Kaltimtoday.co, Penajam - Seluruh aparatur desa hingga masyarakat menghadiri forum penguatan peran perangkat desa serta kelurahan dalam meningkatkan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di PPU pada Rabu (24/3/2023).

Kegiatan itu dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian yang juga membidangi pendidikan, riset, olahraga, dan kepariwisataan.

"Untuk membangun suatu pariwisata yang menarik itu memang enggak bisa satu pihak, kalau kita lihat di sini kan ada aparat kepala desa, lurah dan lainnya. Tadi juga ada para pelaku seni, media, influencer, pelaku usaha, pemerintah kabupaten dan pusat," jabar Hetifah.

Dia menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah provinsi serta pusat telah memberikan dukungan dan memberikan harapan bahwa PPU memiliki pasar yang dapat diperluas.

“Kalau wisata kita cuma bisa dikunjungi oleh lokal dulu enggak masalah, lokal dulu sebagai pemanasan. Dibiasakan dulu orang PPU untuk mengunjungi wisata yang ada di sini, kalau ada kekurangan berikan umpan balik,” sahutnya.

Hetifah juga berbicara tentang daya tarik visual dalam pariwisata modern, di mana 85 persen orang mengunjungi tempat wisata untuk berfoto. Dia menganggap bahwa memfasilitasi area berfoto unik adalah langkah penting dalam menarik pengunjung.

Dia melihat potensi dari rencana untuk mengemas paket wisata yang menarik, khususnya dari kota-kota di sekitar PPU seperti Balikpapan dan Samarinda. Ini diharapkan dapat membantu mengangkat nama PPU sebagai destinasi wisata menarik.

Dalam mendukung pengembangan destinasi wisata, rencananya perguruan tinggi akan membantu mengidentifikasi dan merancang master plan untuk pengembangan destinasi wisata di PPU.

“Gagasan satu desa satu obyek wisata itu kan beranjak dari ide, makanya kita libatkan perguruan tinggi nanti dalam waktu dekat kan kita akan kunjungan atau melakukan kegiatan langsung di destinasi wisata secara bergantian,” jelasnya.

Hetifah juga menggarisbawahi pentingnya memastikan langkah-langkah pengembangan didasarkan pada fakta di lapangan.

“Ini menjadi titik awal, pasti akan ada kelanjutannya cuma kelanjutan itu kalau tidak didasarkan pada fakta di lapangan, itu bisa salah sasaran, kita akan lihat dulu ada step-stepnya,” tambahnya.

Terakhir, Hetifah menyoroti tantangan pemerintah dalam menentukan prioritas dan alokasi sumber daya.

Dia menegaskan perlunya pendekatan yang cermat dalam memprioritaskan proyek-proyek pengembangan, dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata di lapangan, misalnya pelatihan pramuwisata.

“Jadi pemerintah itu punya banyak keterbatasan dan punya prioritas, bisa saja dia tidak merasa bahwa itu prioritas,” pungkasnya.

Dalam pertemuan itu ada pula Kepala Desa Api-Api, Sarinah yang menganggap Pantai Gelora yang dimiliki oleh Pemda PPU sebagai aset daerah minim perhatian.

“Pantai Gelora baru kami rintis dan sekarang sudah di tahap 40 persen. Pengelolaanya itu memang masih manual dan itu dari CSR PT PLN dan nilainya sekitar 600 juta, tidak ada sentuh tangan dari Pemda, hanya kolaborasi dengan desa,” tuturnya.

Berdasarkan keterangan Sarinah, Pantai Gelora saat ini tengah masuk dalam pembenahan serta peremajaan yang dilakukan oleh pihaknya bersama masyarakat setempat.

Dirinya menginginkan objek wisata yang memiliki keindahan ciamik saat matahari terbit dan terbenam itu dihidupkan kembali dan dimanfaatkan demi menarik wisatawan.

“Belum ada upaya keterlibatan dari Pemda, karena saya ini kepengurusan saya baru satu setengah tahun. Sejak di kepemimpinan saya, memang Pantai Gelora sudah vakum,” jabarnya.

Di masa kepemimpinannya, dirinya ingin di tahun yang akan datang Pemda dapat menganggarkan untuk pembenahan seperti fasilitas kebersihan di sekitar pantai, parkiran dan perbaikan lainnya. 

“Fasilitas yang dibutuhkan di Pantai Gelora yang jelas itu kan tempat parkir, dan tidak adanya tempat peristirahatan pengunjung, serta fasilitas untuk UMKM berjualan,” pungkas Sarinah.

Terkait hal ini, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) PPU, Andi Israwati Latief mengatakan bahwa, semua destinasi yang ada di PPU ini perlu dikembangkan, namun akan dilakukan secara bertahap.

“Saya tidak perlu berbicara terkait bagaimananya, kita tahu semua kendalanya ada di mana. Kalau dari dinas pariwisata sendiri semua mau saya kembangkan, tergantung dari bagaimana caranya ke depan itu saja kuncinya,” jelasnya.

Alih-alih dikelola secara penuh oleh Disbudpar PPU, masyarakat desa hanya diberikan opsi pencarian sumber dana melalui korporasi di sekitar wilayah Api-api.

“Yang jelas setiap tahunnya kita selalu mengusulkan, baik perencanaan dan hal lainnya. Termasuk yang disampaikan ibu Sarinah itu tadi kan, terkait dana CSR PT PLN, itu kan kami arahkan ke sana,” ucapnya.

Dengan berbagai dalih masih tahap proses pengembangan, Andi Israwati Latief mengaku terus berupaya mencari alternatif lain demi kemajuan objek wisata pantai tersebut. 

“Sebenarnya kita usulkan bagaimana caranya bisa mendapatkan anggaran untuk pengembangan Pantai Gelora. Usulannya baru ke pemerintah daerah, karena kita terkendala Permenparekraf,” pungkasnya.

[RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.