Kaltimtoday.co, Jakarta - Dalam upaya memperdalam pemahaman publik tentang dinamika Pemilu 2024, tiga pakar hukum tata negara - Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari - telah berkolaborasi dalam film dokumenter berjudul "Dirty Vote". Film ini, yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono, resmi dirilis pada Minggu, 11 Februari 2024, bertepatan dengan masa tenang pemilu.

Film "Dirty Vote" menggali penggunaan berbagai instrumen kekuasaan yang bertujuan memenangkan pemilu, meskipun hal tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi. Ketiga ahli tersebut menguraikan bagaimana penguasa menggunakan kekuatan dan infrastruktur untuk mempertahankan status quo, berlandaskan fakta dan data yang akurat serta analisis hukum tata negara yang mendalam.

Menurut Bivitri Susanti, "Dirty Vote" adalah rekaman sejarah yang merefleksikan kerusakan demokrasi di Indonesia. Film ini tidak hanya fokus pada hasil akhir pemilu, tetapi lebih pada proses pemilu itu sendiri, menyoroti pentingnya pemilu yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi serta bahaya nepotisme dalam pemerintahan.

Feri Amsari menambahkan, esensi pemilu sejatinya adalah ekspresi cinta tanah air. Kecurangan dalam pemilu dinilai sama dengan merusak fondasi bangsa. Film ini mengkritik pemerintahan yang lupa akan batasan kekuasaannya, mengingatkan bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi.

"Dirty Vote" merupakan lanjutan dari seri dokumenter yang sukses mengkritik dinamika politik Indonesia, seperti "Ketujuh" (2014), "Jakarta Unfair" (2017), dan "Sexy Killers" (2019), yang semua disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. Setiap filmnya telah berhasil membangkitkan kesadaran publik terhadap isu-isu penting di masyarakat.

Dandhy berharap "Dirty Vote" dapat menjadi alat refleksi bagi masyarakat di masa tenang pemilu, mengedukasi publik melalui diskusi dan forum yang diselenggarakan menjelang hari pemungutan suara.

Film ini adalah hasil kolaborasi antara berbagai organisasi masyarakat sipil, diproduseri oleh Joni Aswira dari SIEJ. Biaya produksi dihimpun melalui crowd funding dan sumbangan dari individu serta lembaga, menandai sebuah upaya kolektif dalam pembuatan film ini yang diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam praktik demokrasi di Indonesia.

Lebih dari 20 lembaga turut serta dalam proyek kolaborasi ini, termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Indonesia Corruption Watch, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), semuanya bersatu padu untuk mendukung keberhasilan "Dirty Vote".

[TOS]