Kaltimtoday.co, Bontang - Anggota Komisi I DPRD Kota Bontang Abdul Haris mempertanyakan, kebutuhan makanan dan obat bagi masyarakat yang positif covid-19, namun hanya isolasi mandiri (isoman) di rumah.

Pasalnya, berdasarkan pengalamannya sebagai alumni Covid-19, saat dirinya melakukan isoman benar-benar kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan maupun obat.

Dikatakannya, dengan diberlakukannya PPKM, seharusnya pemerintah sudah mengantisipasi sistem penganggarannya. Mengingat tidak dapat diketahui kapan Covid-19 ini berakhir. Sehingga pemerintah harusnya sudah mengantisipasi anggaran untuk penanganan Covid-19.

Dengan adanya pandemi Covid-19 ini, membagi pada dua kelompok masyarakat. Yaitu mereka yang tidak percaya dan masyarakat yang percaya akan Covid-19.

"Berdasarkan pengalaman, saya satu keluarga dinyatakan positif Covid-19, semua gejala sama, tapi saya lebih buruk karena sempat sesak dan saturasi pernafasan sempat turun," kata Abdul Haris.

Abdul Haris juga mengalami batuk dan sempat oksigen walaupun hanya di karantina di hotel. Namun, sistem penanganan Covid-19 di Bontang dinilai tidak tersistem dengan baik.

"Saya sempat telpon PSC, tapi malah disuruh ambil surat hasil swab, padahal saya harus dikarantina. Saya hubungi salah satu direktur RSUD tapi tidak ada respon, makanya saya telpon RS Amalia dan segera dijemput untuk ditangani," ungkapnya.

Selama 4 hari karantina di rumah, lanjut mantan Dewan Pendidikan itu mengatakan tidak ada satupun Tim satgas yang memberikan obat, hanya tetangga yang menggantungkan makanan karena dihubungi Abdul Haris.

"Orang yang sedang covid ini, jangan dilihat kemampuan atau tidak mampu dari sisi ekonomi. Tapi merupakan orang yang diisolasi dari interaksi sosial," ujarnya.

Pasalnya, pihaknya sadar tak bisa keluar rumah karena khawatir menularkan kepada yang lain. Tapi tidak ada petugas yang menghubungi kebutuhan isoman, obat dan lainnya.

"Alhamdulillah walaupun saturasi sempat turun, tapi saya semangat. Makanya mohon penjelasan dari Satgas terkait orang-orang yang isoman, apakah dianggarkan atau tidak karena ada dibentuk Satgas RT," bebernya.

Penganggaran, bisa dilakukan untuk menyediakan obat bagi yang isoman. Meskipun tenaga kesehatan (nakes) menyebutkan tidak ada obatnya.

Tapi, mereka yang isoman butuh suplemen. Karena ada yang batuk, pusing, demam, diare, dan lainnya. Lain halnya dengan mereka yang isoman difasilitasi pemerintah seperti di safe house.

"Yang mandiri ini, butuh juga perhatian. Kalau tidak diperhatikan, jangan harap Covid-19 melandai," ungkapnya.

Ada juga mereka yang isoman butuh bantuan hingga disampaikan di media sosial. Artinya terjadi putus komunikasi antara petugas dan mereka yang isoman.

"Memang ada satgas RT, tapi tidak semua bisa membantu. Orang yang Covid-19 ini disamping fisik sakit, psikis juga sakit. Padahal ini penting untuk meningkatkan imun," pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bontang, Aji Erlynawati menjelaskan pihaknya berupaya sebaik mungkin dan terus melakukan evaluasi, termasuk menekan jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19.

Ia tak memungkiri jika kondisi saat ini sulit untuk semua. Pihaknya juga terus mengevaluasi dan menekan jumlah paparan Covid-19, angka kematian dan menaikkan angka kesembuhan.

"Kami juga butuh bantuan masyarakat dalam menekan laju penyebaran Covid-19 ini," tutupnya.

[RIR | TOS | ADV DPRD BONTANG]