Kaltimtoday.co, Tenggarong - Di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), pemerintah pusat turut memperhatikan ketersediaan jaringan telekomunikasi bagi daerah sekitar IKN. Salah satunya di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Hal tersebut, membuat asisten Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam, Budi Eko berkunjung ke Pemkab Kukar. Dia turut serta membawa perwakilan dari PLN, Internet Service Provider (ISP) dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Kunjungan tersebut disambut oleh Asisten III Setkab Kukar Totok Heru Subroto dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo), Dafip Haryanto di ruang serbaguna Kantor Bupati pada Rabu (15/3/2023).

Dafip Haryanto mengatakan, kehadiran Asisten Deputi Kemenko Polhukam dalam rangka berkoordinasi sekaligus mendukung program telekomunikasi dan informatika di daerah mitra IKN.

"Kunjungan dalam rangka menjembatani beberapa hal terkait dengan kendala yang dihadapi pemerintah daerah," kata Dafip.

Dalam kesempatan tersebut, dia menyampaikan beberapa program Kementerian Kominfo yang belum maksimal. Salah satunya provider yang ditugaskan dalam menuntaskan daerah blank spot.

Dia meminta, rencana kerja provider untuk disinkronkan dengan rencana kerja Pemkab Kukar. Tujuannya supaya memaksimalkan kinerja serta menghindari terjadinya tumpang tindih.

Selain itu, penyebaran Base Transceiver Station (BTS) dari provider rata-rata terjadi di kota. Sedangkan masih banyak desa-desa yang belum ter-cover BTS secara keseluruhan. Meskipun pusat pemerintahan kecamatan dan desa telah ter-cover.

"Ada sisa (desa blankspot) yang menjadi tanggung jawab Kemenkominfo yang belum teralisasi, sekitar 6 atau 7 (titik)," terangnya.

Sementara Asisten Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam, Budi Eko menuturkan, daerah penyangga IKN tidak boleh tertinggal dalam hal telekomunikasi. Sehingga perlu mengunjungi Kukar untuk menuntaskan segala permasalahannya.

"Jadi tidak ada kesenjangan antara IKN dengan (daerah) penyangga," sebutnya.

Berbagai kendala yang disampaikan oleh Pemkab Kukar akan diteruskan ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk segera ditindaklanjuti. 

"Kami akan membuat laporan dan melaporkan ke Deputi dan Menko untuk apa-apa yang perlu kita tindak lanjuti," tandasnya.

[RWT | ADV DISKOMINFO KUKAR]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.