Advertorial
DPPKB Samarinda Bakal Optimalkan Dapur Sehat Atasi Stunting di Seluruh Kampung KB
Kaltimtoday.co, Samarinda - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Samarinda akan mengoptimalkan kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di seluruh Kampung KB yang ada di Samarinda.
Hal itu disampaikan langsung oleh Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda DPPKB Samarinda, Okky Noor Hidayah pada Selasa (29/10/2024).
"Target ke depannya kita akan memaksimalkan kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting di 59 kelurahan se-Samarinda," tuturnya.
Lebih lanjut, saat ini tercatat ada 26 Kampung KB yang telah menerima bantuan dari BKKBN, untuk menjalankan kegiatan DASHAT ini di setiap kelurahan yang ada.
"Kami kemarin dapat anggaran BOKB dari BKKBN Provinsi, yang di-support dari pusat. Jadi saya coba usulkan lagi, untuk perbanyak lagi Dapur Sehat Atasi Stunting di Kampung KB se-Samarinda.
DASHAT merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga berisiko Stunting. Di setiap kampung KB diharapkan dibentuknya DASHAT yang pembentukannya dikukuhkan SK Kepala Desa/Lurah.
"Fokusnya DASHAT ini nantinya bisa berkontribusi dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan Stunting di Indonesia, khususnya juga Kota Samarinda," tuturnya.
Sebagai informasi, DPPKB Samarinda beberapa waktu lalu juga gencar melakukan pelatihan pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting di beberapa kecamatan. Pelatihan tersebut melibatkan beberapa kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKKA).
[RWT | ADV]
Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp
Related Posts
- Parkir Kontainer Liar di Palaran Disikat, Dishub Samarinda Gembosi Ban dan Bidik Perusahaan Pemilik
- Tabrakan Berulang Jembatan Mahulu di Luar Jam Pemanduan, Ketua DPRD Kaltim Desak Pengawalan Diperketat
- Siswa Nilai Program Seragam Gratis Pemprov Kaltim, Terima Baju Putih Abu-Abu hingga Sepatu
- Inspektorat Luruskan Temuan Perjadin DPRD Samarinda: Hanya Administratif, Tidak Ada Kerugian Negara
- Komisi III Soroti Akar Masalah Banjir, PUPR Diminta Perkuat Infrastruktur Dasar 2026








