Kaltimtoday.co - Kalimantan punya reputasi khas yang sudah telanjur melekat: sungai besar dengan ribuan anak sungai, rawa gambut, dan dataran rendah yang basah sepanjang tahun. Peta mental itu berlaku hampir di mana pun di pulau terbesar ketiga dunia ini. Namun di satu titik, jauh di utara dekat Malaysia, ada tempat yang tiba-tiba naik dan tak mau turun lagi.

Krayan adalah anomali itu—sebuah dataran tinggi yang, secara logika geografi Kalimantan, semestinya tidak ada di sana.

Ganjilnya tidak berhenti di situ. Wilayah ini secara administratif masuk Kabupaten Nunukan, tapi untuk mencapainya, peta administrasi itu justru tidak banyak berguna. Tidak ada satu pun jalan darat yang menghubungkan Krayan dengan Nunukan, ibu kota kabupaten induknya sendiri. Satu-satunya jalan masuk adalah lewat udara.

"Untuk menempuh wilayah seksi kami atau resort kami itu hanya bisa ditempuh dengan menggunakan pesawat terbang. Sampai saat ini memang belum ada jalan yang tembus misalnya dari Nunukan ke Krayan," kata Hery Gunawan, Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 1 Long Bawan, Taman Nasional Kayan Mentarang, saat berbincang dengan Kaltim Today pertengahan Juli silam.

Sebabnya sederhana, tapi jarang disadari orang luar. Secara daratan, Krayan justru menyatu dengan Kabupaten Malinau, bukan dengan Nunukan yang jadi induk administratifnya.

"Karena Nunukan itu pulau sendiri, Krayan itu satu daratan dengan Kabupaten Malinau. Jadi akses darat itu hanya bisa ditempuh dari Malinau. Dan saat ini kondisi jalannya belum relatif baik," lanjut Hery.

Krayan berdiri di ketinggian rata-rata 1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl) untuk area permukimannya, dikelilingi punggungan pegunungan yang menjulang hingga lebih dari 2.400 mdpl di titik tertingginya. Rumah-rumah warga berjajar di antara petak sawah, sebagian terselip di celah dua bukit, sebagian lagi bersandar tepat di kaki lereng.

Dilihat dari ketinggian, kawasan permukiman Krayan menyerupai amfiteater alam raksasa: dataran datar yang duduk di tengah, dikepung pegunungan dan hutan di segala penjuru. Bukan terasering di lereng curam seperti lazimnya pertanian dataran tinggi lain, melainkan hamparan sawah basah yang datar, dialiri sungai-sungai kecil yang tak pernah kering.

Di lembah yang terkurung pegunungan inilah masyarakat Dayak Lundayeh membudidayakan Padi Adan—komoditas yang membuat nama Krayan dikenal jauh melampaui batas kabupaten, bahkan batas negara.

Tujuh Varietas, Tiga yang Jadi Primadona

Tak banyak yang tahu bahwa Padi Adan sebenarnya bukan satu jenis, melainkan sebuah rumpun varietas. Otnel Akun, Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Batu Pun Bersama di Desa Long Pua, Kecamatan Krayan Barat, menghitungnya sendiri.

"Kalau jenis padi di sini lumayan banyak. Ada, menurut saya ada tujuh ya, tujuh macam," katanya.

Dari ketujuh itu, tiga nama paling sering disebut.

"Yang pertama ada pusuk, itu putih, yang kedua merah, yang ketiga hitam," sambung Otnel.

Di luar itu masih ada varietas ketan, juga dalam tiga warna serupa: merah, putih, hitam. Namun bukan kebetulan kalau tiga varietas pertama itu yang paling banyak ditanam petani KTH Batu Pun Bersama.

"Karena ini terkenal, kalau harga yang tiga macam ini, itu dikenalkan di Malaysia, terutama di Sarawak. Itu selalu dikirim ke sana, maka itu selalu diperkenalkan," jelas Otnel.

Harganya sendiri tidak tetap. "Sementara ini kadang-kadang naik turun, tergantung itu negosiasi kita sama orang Malaysia," ujarnya.

Standarnya berkisar Rp400 ribu hingga Rp450 ribu per kaleng (15 kilogram). Namun begitu turun ke Rp350 ribu, oleh petani sendiri harga itu sudah dianggap kurang menguntungkan.

Kenapa harus Malaysia? Arifin, anggota KTH yang sama, punya jawaban sederhana. "Ya memang selama ini yang mencari beras ya orang Malaysia memang. Ada juga orang-orang kita di sini yang beli tapi terbatas sekali karena mereka juga punya," katanya.

Faktor jarak juga berperan—akses ke Malaysia lebih mudah, dan konsumennya lebih banyak di sana. Hasilnya, kata Arifin, beras Adan nyaris tak pernah menumpuk di gudang.

"Ya selalu laku, Pak. Bahkan kurang stok kita di sini," kata Arifin.

Soal status organiknya, Otnel meluruskan satu hal yang kerap disalahpahami orang luar: keputusan tanpa pupuk kimia bukan semata karena keterpaksaan geografis, melainkan pilihan sadar yang sempat diuji coba lalu ditinggalkan.

"Nah untuk menanam padi Adan ini kan memang dari dulu, dari nenek kita pernah kita pakai pupuk kimia-kimia itu," akunya.

Kotoran kerbau ternak justru jadi andalan pupuk alami warga. Belakangan, penggunaan pupuk kimia di kawasan itu resmi dilarang lewat aturan setempat.

"Memang dilarang, aturan sudah dilarang. Jadi biarkan alam yang ngasih," ujar Otnel singkat.

Traktor Tangan yang Mengubah Hitungan Petak

Perubahan nyata datang lewat sesuatu yang sederhana: traktor tangan dan mesin penggiling. Bantuan dari Balai Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) itu tak hanya membuat warga bisa meningkatkan nilai ekonomis padi, namun juga memberi semangat untuk menambah petak sawah.

"Kami dibantu mesin penggiling padi dan traktor tangan. Semuanya membuat pekerjaan kami menjadi lebih mudah," kata Otnel.

Bantuan itu, menurutnya, sudah dipakai sekitar tiga tahun terakhir dan sejauh ini belum pernah rusak.

"Kalau kelompok kami, yang terbukti kan mesin sudah berjalan sini. Selama ini berapa tahun sudah kita pakai, tidak pernah itu rusak. Karena perawatannya memang betul-betul kita rawat," ujarnya.

Soal biaya perawatan, Otnel mengaku diambil dari hasil sewa pakai mesin yang dihitung per jam kerja.

Arifin sendiri merasakan langsung dampaknya. Sebelum ada traktor, ia hanya sanggup menggarap satu petak sawah dalam setahun, sepenuhnya manual.

"Dan saya sendiri pengalaman saya, saya paling mampu itu satu petak saja Pak. Dengan adanya hand tractor ini saya bisa menambah satu petak lagi," katanya.

Hery Gunawan, dari sisi Balai Taman Nasional, punya angka yang menegaskan cerita di lapangan itu. Investasi awal untuk hand tractor dan mesin giling di kelompok tersebut berkisar Rp50 juta hingga Rp70 juta. Dua tahun kemudian, nilai tambah ekonomi yang tercatat lewat pemantauan Balai mencapai hampir Rp900 juta.

"Berdasarkan hasil dari monitoring kami dengan tim, bahwa kelompok tani hutan yang kita beri bantuan itu alhamdulillah telah berhasil," ujarnya.

Efeknya bukan cuma soal kecepatan kerja, tapi juga luas lahan yang bisa digarap. "Ada beberapa lahan yang dulunya tidur, dengan adanya hand tractor ini tentunya bisa membantu untuk diproduktifkan kembali. Jadi secara otomatis lahannya akan bisa lebih luas lagi," kata Hery.

Sadar hasil bagus ini, Otnel dan kelompoknya sudah menyiapkan daftar permintaan lanjutan: satu unit hand tractor tambahan. Sebab lahan kelompok mereka terbagi ke dua wilayah, hilir dan hulu sungai, yang tak bisa dijangkau satu mesin saja. Ditambah mesin pompa air dan bantuan pengemasan produk.

"Kalau bisa ya, kemarin kita bilang sama Bapak Heri, kalau bisa ya tambah lagi satu unit," katanya.

Meski begitu, ada satu batas yang mereka jaga sendiri, tanpa perlu diingatkan siapa pun: kecepatan tanam. Padi Adan hanya ditanam sekali setahun, serentak begitu musim hujan tiba akhir Juli, dipanen beramai-ramai pada Desember, lalu lahan diistirahatkan hampir setengah tahun penuh sebelum siklus berikutnya dimulai. Menggandakan masa tanam, kata Otnel, justru berisiko menurunkan mutu.

"Kalau dipaksa dipanen dua kali dalam setahun, kami takut kualitasnya turun. Rasa pulennya hilang, wanginya berkurang, dan tanahnya pasti kelelahan," tegasnya.

Maka jalan yang mereka pilih untuk menambah hasil bukan mempercepat siklus, melainkan membuka petak-petak baru di lembah—pekerjaan berat yang kini jauh lebih ringan berkat traktor tangan.

Menjaga 1,2 Juta Hektare dengan 93 Orang

Di balik program pemberdayaan yang dirasakan warga Dataran Tinggi Krayan, ada tantangan besar yang dihadapi Balai Taman Nasional Kayan Mentarang sendiri: luas kawasan yang harus dijaga jauh melampaui jumlah orang yang menjaganya.

"Taman Nasional Kayan Mentarang ini memang mempunyai luas kurang lebih 1,2 juta hektare. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami sebagai pengelola," kata Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang Seno Pramudito.

Pelibatan masyarakat, termasuk program pemberdayaan, menjadi cara terbaik untuk sama-sama menjaga kawasan yang sangat luas ini—terlebih kawasan hutan ini juga menjadi batas alam dengan negara tetangga.

"Dengan jumlah personel juga yang kami cukup terbatas, dengan kurang lebih 1,2 juta hektare, personel kita hanya kurang lebih 93 orang," kata Seno.

Ke-93 orang itu dibagi ke dalam tiga seksi wilayah dan enam resort pengelolaan, tersebar di seluruh kawasan. Konsekuensinya, kata Seno, banyak sudut hutan yang belum sepenuhnya terjangkau petugas.

"Sehingga distribusi petugas kami yang ada di lapangan, ini juga hanya bisa menjangkau di beberapa lokasi. Jadi masih banyak lokasi yang ada di dalam kawasan Taman Nasional yang masih perlu kita jelajahi," ujarnya.

Beban itu bertambah karena sebagian batas kawasan taman nasional bertumpuk langsung dengan garis batas negara. "Selain kita menjaga kawasan Taman Nasional, kita juga menjaga perbatasan negara kita juga," kata Seno.

Untuk urusan ini, Balai tidak bekerja sendirian—mereka berkolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas). "Kita berkolaborasi di dalam pengamanan kawasan dan juga di dalam pengamanan batas kawasan negara," ujarnya.

Kolaborasi paling menentukan, menurut Seno, justru datang dari masyarakat adat sendiri. Bukan sekadar melibatkan mereka sebagai objek program, tapi merekrut sebagian di antaranya jadi bagian formal dari struktur pengelolaan.

"Masyarakat adat yang ada di sana juga sebagian sudah kita rekrut menjadi pegawai kita, menjadi P3K kita, menjadi petugas mitra Polhut kita, menjadi mitra tugas-tugas kita yang ada di lapangan," katanya.

Hukum adat yang sudah lama berlaku di Krayan, kata Seno, justru sejalan dengan misi pelestarian yang dibawa taman nasional, bukan berbenturan.

"Mereka sudah mempunyai aturan-aturan adat, mempunyai peraturan-peraturan yang juga melindungi kawasan hutan, sehingga ini tentunya bersinergi dengan apa menjadi tugas kita, yaitu perlindungan kawasan Taman Nasional," ujarnya.

Bahkan ketika ada pelanggaran, Balai TNKM memilih menghormati proses adat yang sudah berjalan turun-temurun, alih-alih menimpakannya semata pada aturan formal negara.

"Mereka di dalam menentukan aturan atau menghukum yang melanggar, tentunya juga kita mendukung secara prinsip mereka melakukan itu," katanya.

Pemberdayaan sebagai Strategi, Bukan Sekadar Bantuan

Bagi Hery Gunawan, program bantuan alat pertanian bukan kegiatan berdiri sendiri, melainkan bagian dari strategi yang lebih besar. Datanya menunjukkan setidaknya ada 24 kelompok tani hutan yang telah terbentuk di seluruh Krayan. Menurutnya, keberadaan Balai di sana semestinya tidak berhenti pada urusan menjaga batas hutan.

"Kami berpikir bahwa keberadaan kami di sini, khususnya pegawai Balai Taman Nasional Kayan Mentarang, bukan hanya menjaga kawasan Taman Nasional saja, tapi kami juga melihat sejauh mana kami itu bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat yang ada di sekitar kawasan," katanya.

Selain bantuan alat produksi pertanian, program lain yang tengah berjalan mencakup pemanfaatan wisata alam dan penguatan potensi hasil pertanian secara lebih luas.

Logika di baliknya sejalan dengan yang disampaikan Seno di tingkat kebijakan: ketika kebutuhan ekonomi warga di sekitar kawasan tercukupi lewat jalur yang legal dan berkelanjutan, tekanan terhadap hutan pun ikut berkurang dengan sendirinya.

"Diharapkan masyarakat yang ada di sekitar kawasan Taman Nasional ekonominya juga bisa meningkat, sehingga mendukung juga kita terhadap pengelolaan," kata Seno.

Warga sendiri merasakan pergeseran itu. Otnel mengakui, kehadiran Balai Taman Nasional di Krayan sempat disambut dengan kecurigaan. "Memang awalnya TNKM ini ya, boleh katakan lah ada juga pro-kontra itu sama masyarakat," ujarnya.

Namun setelah bertahun-tahun program pembinaan berjalan, ia mengubah pandangannya. "Rupanya ini sangat membantu. Ada pembinaan. Pembinaan yang berkelanjutan. Itu yang kami sangat-sangat terbantu."

Dari lembah yang hanya bisa dijangkau lewat udara itu, satu benang merah tetap terlihat jelas. Hutan di puncak gunung, sawah di dasar lembah, dan manusia yang hidup di antara keduanya kini berjalan dalam satu ekosistem kepentingan yang sama: menjaga apa yang selama ini menjaga mereka.

[TOS]