Kaltimtoday.co, Penajam - DPRD Penajam Paser Utara (PPU) meminta agar pemerintah tak hanya berfokus kepada pembangunan kawasan inti IKN, namun juga kepada daerah penyangganya.

"Pembangunan IKN jangan sampai hanya di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara saja, yakni di Kecamatan Sepaku. Daerah penyangga di sekitar wilayah Sepaku diperhatikan untuk mengimbangi pembangunan kawasan inti IKN," ujar Ketua Komisi II DPRD PPU, Wakidi seperti dilansir dari Suara.com -jaringan Kaltimtoday.co.

Wakidi mengatakan, sebagai pusat pemerintahan PPU, Kecamatan Penajam belum memiliki banyak fasilitas kesehatan dan pendidikan. Di mana, PPU hanya memiliki satu rumah sakit tipe C yang fasilitas kesehatannya  belum mampu melayani banyak masyarakat.

"Apalagi diprediksi pada 2024 pendatang akan masuk wilayah IKN secara besar-besaran dan fasilitas juga harus memadai," ucapnya.

Baca Juga: Gaspol Tahap Dua! IKN Siap Bangun Kompleks Legislatif-Yudikatif Senilai Rp 11,6 Triliun

 

Baca Juga: HIPPI Kukuhkan DPD Kaltim, Dorong Pengusaha Lokal Ambil Peran di Era IKN

Baca Juga: 4.100 ASN dari 16 Kementerian Siap Pindah dan Berkantor di IKN Mulai November 2025

Baca Juga: DPRD Kukar Dorong Ketahanan Pangan Jadi Prioritas Menjelang IKN 2028

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Batas Wilayah IKN Disepakati, Jadi Kunci Tata Ruang dan Pelayanan Publik

Baca Juga: Gubernur Kaltim dan Otorita IKN Dorong Pembangunan Lapangan Golf Dekat Istana untuk Tarik Investor

Baca Juga: IKN Pecahkan Rekor MURI, 1.486 Warga Tanam Kopi Liberika di DAS Sanggai

Baca Juga: Rahmat Dermawan Minta Kepastian Pembangunan Kukar di Kawasan IKN

Baca Juga: Pasca Kebakaran Hunian IKN, Wagub Seno Aji Peringati Pekerja yang Merokok Sembarangan 

Baca Juga: IKN dan Dinas Perkebunan Kaltim Dorong Kopi Liberika Jadi Komoditas Unggulan Nusantara

Baca Juga: Kebakaran Hunian Pekerja IKN Tower 14, Penyebab Masih Diselidiki

Baca Juga: IKN 2028: Ujian Legitimasi dan Panggung Politik

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Wagub Kaltim Sampaikan Presiden RI Teken Perpres Ibu Kota Politik 2028 di IKN

PPU juga tidak memiliki fasilitas pendidikan lanjutan. Seperti perguruan tinggi atau universitas. Baginya, sebagai daerah penyangga utama IKN, keberadaan fasilitas pendidikan tersebut menjadi faktor yang penting.

Dia mengungkapkan, seiring dengan pemindahan IKN ke PPU, pemerintah pusat perlu memperhatikan keberadaan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai.

Menurut Wakidi, tidak mungkin semua pendatang akan tinggal di wilayah Sepaku. Sebab, pasti ada yang tinggal di daerah sekitarnya.

"Legislatif juga akan mempertanyakan kondisi administratif Kabupaten Penajam Paser Utara, setelah Kecamatan Sepaku menjadi IKN dan keluar dari wilayah daerah itu," tandasnya.

[RWT | SR]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.