Kaltimtoday.co, Jakarta - Dugaan masyarakat tentang data kasus Covid-19 yang tidak beres mulai terbukti. Data kasus positif Covid-19 di Indonesia disebut tidak sinkron.

Hal itu diakui langsung oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo. Agus membenarkan jika data kasus positif Covid-19 yang selama ini disajikan pemerintah tidak sinkron dengan data dari pemerintah daerah. Dia berdalih asupan data dari Kementerian Kesehatan juga terbatas.

"Kami dapat feeding data dari Kemenkes terbatas jadi kami belum bisa menghasilkan data yang sangat lengkap atau terbuka," katanya dalam diskusi virtual Bersama Melawan Covid-19 seperti yang ditayangkan kanal YouTube Energy Academy Indonesia, Minggu 5 April 2020 dilansir dari Tempo.co

Agus menjelaskan, BNPB kini membangun aplikasi Lawan Covid-19 yang nantinya digunakan untuk menampung data terkait kasus positif. Harapannya, bisa menghasilkan data yang lebih sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Baca Juga: JATAM Kecam Revisi UU Minerba: Perguruan Tinggi dan UMKM Jadi Tameng Baru Pemerintah untuk Eksploitasi Sumber Daya Alam

 

Baca Juga: Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Wacana DPR Berikan Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi

Baca Juga: Pemprov Kaltim Siap Tegas, Hotel yang Tidak Mendukung Produk UMKM Bakal Dihindari untuk Acara Pemerintah

Baca Juga: Hampir 100 Produk Hukum Dihasilkan Tiap Hari, Pj Gubernur Kaltim: Cabut Perda yang Bertentangan dengan Aturan Pusat

Baca Juga: Kemendagri Dorong Keselarasan Produk Hukum Daerah dengan Regulasi Nasional

View this post on Instagram

Baca Juga: Rapat Mendadak Baleg DPR Bahas Revisi UU Minerba, Jaringan Masyarakat Sipil Angkat Suara

Baca Juga: Bawaslu Kaltim Siapkan Pusat Data Pemilu untuk Tingkatkan Literasi Demokrasi

Baca Juga: Potret Menu Makan Bergizi Gratis Hari Pertama di Samarinda, Kepsek : Anak Tidak Hadir, Jatah Dikembalikan

Baca Juga: Usulan Tambahan Anggaran Rp100 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis Menuai Pro dan Kontra

Baca Juga: SNBP 2025 Resmi Dimulai: Peluang Emas Masuk PTN Tanpa Tes Tertulis

Baca Juga: ASN di Bandung Barat Jadi Korban KDRT Istri, Dilaporkan Hilang Usai Dianiaya Berkali-kali 

 

Dinas Kesehatan Kaltim membantah data pemerintah pusat yang menyebutkan kasus positif Kaltim per Minggu, 5 April 2020 bertambah 6 kasus baru. Plt Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi M Ishak, menyebut terjadi kesalahan input. Yang benar, hanya bertambah 1 kasus. Yakni dari Samarinda. Pasien terhubung dengan klaster Bogor. Kuat dugaan merupakan transmisi lokal. . #kaltim #samarinda #viruscorona

Baca Juga: Ribuan Jemaat Kristen-Katolik Rayakan Natal dan Syukur Tahun Baru di Samarinda

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co) on Apr 5, 2020 at 4:25am PDT

"Kami kerahkan banyak tenaga baik dari BNPB, BPBD, termasuk militer dan polisi untuk entry data di seluruh Indonesia dan nanti connect ke aplikasi," ujarnya.

Agus mengamini pula jika data antara pemerintah pusat dan daerah terkait Covid-19 tidak sinkron. Tapi ia mengaku tidak tahu pangkal masalahnya.

Menurut Agus, BNPB bekerja di belakang layar mencatat semua laporan terkait kasus penyakit virus corona 2019 itu dari seluruh daerah. Namun mereka tidak bisa mempublikasikannya karena bukan juru bicara pemerintah.

"Kami punya data dua-duanya. BNPB kumpulkan data dari daerah dan Kemenkes, kami sandingkan. Tapi karena jubirnya Pak Yuri, jadi apa yang disampaikan Pak Yuri itu yang kami publikasikan," katanya menuturkan.

Penggagas Kawal Covid-19, Ainun Najib, mendesak pemerintah terbuka soal data kasus positif. Menurut dia, dengan data yang terbuka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ainun berpendapat kasus positif Covid-19 di Indonesia jauh lebih besar daripada yang dilaporkan pemerintah. Ia khawatir data yang ditutupi akan membuat masyarakat menjadi lengah.

"Jangan-jangan masyarakat menyangka (wabah corona) sudah landai," ucap dia.

[TOS]