Kaltimtoday.co, Samarinda - Panitia khusus (Pansus) DPRD Samarinda yang membidangi aset menggelar hearing dengan jajaran camat dan lurah se-Samarinda dalam rangka membahas aset Pemerintah Kota (Pemkot) yang selama ini dinilai tidak terurus.

Joha Fajal selaku Ketua Pansus Aset mengatakan bahwa, banyak aset Pemkot yang saat ini administrasinya tidak terdata dengan baik. Sehingga, pihaknya membentuk pansus untuk memastikan aset-aset tersebut memiliki legalitas secara hukum.

"Banyak informasi dan temuan bahwa aset-aset Pemkot yang selama ini dalam penguasaan pihak kecamatan namun dokumen-dokumennya tidak lengkap, maka kami ingin memastikan agar aset ini secara fisik dan dokumennya harus benar-benar sah secara hukum," ungkap Joha Fajal.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda tersebut mengaku heran, legalitas aset milik masyarakat saja diuruskan, sedangkan milik Pemkot sendiri yang selama ini dalam penguasaan instansi pemerintah tidak diperhatikan dokumen legalitasnya.

Dia khawatir jika aset Pemkot Samarinda tidak teruruskan bakal menjadi polemik di kemudian hari, sangat memungkinan adanya gugatan dari pihak tertentu. Hal ini terjadi di salah satu fasilitas pendidikan milik Pemkot yang digugat oleh pihak ahli waris.

"Ada 3 kelurahan yang saat ini kantornya masih berstatus sewa, karena permasalahan aset ini kalau tidak ditelusuri secara detail, maka tidak mungkin kita tahu hal seperti itu," ujar Joha Fajal.

Politisi Nasdem tersebut menilai, Pemkot Samarinda saat ini masih lemah terhadap inventarisir aset yang berkitan dengan administrasi dan dokumentasinya. Pansus aset tersebut bakal menindaklanjuti aset tersebut secara faktual di lapangan untuk memastikan dan mencocokan aset secara fisik dengan dokumennya.

Selain itu, Joha menuturkan, setelah melakukan verifikasi aset di lapangan maka pihaknya akan memanggil sejumlah organisasi pemerintah derah (OPD) terkait untuk melakukan hearing menuntaskan permasalahan aset tersebut.

"Tim pansus pun akan bekerja secara maksimal kemudian memberikan rekomendasi khusus kepada Pemkot Samarinda untuk menindaklanjuti aset tersebut," tutup Joha.

[SDH | ADV]