Kaltimtoday.co, Jakarta - Dugaan masyarakat tentang data kasus Covid-19 yang tidak beres mulai terbukti. Data kasus positif Covid-19 di Indonesia disebut tidak sinkron.

Hal itu diakui langsung oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo. Agus membenarkan jika data kasus positif Covid-19 yang selama ini disajikan pemerintah tidak sinkron dengan data dari pemerintah daerah. Dia berdalih asupan data dari Kementerian Kesehatan juga terbatas.

"Kami dapat feeding data dari Kemenkes terbatas jadi kami belum bisa menghasilkan data yang sangat lengkap atau terbuka," katanya dalam diskusi virtual Bersama Melawan Covid-19 seperti yang ditayangkan kanal YouTube Energy Academy Indonesia, Minggu 5 April 2020 dilansir dari Tempo.co

Agus menjelaskan, BNPB kini membangun aplikasi Lawan Covid-19 yang nantinya digunakan untuk menampung data terkait kasus positif. Harapannya, bisa menghasilkan data yang lebih sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Baca Juga: Lubang Tambang Kembali Renggut Nyawa Remaja di Samboja, Jatam Kaltim Desak Pengusutan

 

Baca Juga: Semarak HUT ke-62 Golkar, Turnamen Minisoccer Galanita Jadi Ajang Silaturahmi Warga Bontang

Baca Juga: Aksi Jilid II di Kantor Gubernur, GERAM Tagih 6 Tuntutan dan Layangkan Tuntutan Baru

Baca Juga: Jelang Demo Gubernur Rudy Mas'ud ke Jakarta, Ini Klarifikasi Diskominfo Kaltim

Baca Juga: BMKG Rilis Peringatan Dini Gelombang Tinggi hingga 4 Meter 3-6 November 2026

View this post on Instagram

Baca Juga: Menjaga Hutan, Merawat Tradisi: Sejauh Mana Manfaat Karbon Dirasakan Masyarakat Adat Kubar?

Baca Juga: Dugaan Korupsi Batu Bara Perumda Varia Niaga Samarinda Rugikan Negara Rp 30,9 Miliar

Baca Juga: Kasus Dugaan Korupsi Batu Bara Perumda Varia Niaga, Polda Kaltim Tetapkan 3 Tersangka

Baca Juga: PSSI Kaltim Buka Pendaftaran Ketua Periode 2026–2030, Ini Syarat dan Jadwal Lengkapnya

Baca Juga: Sisir Wilayah Utara Kaltim, Gubernur Rudy Mas'ud Tinjau Lima Ruas Jalan Pesisir

Baca Juga: Timbunan Sampah Berau Capai 54 Ribu Ton Setahun, Gamalis Dorong Pengelolaan Berbasis Ekonomi

 

Dinas Kesehatan Kaltim membantah data pemerintah pusat yang menyebutkan kasus positif Kaltim per Minggu, 5 April 2020 bertambah 6 kasus baru. Plt Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi M Ishak, menyebut terjadi kesalahan input. Yang benar, hanya bertambah 1 kasus. Yakni dari Samarinda. Pasien terhubung dengan klaster Bogor. Kuat dugaan merupakan transmisi lokal. . #kaltim #samarinda #viruscorona

Baca Juga: Minta Kader PDI Perjuangan Data Masalah Warga, Bintang Darmawati: Perempuan Harus Jadi Subjek Pembangunan

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co) on Apr 5, 2020 at 4:25am PDT

"Kami kerahkan banyak tenaga baik dari BNPB, BPBD, termasuk militer dan polisi untuk entry data di seluruh Indonesia dan nanti connect ke aplikasi," ujarnya.

Agus mengamini pula jika data antara pemerintah pusat dan daerah terkait Covid-19 tidak sinkron. Tapi ia mengaku tidak tahu pangkal masalahnya.

Menurut Agus, BNPB bekerja di belakang layar mencatat semua laporan terkait kasus penyakit virus corona 2019 itu dari seluruh daerah. Namun mereka tidak bisa mempublikasikannya karena bukan juru bicara pemerintah.

"Kami punya data dua-duanya. BNPB kumpulkan data dari daerah dan Kemenkes, kami sandingkan. Tapi karena jubirnya Pak Yuri, jadi apa yang disampaikan Pak Yuri itu yang kami publikasikan," katanya menuturkan.

Penggagas Kawal Covid-19, Ainun Najib, mendesak pemerintah terbuka soal data kasus positif. Menurut dia, dengan data yang terbuka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ainun berpendapat kasus positif Covid-19 di Indonesia jauh lebih besar daripada yang dilaporkan pemerintah. Ia khawatir data yang ditutupi akan membuat masyarakat menjadi lengah.

"Jangan-jangan masyarakat menyangka (wabah corona) sudah landai," ucap dia.

[TOS]