Samarinda
Aplikasi Si Irama Diluncurkan, Informasi Kesehatan Masyarakat Warga Samarinda Bakal Terintegrasi
Kaltimtoday.co, Samarinda - Aplikasi Sistem Informasi Integrasi Pelaporan Data Kesehatan Masyarakat (Si Irama) akhirnya resmi diluncurkan oleh Pemkot Samarinda di Command Center, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda, Jumat (8/10/2021).
Sebagai informasi, aplikasi tersebut berfungsi untuk menginput data informasi kesehatan masyarakat di Kota Tepian dan akan digunakan oleh puskesmas se-Samarinda.
Kepada awak media, Plt Asisten I Pemkot Samarinda, Ridwan Tasa mengungkapkan bahwa melalui aplikasi teranyar ini, nantinya informasi data terkait kesehatan masyarakat bisa terintegrasi sepenuhnya. Misalnya, bisa memantau data untuk jumlah warga yang terpapar Covid-19 dan lokasi.
“Nanti juga terlihat kapasitas tempat tidur di rumah sakit seluruh Samarinda. Jadi masyarakat juga bisa terinformasikan, tidak perlu lagi ketika hendak dirawat menunggu ruangan karena belum ada ruangan,” jelas Ridwan.
Selain puskesmas, Si Irama juga akan terintegrasi dengan sistem informasi di rumah sakit. Kemudian, aplikasi itu juga bisa jadi rujukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Samarinda untuk antisipasi penyakit musiman. Contohnya diare dan demam berdarah.
Terpenting, informasi akurat kondisi kesehatan warga di masing-masing kelurahan juga bisa diketahui. Dan bermanfaat untuk perencanaan Pemkot di ranah kesehatan.
“Jadi di rumah sakit juga ada sistem informasinya, nanti terkoneksi juga dengan data. Data itu dihimpun, diolah, dan disampaikan kepada publik seperti apa kondisinya. Sehingga warga juga lebih waspada,” tutupnya.
[YMD | TOS]
Related Posts
- Pemkot Samarinda Keluarkan Edaran Larangan Pelajar SMP-SMA Bawa Motor ke Sekolah
- Sinyal UN Bakal Digelar Lagi, Disdikbud Samarinda Tunggu Arahan Pusat
- Resmi Jabat Kapolresta Samarinda, Ini Rekam Jejak Kombes Pol Hendri Umar
- Pakar Gizi Buka Suara Soal Program Makan Bergizi Gratis di Kaltim: Harus Tepat Sasaran dan Pemenuhan Kalori yang Cukup
- Kritik Nilai Porsi Makan Bergizi Gratis di Kaltim, Pengamat: Pemerintah Jangan Pelit, Kalau Bisa Rp 25 ribu