Kaltim

Gelar FGD, Polda Kaltim Beberkan Alasan Pemerintah Alihkan Subsidi BBM

Kaltimtoday.co, Samarinda – Intelkam Polda Kaltim menyelenggarakan focus group discussion (FGD) terkait sosialisasi kebijakan pemerintah atas alih subsidi BBM untuk mendukung pemulihan ekonomi Kaltim. FGD berhasil terlaksana di Hotel Mercure, Kamis (22/9/2022).

Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Ary Fadli mengungkapkan, FGD tersebut digelar bersama Bank Indonesia Perwakilan Kaltim, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim, Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Dinas Sosial (Dinsos), dan PT Pos Indonesia.

“Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat. Diharapkan, seluruh warga mengetahui bahwa pemerintah ini sudah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi dampak dari kenaikan BBM,” ungkap Ary kepada awak media.

Terlaksananya FGD ini, ujar Ary, jadi upaya pemerintah pula agar terus mengawalnya. Informasi di FGD ini disebarluaskan agar tak ada informasi yang tersumbat. Pasalnya, bisa saja selama ini ada orang yang hanya melihat dari 1 sisi.

Baca juga:  Terpisah Dari Induknya, Dandim 0909/Sangatta Serahkan Bayi Orang Utan ke BKSDA Kaltim

“Harapannya informasi itu utuh ke masyarakat terkait mengapa BBM ini naik. Kemudian pemerintah juga sudah menyiapkan atau mengantisipasi dampak itu,” lanjut Ary.

Ditanya mengenai upaya untuk menekan adanya penyalahgunaan BBM, ada upaya preventif dan represif yang dilakukan. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kaltim bahkan sudah melaporkan bahwa ada 38 kasus penyalahgunaan BBM yang terjadi di Kaltim. Semuanya sudah tertangani.

“ni kalau sudah ditangani polisi, ya kami akan tindak lanjuti hal tersebut. Harapan kami, apa yang kami lakukan ini ada efek jera ke orang-orang yang melakukan,” bebernya lagi.

Soal penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari APBN, akan disalurkan melalui kantor PT Pos Indonesia. Sedangkan bantuan yang dialokasikan dari dana potongan penghasilan APBD akan disalurkan melalui pemerintah kabupaten atau kota. Terkait pengamanannya, kepolisian sudah berkoordinasi dengan PT Pos dan pemerintah kabupaten dan kota.

“Kami sudah diingatka Kapolri bahwa proses ini jangan sampai terjadi penyalahgunaan. Kami diperintahkan langsung untuk mengawasi hal itu,” sambungnya.

Baca juga:  4 Tahun Kosong, Dewan Pengurus Korpri Samarinda Akhirnya Dikukuhkan

Ditambahkan pula oleh Area Manager Communication CSR Regional Kalimantan, Susanto August Satria bahwa masalah regulasi ada di pemerintah pusat. Revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak juga sangat ditunggu untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi. Sehingga nantinya diatur siapa saja yamg bisa menikmati BBM pertalite atau solar.

“Solar sudah ada tapi kan harus di-rigid lagi nih mana-mana saja sektornya untuk mengonsumsi BBM itu. Ketika itu sudah ada, kami terapkan di subsidi tempat tadi. Jadi di situ tools-nya dan ada fuel card. Tapi lama-kelamaan nanti berpindah menjadi subsidi pendaftaran subsidi tempat itu sama seperti Pertalite. Jadi seperti itu bentuknya, itu untuk preventif,” ujar Satria.

Terkait ada temuan 38 kasus penyalahgunaan BBM, dirinya menyebut hal itu merupakan sinergi antara Pertamina, kepolisian, dan rekan media hingga bisa terungkap. Dia juga menanggapi saat ada masyarakat yang mengira bahwa Pertamina diam saja, tidak menindak SPBU bandel. Satria pun membantah itu.

“Itu salah. Ada 13 SPBU yang sudah kena sanksi dan dihentikan pasokannya antara solar dan pertalite untuk beberapa lama. Untuk apa? Itu buat pembinaan. Di satu sisi, jangan sampai curang. Kami tidak tinggal diam,” ungkapnya lagi.

Baca juga:  Diminta Kembalikan Uang THR, Guru PNS SMA/SMK di Kaltim Merasa Kena Prank

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Kaltim, Hendik Sudaryanto, berharap adanya FGD ini jadi jembatan komunikasi antara pihaknya dengan semua pemangku kepentingan terkait. Khususnya untuk memberikan pemahaman yang baik ke masyarakat soal pengalihan subsidi BBM.

“Harapannya dengan komunikasi yang baik dengan masyarakat umum, akan berdampak bagus. Yang ada adalah semua bisa memahami, mengetahui latar belakang kenaikan BBM dan pengalihan subsidi itu,” ujar Hendik.

Fokus dari BI adalah untuk mengupayakan adanya stabilisasi harga dari dampak naiknya BBM. Tak dapat dimungkiri, kenaikan BBM otomatis akan meningkatkan inflasi dan harga komoditi meningkat.

“Namun kan ada upaya. Saya yakin, berbagai stakeholder melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan harga,” tandas dia.

[YMD | TOS]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram “Kaltimtoday.co News Update”, caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker