Kaltimtoday.co, Jakarta - Dugaan masyarakat tentang data kasus Covid-19 yang tidak beres mulai terbukti. Data kasus positif Covid-19 di Indonesia disebut tidak sinkron.

Hal itu diakui langsung oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo. Agus membenarkan jika data kasus positif Covid-19 yang selama ini disajikan pemerintah tidak sinkron dengan data dari pemerintah daerah. Dia berdalih asupan data dari Kementerian Kesehatan juga terbatas.

"Kami dapat feeding data dari Kemenkes terbatas jadi kami belum bisa menghasilkan data yang sangat lengkap atau terbuka," katanya dalam diskusi virtual Bersama Melawan Covid-19 seperti yang ditayangkan kanal YouTube Energy Academy Indonesia, Minggu 5 April 2020 dilansir dari Tempo.co

Agus menjelaskan, BNPB kini membangun aplikasi Lawan Covid-19 yang nantinya digunakan untuk menampung data terkait kasus positif. Harapannya, bisa menghasilkan data yang lebih sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Baca Juga: Soroti Proyeksi Penurunan APBD, Pengamat UINSI Sebut Kaltim Masih Terpaku Komoditas Global

 

Baca Juga: Gubernur Kaltim Gratiskan Pendidikan Guru hingga S2 Lewat Program Gratispol

Baca Juga: Pancasila untuk Generasi Muda: Bukan Sekadar Diingat, Tapi Harus Dihidupkan

Baca Juga: Jaga Kelestarian Eksosistem Laut, DKP Kaltim Sita Alat Tangkap Ikan Ilegal di Kawasan Perairan Berau

Baca Juga: Wagub Seno Aji Sambut Kedatangan Menteri Kebudayaan RI, Soroti Kebutuhan Peneliti untuk Rekam Jejak Peradaban Bumi Etam

View this post on Instagram

Baca Juga: Kaltim Jadi Provinsi di Kalimantan yang Paling Kompetitif Digital, Tempati Peringkat 8 Nasional EV-DCI 2025

Baca Juga: Daya Rusak Tambang Adalah Penjajahan Gaya Modern

Baca Juga: Dinkes Kaltim Perkuat Faskes untuk Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak

Baca Juga: DPRD Kaltim Soroti Pemindahan ASN ke IKN, Komisi IV : Harus Dikaji Secara Matang

Baca Juga: Masuk Tahap Verifikasi, Dua Perusda Minta Modal Tambahan ke Pemprov Kaltim 

Baca Juga: Investigasi Ungkap Dampak Gelap Proyek Strategis Nasional: Mulai Kriminalisasi, Perampasan, hingga Ketimpangan

 

Dinas Kesehatan Kaltim membantah data pemerintah pusat yang menyebutkan kasus positif Kaltim per Minggu, 5 April 2020 bertambah 6 kasus baru. Plt Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi M Ishak, menyebut terjadi kesalahan input. Yang benar, hanya bertambah 1 kasus. Yakni dari Samarinda. Pasien terhubung dengan klaster Bogor. Kuat dugaan merupakan transmisi lokal. . #kaltim #samarinda #viruscorona

Baca Juga: Pemprov Kaltim Siapkan 800 Titik Internet Desa, Fokus pada Wilayah Terpencil dan Belum Terjangkau

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co) on Apr 5, 2020 at 4:25am PDT

"Kami kerahkan banyak tenaga baik dari BNPB, BPBD, termasuk militer dan polisi untuk entry data di seluruh Indonesia dan nanti connect ke aplikasi," ujarnya.

Agus mengamini pula jika data antara pemerintah pusat dan daerah terkait Covid-19 tidak sinkron. Tapi ia mengaku tidak tahu pangkal masalahnya.

Menurut Agus, BNPB bekerja di belakang layar mencatat semua laporan terkait kasus penyakit virus corona 2019 itu dari seluruh daerah. Namun mereka tidak bisa mempublikasikannya karena bukan juru bicara pemerintah.

"Kami punya data dua-duanya. BNPB kumpulkan data dari daerah dan Kemenkes, kami sandingkan. Tapi karena jubirnya Pak Yuri, jadi apa yang disampaikan Pak Yuri itu yang kami publikasikan," katanya menuturkan.

Penggagas Kawal Covid-19, Ainun Najib, mendesak pemerintah terbuka soal data kasus positif. Menurut dia, dengan data yang terbuka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ainun berpendapat kasus positif Covid-19 di Indonesia jauh lebih besar daripada yang dilaporkan pemerintah. Ia khawatir data yang ditutupi akan membuat masyarakat menjadi lengah.

"Jangan-jangan masyarakat menyangka (wabah corona) sudah landai," ucap dia.

[TOS]