Daerah
Antisipasi Tragedi di Kukar, DPRD Kaltim Desak Pertanggungjawaban Perusahaan atas Insiden Tabrakan Jembatan Mahakam

Kaltimtoday.co, Samarinda - DPRD Kalimantan Timur terus mendesak perusahaan dan pihak terkait untuk bertanggung jawab atas insiden tabrakan Jembatan Mahakam Samarinda yang terjadi pada Minggu, 16 Februari 2025. Kejadian ini semakin memicu kekhawatiran, mengingat Jembatan Mahakam sudah beberapa kali mengalami insiden serupa, yang berpotensi menjadi permasalahan serius di masa depan.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud mengingatkan kembali tragedi ambruknya Jembatan di Kutai Kartanegara pada 2011 lalu. Menurutnya, jangan sampai insiden tersebut terjadi kembali hanya karena kelalaian ataupun lepas tanggung jawab dari pihak yang terlibat.
"Saya konkrit saja. Kita pernah mengalami kejadian ambruknya Jembatan di Kutai Kartanegara 2011 lalu, bapak–bapak di sini apakah mau bertanggung jawab, kalau iya, langsung saja buat pernyataan resmi tertulis,” ungkap Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud di dalam rapat.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keamanan Jembatan Mahakam saat ini sedang menjadi atensi masyarakat, khususnya soal fender (pelindung) jembatan yang menjadi perhatian khusus setelah ditabrak beberapa waktu lalu. Dalam hal ini, Hasanuddin Mas'ud meminta KSOP dan Pelindo melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya pasca insiden.
“Kami mesti mendapat jawaban, agar masyarakat yang mempertanyakan ini juga mendapat jawaban terkait penutupan, investigasi sampai langkah yang dilakukan pasca jembatan ditabrak,” imbuhnya.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, juga mendesak agar pihak terkait segera memberikan kepastian terkait waktu investigasi serta langkah pengamanan Jembatan Mahakam Samarinda.
“Pemerintah dan DPRD jelas, jembatan tidak ada pengaman (fender). Nyawa masyarakat lebih penting. Kalau KSOP bertanggung jawab, tetap membuka, yang bertanggung jawab mereka jika ada kejadian serupa terjadi,” jelasnya.
"Kami minta ada perjanjian berkekuatan hukum dari KSOP sesuai aturan undang–undang, paling tidak 1x24 jam sudah ada, dan itu menjadi dasar agar perusahaan tidak lari dari tanggung jawab,” tegas Abdulloh.
[RWT]
Related Posts
- RSUD AWS Samarinda Angkat Bicara Soal Isu Dugaan Pengusiran Pasien Balita
- Sangat Tidak Layak, Rumah Potong Ayam Perlu Perbaikan
- Perempuan Kaltim Bentuk Forum Dialog untuk Dukung Transformasi Ekonomi dan Transisi Energi Berkeadilan
- Peserta UTBK Unmul Capai 11.975 Orang, Rektor: Daya Tampung Hanya 2.850 Kuota
- Daftar Paus dengan Masa Jabatan Terlama, Ini Posisi Paus Fransiskus