementara kalimat kedua keluar dari mulut calon wakilnya di Jakarta pada 26 November 2023.
Sayangnya, kalimat-kalimat itu justru cenderung memberikan disinformasi dibandingkan memberikan narasi yang konstruktif mengenai IKN.
Kalimat ‘disuruh ke hutan’, misalnya cenderung melupakan bahwa IKN didirikan di atas berbagai lahan konsesi perizinan. Melansir data Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kaltim, Dari wilayah delineasi IKN seluas 254.102 hektare, 143.071 hektare di antaranya masuk izin pertambangan, 67.983 hektare izin perkebunan, dan 48.577 hektare di dalam izin kehutanan.
IKN, tentu saja tidak didirikan di hutan antah berantah. Dan kalimat disuruh ke hutan juga seolah-olah menegasikan keharusan pemerintah untuk menyelesaikan konflik lahan di IKN, yang masih mengutip WALHI Kaltim, sebenarnya saling tumpang tindih dalam perizinannya.
Kemudian juga kalimat ‘ke tempat yang ada orangnya’. Kalimat ini seolah-olah melupakan keberadaan berbagai masyarakat adat yang telah mendiami wilayah IKN sedari lama. Salah satunya adalah masyarakat Suku Balik.
Kritik pasangan calon presiden dan wakil presiden terhadap IKN, pada akhirnya justru terkesan menjadi komoditas politik. Bahwa mereka merupakan antitesis dari pemerintah sebelumnya yang telah mengecewakan banyak orang.
Anggapan ini bukan asumsi penulis belaka. Dalam wawancara bersama salah satu media lokal di Kaltim, peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad mengatakan bahwa, sikap Anies dan Muhaimin kepada IKN ketika mendekati pemilu dapat dibaca sebagai upaya meraih suara. Sebab, pemilih Anies dan Muhaimin menurut pemetaan SMRC merupakan pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah. Sikap yang lebih keras terhadap IKN dapat membuat suara Anies-Muhaimin, maupun pengkritik pemerintah yang masih merupakan undecided voters, semakin solid.
Namun, di satu sisi menganggap sikap Anies-Muhaimin terhadap IKN sebagai komoditas politik belaka tentu pandangan yang naif dan tidak adil. Apalagi, mereka juga menawarkan satu gagasan alternatif, gagasan mengenai 40 kota maju di Indonesia.
Membahas itu, mari kita beralih ke Tokyo. Kota ini, layaknya Jakarta mengalami masalah terkait kepadatan penduduk. Mengutip data World Population Review, Tokyo memiliki populasi sebanyak 37 juta lebih penduduk. Jumlah ini menjadikannya kota terpadat di dunia. Sementara Jakarta berada di urutan ke-28 dengan 11 juta lebih penduduk.
Layaknya Jakarta pula, penduduk Jepang berbondong-bondong ke Tokyo dikarenakan keberadaannya sebagai pusat ekonomi. Hal ini, melansir laporan Bloomberg membuat banyak kota-kota kecil di pedesaan ditinggalkan. Sebagian bahkan menjadi kota mati dan reruntuhan yang tak berpenghuni.
Fenomena ini dipotret Makoto Shinkai dalam filmnya yang berjudul Suzume. Film tersebut memperlihatkan bagaimana rumah-rumah dan gedung sekolah yang dahulu memiliki memori kolektif penduduknya kini menjadi tempat-tempat yang terbengkalai.
Menghadapi masalah ini, mengutip pemberitaan CNN, pada awal Januari 2023 pemerintah Jepang memberikan insentif kepada warganya agar pindah dari Tokyo ke kota-kota kecil di pedesaan yang mulai kehilangan penghuninya. Tak tanggung-tanggung, insentif yang diberikan mencapai 1 juta yen per kepala keluarga.
Selain itu, Jepang juga berusaha meningkatkan potensi ekonomi di daerah-daerah terpencil tersebut. Contohnya adalah kota Kanna di prefektur Gunma yang mencoba menarik penduduk untuk datang dengan sektor turisme lokal. Salah satunya dengan perhelatan Festival Koinburo yang dilaksanakan secara berkala.
Anies memang tak menawarkan insentif bagi penduduk Jakarta agar berpindah. Namun, gagasannya mempunyai semangat yang sama; redistribusi penduduk ke kota-kota kecil. Caranya dengan urbanisasi kota-kota tersebut demi meningkatkan potensi ekonominya. Kota kecil menjadi kota menengah, kota menengah menjadi kota besar metropolitan. Orang-orang akhirnya tak perlu ke ibu kota hanya demi mencari penghidupan yang layak. Narasi pemerataan pun lebih masuk akal.
Dan tentu saja, Jepang tidak memiliki wacana pemindahan ibu kota untuk menyelesaikan masalah populasinya.
***
Apa yang dapat menjamin janji manis Anies? Tentu saja tidak ada. Tapi rekam jejaknya layak diperhitungkan.
Jauh sebelum keterlibatannya di dunia politik, pada 2009 Anies Baswedan mendirikan Indonesia Mengajar. Lembaga itu mencoba memberikan solusi atas tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Relawan pengajar disebarkan ke berbagai daerah terpencil di Indonesia, mengajar selama setahun dan kemudian digantikan relawan lain dari angkatan yang terus diregenerasi.
Guru-guru tersebut tidak perlu mengorbankan keseluruhan hidupnya dan menjadi martir, sementara di satu sisi, pendidikan anak-anak di daerah tersebut terjamin.
Sekilas memang terdengar hanya indah di teori. Namun, tahun lalu saya berkesempatan mendatangi langsung lokasi pengajaran relawan Indonesia Mengajar di Desa Sepatin, Kecamatan Anggana.
Desa ini berada di tengah sungai, dan memerlukan perjalanan setengah jam lebih dari daratan Kutai Kartanegara untuk menuju ke sana. Hal ini membuat pengajar di sana kerap terlalu lelah untuk bolak-balik mengajar dan kelas kadang diliburkan. Keberadaan relawan pengajar dari Indonesia Mengajar yang tinggal bersama penduduk, sedikit banyak menjawab permasalahan itu.
Salah satu pengajar yang saya kenal bernama Febri Hermawan. Ia kini berada di Jakarta dan telah digantikan oleh pengajar lainnya.
Kita memang tidak memiliki kepastian, dan tidak pernah. Tapi kita punya harapan–-harapan untuk perubahan yang lebih baik.(*)
Referensi:
https://worldpopulationreview.com/world-cities
https://edition.cnn.com/2023/01/04/business/japan-pay-families-relocate-tokyo-intl-hnk/index.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-15/in-japan-s-vanishing-rural-towns-newcomers-wanted
https://magdalene.co/story/ulasan-anime-suzume-makoto-shinkai/
https://www.weforum.org/agenda/2022/04/countries-paying-you-to-move-to-countryside/
*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- Disdikpora PPU Dorong Pemerintah Pusat Tambah Formasi Guru di Tengah Perkembangan IKN
- Dukung IKN dan Masyarakat Lokal, DKP PPU Pastikan Produk Pangan Bebas Residu
- Duta Lingkungan Hidup, Langkah Strategis DLH PPU Menghadapi Tantangan IKN
- Akmal Malik: Reklamasi Tambang Kaltim Jadi Kunci Pertanian Berbasis IKN
- Data Jadi Kunci Sukses, Kolaborasi Tingkatkan Pembangunan Peternakan Kaltim