Kaltimtoday.co, Samarinda - Meski Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Samarinda telah berjalan beberapa waktu, nyatanya belum ada satu pun dapur penyedia makanan yang mengantongi Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS). 

Kondisi ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), yang kini mempercepat proses sertifikasi demi memastikan seluruh penyedia makanan memenuhi standar keamanan pangan.

Kepala Dinkes Samarinda, Ismed Kusasih, menegaskan SLHS merupakan syarat wajib bagi setiap Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) sesuai arahan pemerintah pusat. Sertifikat ini menjadi bukti kelayakan higienis dapur yang menyiapkan makanan bagi ribuan pelajar penerima manfaat MBG. 

“Kemarin ada instruksi dari pusat bahwa semua SPPG harus memiliki SLHS. Di Samarinda ada 13 SPPG yang sekarang sedang proses mengurus. Salah satu syaratnya, mereka harus mengikuti pelatihan keamanan pangan,” jelas Ismed saat dikonfirmasi, Selasa (7/10/2025).

Hingga kini, Dinkes Samarinda telah melatih sekitar 300 hingga 400 orang penjamah makanan dari berbagai dapur SPPG. Pelatihan tersebut mencakup tata cara pengolahan makanan, kebersihan alat masak, hingga pemeriksaan kesehatan bagi relawan. 

“Relawan atau pekerja yang menangani makanan wajib diperiksa kesehatannya. Tidak boleh ada yang mengidap penyakit menular seperti hepatitis A atau TBC,” tegasnya.

Proses penerbitan SLHS, lanjut Ismed, diperkirakan memakan waktu dua minggu sejak seluruh persyaratan terpenuhi. Selain pelatihan keamanan pangan, tim Dinkes juga melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) yang meliputi pemeriksaan kualitas air, kebersihan dapur, hingga kelayakan sanitasi. 

“Kalau semua syarat lengkap, dua minggu bisa selesai. Kami targetkan seluruh dapur MBG sudah bersertifikat paling lambat akhir Oktober,” ungkapnya.

Dari 13 SPPG yang tengah beroperasi, belum ada satupun yang dinyatakan lulus sertifikasi. Bahkan salah satu SPPG di Samarinda sempat dihentikan sementara karena melakukan penyesuaian standar operasional. 

“Informasi yang kami terima, penutupan itu bukan karena kasus keracunan, tapi karena penyesuaian SOP. Jadi sifatnya sementara saja,” kata Ismed menambahkan.

Ia memastikan, langkah percepatan sertifikasi ini dilakukan bukan karena adanya kasus kesehatan, melainkan bentuk pencegahan dini. “Selama ini tidak ada kasus keracunan. Justru ini langkah antisipasi. Kami ingin semua dapur MBG benar-benar memenuhi standar higienis agar anak-anak mendapat makanan yang aman dan bergizi,” pungkasnya.

[NKH | RWT]