Kaltimtoday.co, Samarinda - Angkatan Muda Muhammadiyah Kalimantan Timur (AMM) melakukan deklarasi Pilkada damai, kondusif, dan berkemajuan. Mereka mengajak seluruh generasi muda untuk mewaspadai Black Campaign dan menolak praktik politik uang jelang Pilkada 2024.

AMM Kaltim punya komitmen dalam menciptakan pesta demokrasi yang jujur, adil, serta terhindar dari isu-isu negatif yang kerap terjadi saat Pilkada.

Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Kaltim Adam Muhammad menyoroti soal potensi black campaign ataupun negative campaign, saat proses tahapan kampanye berlangsung. Menurutnya, publik tidak perlu disuguhkan kampanye yang menjelek-jelekan, ataupun mendiskreditkan paslon lain.

Belum lagi soal pemilih pemula yang mendominasi dalam Pilkada serentak tahun ini. Ditakutkan mereka akan terbawa arus negatif dari hasil kampanye hitam atau kampanye negatif.

"Secara garis besar, kami tidak ingin paslon yang ada di Pilgub, Pilwali, atau Pilbup, itu mengeruk suara dengan melakukan black campaign," tegasnya pada Rabu (16/10/2024).

Adam mengatakan, sebagai calon pemimpin untuk daerah Kalimantan Timur, harusnya paslon lebih fokus terhadap visi-misi dan programnya, agar pemilih bisa menentukan siapa yang layak melanjutkan kepemimpinan Kaltim periode selanjutnya.

"Kami ingin seluruh pemilih baik itu kalangan muda maupun tua, punya kecerdasan secara rasional untuk memilih, siapa yang pantas menjadi kepala daerah untuk Kaltim itu sendiri," ungkapnya.

Disamping itu, Ketua PW Naisiyatul Aisyiyah Kaltim Rini Astuti bersama rekan-rekan yang tergabung dalam AMM, sudah menyiapkan langkah-langkah pencerdasan bagi seluruh pemilih di Kaltim khususnya generasi muda.

"AMM Kaltim akan memberikan arahan ke struktur ranting di bawah, soal pemahaman isu politik, pencerdasan pemilih, serta memanfaatkan media sosial sebagai wadah untuk edukasi politik yang baik itu seperti apa," kata Rini.

Adapun lima poin acuan dari AMM Kaltim dalam mengawal pelaksanaan Pilkada 2024. Pertama, memastikan pesta demokrasi berjalan dengan damai, kondusif, dan berkemajuan. Kedua, sepakat menolak praktik politik uang, politik identitas, isu SARA, dan penyebaran Hoaks. Ketiga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk berlaku jujur dan adil serta transparan dalam menyukseskan Pilkada 2024.

Keempat, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Timur untuk menunaikan hak pilihnya dengan hadir di TPS pada tanggal 27 November 2024. Kelima, berkomitmen untuk menerima hasil pemungutan dan rekapitulasi suara pilkada 2024 yang akan ditetapkan KPU.

[RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp