Daerah
Dewan Sindir Rencana Pengadaan Bus Listrik Pemkot Bontang, Sebut Infrasturktur Belum Siap
Kaltimtoday.co, Bontang - Pemkot Bontang berencana melakukan pengadaan dua unit bus listrik tahun ini. Penggunaan kendaraan listrik ini bukan saja akan diberlakukan di lingkungan pemerintah, pun perlahan diberlakukan di seluruh perusahaan dan masyarakat Bontang.
Wali Kota Bontang, Basri Rase bilang ini menjadi langkah awal bagi Bontang untuk perlahan transisi dari kendaraan konvensional berbasis bakar fosil menuju kendaraan listrik. Menurutnya, dengan penggunaan kendaraan listrik, bukan saja biaya perawatannya lebih murah, juga lebih ramah lingkungan.
"Emisi paling besar itu kan dari asap kendaraan. Jadi dengan kendaraan listrik ini minimal kita bisa mengurangi emisi," beber Basri ketika ditemui di Rujab Wali Kota Bontang, Jalan Awang Long, Selasa (25/7/2023) siang.
Dia menambahkan, selain alasan lingkungan, pengadaan kendaraan listrik ini merupakan komitmen pihaknya guna menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022. Adapun Inpres itu berisi tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan atau kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah.
Basri menyebut pihaknya telah meminta agar perusahaan besar di Bontang juga menggunakan kendaraan listrik. Permintaan itu, kata Politikus PKB ini, tentu harus dibarengi dengan contoh dari pemerintah. Tak mungkin pemerintah meminta atau mewajibkan pihak lain melakukan sesuatu sementara pemerintah sendiri tidak menjalankan.
Adapun hingga kini, sudah ada sejumlah perusahaan di Bontang yang telah memiliki kendaraan listrik, yakni PT Pupuk Kaltim dan PT Kaltim Parna Industri (KPI). Sementara PT Badak LNG dan PT Indominco Mandiri (IMM) disebut tengah memesan.
"Perusahaan sudah beli. Ada beberapa yang uda pesan. Kita ada niatan mengurangi emisi karbon. Masa pemerintah tidak beli," urainya.
"Bangun Infrastrukturnya Dulu"
Rencana pengadaan kendaraan listrik ini justru mendapat sorotan tajam dari anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang. Menurutnya, kebijakan ini terlalu terburu-buru dan diambil tanpa melakukan perencanaan matang.
Bakhtiar menjelaskan, sebelum Pemkot melakukan pengadaan kendaraan listrik, mestinya dimulai dengan pembangunan infrastruktur pendukungnya. Bukan ujug-ujug melakukan pengadaan kendaraan.
"Sederhananya begini, kita mau beli meubel, harusnya ada tempatnya dulu. Sama dengan beli kendaraan listrik. Bangun infrastrukturnya dulu," katanya ketika ditemui di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang, Jalan Awang Long, Selasa (25/7/2023) pagi.
Politikus Nasdem ini melanjutkan, niatan pemerintah melakukan pengadaan kendaraan listik agar lebih hemat dan lebih ramah lingkungan memang patut diapresiasi. Upaya untuk pelan-pelan transisi energi pun patut diancungi jempol. Namun menurutnya saat ini Bontang belum siap dengan keberadaan kendaraan listrik. Ini terlihat dari hal mendasar seperti belum tersedianya Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
"Niatannya bagus, tapi harus dipikirkan ini jangka panjang. Jangan sampai malah menghadirkan masalah baru," beber pria yang akrab disapa BW ini.
[RWT]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- Interupsi dalam Rapat Paripurna, Winardi Soroti Penanganan Sampah di Bontang
- DPRD Bontang Resmi Lantik Dua Anggota PAW Pengganti Agus Haris dan Aswar
- Sofyan Hasdam Pastikan Tapal Batas Kampung Sidrap Kembali Dibahas Usai Pelantikan Kepala Daerah
- Gelar Silaturahmi, IKA Unhas Pertegas Komitmen Mengawal Pembangunan Bontang
- ASN Pemkot Bontang di Kelurahan Gunung Telihan Positif Narkoba, BNN Lakukan Assesment