Kaltimtoday.co, Samarinda - Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) yang telah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo pada akhir Agustus 2019 silam masih menyita perhatian.

Salah satunya adalah perihal potensi deforestasi dan karhutla yang akan meningkat kala Kaltim dibangun sebuah kota seluas 40.000 hektare dengan cepat.

Hal itu disampaikan dalam Diskusi Kehutanan yang digelar BEM KM Unmul dengan tema "IKN di Kaltim, Bersama Kita Jaga Hutan Kita", Senin (29/2/2021).

Hadir dalam diskusi tersebut Kepala Bidang Perencanaan dan Penaatan Hutan, Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim, Rini Indah Lestari.

Diskusi dibuka dengan pertanyaan kesiapaan Dishut dalam menjaga kelestarian hutan menyambut pemindahan IKN di Kaltim.

"Sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proyek ini juga belum diketahui, terlebih pembabatan hutan akan menjadi ancaman akibat perlunya lahan untuk pembangunan," tanya Joji Kuswanto, Menteri Sosial Politik BEM KM Unmul.

 

Baca Juga: Sabri, Renald, dan Ibu Ira

Baca Juga: Paradoks Meritokrasi dan Politik Kekerabatan dalam Komunikasi Gubernur Kaltim

Baca Juga: Pemprov Kaltim Salurkan Rp 7,5 Miliar untuk Korban Banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Baca Juga: Refleksi Thanksgiving di Juneau, Alaska: Kehangatan di Tengah Suhu Minus

View this post on Instagram

Baca Juga: Bongkar Jejaring Keuangan di Balik Krisis Iklim: Jurnalis Dibekali Teknik Follow The Money

Baca Juga: Laporan UNDP: Tanpa Tata Kelola Baik, AI Berpotensi Perlebar Kesenjangan Global dan Timbulkan Risiko Lingkungan

Baca Juga: HARUM Tolak Kekerasan

Baca Juga: Musim Hujan Berkepanjangan Diprediksi Ancam Kaltim hingga Pertengahan 2026

Baca Juga: Inflasi Kaltim November 2025 Tembus 2,28 Persen, Kenaikan Harga Didominasi Kelompok Makanan

Baca Juga: Kaltim Raih Peringkat 1 Nasional Sutami Award 2025 Berkat Kinerja Jasa Konstruksi Terbaik

Baca Juga: Soroti Kualitas ASN, DPRD Kaltim Desak Peningkatan Kedisiplinan dan Kesejahteraan

Baca Juga: Perkuat Legalitas Aset, Pemkab Kukar Targetkan Sertifikasi Lahan 700 Masjid Mulai 2026

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Rini menjelaskan, ada lima skema dari kementrian untuk masyarakat sekitar demi menjaga kelesarian hutan, yakni mekanisme hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman raya, hutan adat dan hutan kemitraan.

"Fungsinya untuk menaikan taraf hidup masyarakat, menjadi upaya untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan," ungkapnya.

Ditanya tentang kesiapan Dishut terkait deforestasi dan karhutla yang akrab terjadi di hutan Kaltim, Rini mengaku telah melakukan beberapa antisipasi dan persiapan penanggulangan.

"Kami berkolaborasi dengan Masyarakat Peduli Api, DAMKAR, Kepolisian dan Pihak Terkait," terangnya.

Selain itu, lanjut Rini, alat-alat untuk mendeteksi api pun telah dicanangkan. Dipatok bernilai Rp 185 juta akan disebar di beberapa Kesatuan Pengolahan Hutan (KPH).

"Presiden juga memberikan apresiasi, karena Kaltim sepanjang 2020 menjadi wilayah zero incident karhutla" terangnya.

[NON | RWT]