Kaltimtoday.co, Jakarta - Dugaan masyarakat tentang data kasus Covid-19 yang tidak beres mulai terbukti. Data kasus positif Covid-19 di Indonesia disebut tidak sinkron.

Hal itu diakui langsung oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo. Agus membenarkan jika data kasus positif Covid-19 yang selama ini disajikan pemerintah tidak sinkron dengan data dari pemerintah daerah. Dia berdalih asupan data dari Kementerian Kesehatan juga terbatas.

"Kami dapat feeding data dari Kemenkes terbatas jadi kami belum bisa menghasilkan data yang sangat lengkap atau terbuka," katanya dalam diskusi virtual Bersama Melawan Covid-19 seperti yang ditayangkan kanal YouTube Energy Academy Indonesia, Minggu 5 April 2020 dilansir dari Tempo.co

Agus menjelaskan, BNPB kini membangun aplikasi Lawan Covid-19 yang nantinya digunakan untuk menampung data terkait kasus positif. Harapannya, bisa menghasilkan data yang lebih sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Baca Juga: Guru ASN di Kutai Barat Mogok Massal, Protes Pemotongan TPP dan Janji yang Tak Kunjung Ditepati

 

Baca Juga: Anggaran Publikasi Influencer Tembus Rp 1,7 Miliar, Dispar Dongkrak Jangkauan Promosi Pariwisata Kaltim

Baca Juga: Gandeng KPHP Belayan, PT Silva Rimba Lestari Sosialisasi Rencana Kerja Tahunan dan Regulasi Kehutanan

Baca Juga: Membumikan Literasi, Disperpusip Kaltim Ajak Generasi Muda Dekat dengan Sastra dan Sejarah

Baca Juga: Dinsos Kaltim Jemput Bola Atasi Kekurangan Kuota Pelajar Sekolah Rakyat di Samarinda

View this post on Instagram

Baca Juga: Jadwal Popda Kaltim 2025 Diundur, Bupati PPU Diminta Pastikan Lewat Surat Resmi ke Gubernur

Baca Juga: Dinas ESDM Kaltim Buka Data Soal IUP, Samarinda Belum Bebas Tambang hingga 2036

Baca Juga: Temuan MBG Basi di Samarinda, Dinkes Kaltim Bakal Terjunkan Tim Kesehatan untuk Inspeksi Lapangan

Baca Juga: Klarifikasi PT Aksi Venture Capital: Tidak Pernah Somasi Farmaklik, Permasalahan dengan PT Global Inovatif Indonesia Sudah Selesai

Baca Juga: Menu MBG di Samarinda Diprotes Siswa: Bau, Basi, hingga Berulat

Baca Juga: Berkaca Kasus DBON, Komisi II DPRD Kaltim Pertanyakan Transparansi Modal Rp 50 M untuk PT MMP

 

Dinas Kesehatan Kaltim membantah data pemerintah pusat yang menyebutkan kasus positif Kaltim per Minggu, 5 April 2020 bertambah 6 kasus baru. Plt Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi M Ishak, menyebut terjadi kesalahan input. Yang benar, hanya bertambah 1 kasus. Yakni dari Samarinda. Pasien terhubung dengan klaster Bogor. Kuat dugaan merupakan transmisi lokal. . #kaltim #samarinda #viruscorona

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Kaltim 11–20 September 2025: Sebagian Wilayah Berpotensi Hujan Menengah

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co) on Apr 5, 2020 at 4:25am PDT

"Kami kerahkan banyak tenaga baik dari BNPB, BPBD, termasuk militer dan polisi untuk entry data di seluruh Indonesia dan nanti connect ke aplikasi," ujarnya.

Agus mengamini pula jika data antara pemerintah pusat dan daerah terkait Covid-19 tidak sinkron. Tapi ia mengaku tidak tahu pangkal masalahnya.

Menurut Agus, BNPB bekerja di belakang layar mencatat semua laporan terkait kasus penyakit virus corona 2019 itu dari seluruh daerah. Namun mereka tidak bisa mempublikasikannya karena bukan juru bicara pemerintah.

"Kami punya data dua-duanya. BNPB kumpulkan data dari daerah dan Kemenkes, kami sandingkan. Tapi karena jubirnya Pak Yuri, jadi apa yang disampaikan Pak Yuri itu yang kami publikasikan," katanya menuturkan.

Penggagas Kawal Covid-19, Ainun Najib, mendesak pemerintah terbuka soal data kasus positif. Menurut dia, dengan data yang terbuka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ainun berpendapat kasus positif Covid-19 di Indonesia jauh lebih besar daripada yang dilaporkan pemerintah. Ia khawatir data yang ditutupi akan membuat masyarakat menjadi lengah.

"Jangan-jangan masyarakat menyangka (wabah corona) sudah landai," ucap dia.

[TOS]