Kaltimtoday.co, Samarinda - Saat melintas di persimpangan lampu merah, sering kali terlihat anak jalanan (anjal) maupun gelandangan pengemis (gepeng). Kini bentuknya pun beragam, yang paling terkini ada yang berbentuk badut yang umumnya adalah anak-anak.

Padahal sudah ada Perda Nomor 7/2017 tentang pembinaan terhadap pengemis, anak jalanan dan gelandangan. Hal inilah yang tidak lepas dari pengamatan Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti.

Politikus Partai Demokrat ini mengaku, banyak hal yang memang perlu menjadi evaluasi bagi Pemkot Samarinda. Namun dia sendiri menyebut, perilaku dari masyarakat yang sulit untuk dibatasi. Sekalipun di dalam perda itu juga dijelaskan, yang memberi akan mendapatkan sanski, namun masih ada saja masyarakat yang tidak paham dengan aturan ini.

“Saya melihat beberapa kali, dari camat sudah berusaha menertibkan. Satpol PP yang bertugas di kelurahan dan kecamatan juga beberapa kali menjaga. Ditunggui dari pagi sampai siang, sore baru muncul,” tuturnya.

Dia meyakini anjal dan pengemis ini tidak akan bisa dihilangkan sepenuhnya, selama masyarakat masih sering memberi. Sekalipun dari Pemkot Samarinda sering menertibkan, hal itu seakan tidak membuat jera para pelaku.

Persoalan ini bagi Puji memang umum terjadi di kota-kota besar, termasuk Samarinda sebagai Ibu Kota Kaltim. Sehingga perda pun seakan mandul sekalipun telah dilakukan penertiban berkali-kali.

“Bagaiamana kita menjadi Kota Layak Anak, kalau eksploitasi pekerja anak di bawah umur masih banyak. Namun ini tetap menjadi bahan evaluasi kami untuk ke depannya bersama instansi terkait. Tentunya permasalahan sosial ini perlu dukungan anggaran juga, itulah yang akan kami usulkan dalam rapat anggaran,” demikian Puji.

[PAS | NON | ADV DPRD SAMARINDA]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.