Kaltimtoday.co, Samarinda - Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) yang telah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo pada akhir Agustus 2019 silam masih menyita perhatian.

Salah satunya adalah perihal potensi deforestasi dan karhutla yang akan meningkat kala Kaltim dibangun sebuah kota seluas 40.000 hektare dengan cepat.

Hal itu disampaikan dalam Diskusi Kehutanan yang digelar BEM KM Unmul dengan tema "IKN di Kaltim, Bersama Kita Jaga Hutan Kita", Senin (29/2/2021).

Hadir dalam diskusi tersebut Kepala Bidang Perencanaan dan Penaatan Hutan, Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim, Rini Indah Lestari.

Diskusi dibuka dengan pertanyaan kesiapaan Dishut dalam menjaga kelestarian hutan menyambut pemindahan IKN di Kaltim.

"Sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proyek ini juga belum diketahui, terlebih pembabatan hutan akan menjadi ancaman akibat perlunya lahan untuk pembangunan," tanya Joji Kuswanto, Menteri Sosial Politik BEM KM Unmul.

 

Baca Juga: Rudy-Seno Targetkan 35 Ribu Massa dalam Kampanye Akbar di Gor Kadrie Oening Samarinda

Baca Juga: Kaltim Masuk Tingkat Kerawanan Tinggi Pikada, Menko Polhukam Turunkan Tim Khusus

Baca Juga: Kritik XR Bunga Terung untuk Pilkada Kaltim: Terjebak Populisme, Krisis Iklim Tak Jadi Prioritas

Baca Juga: Disdikpora PPU Dorong Pemerintah Pusat Tambah Formasi Guru di Tengah Perkembangan IKN

View this post on Instagram

Baca Juga: Dukung IKN dan Masyarakat Lokal, DKP PPU Pastikan Produk Pangan Bebas Residu

Baca Juga: Isran Noor Bertekad Tingkatkan Ekonomi Kaltim dan Tekan Angka Pengangguran

Baca Juga: Survei Pilgub Kaltim 2024: Rudy-Seno Unggul Jauh dari Isran-Hadi

Baca Juga: Pemprov Kaltim Evaluasi DAK 2024 untuk Tingkatkan Pembangunan Daerah

Baca Juga: Berupaya Wujudkan SPBE, Diskominfo Kaltim Gelar Sosialisasi Pemanfaatan Email Dinas

Baca Juga: Diskominfo Kaltim Gelar Seleksi Calon Komisioner Komisi Informasi Periode 2024-2028

Baca Juga: Duta Lingkungan Hidup, Langkah Strategis DLH PPU Menghadapi Tantangan IKN

Baca Juga: Bantah Dugaan Alat Bantu dan Bocoran Soal Debat Pilgub, Tim Paslon 02 Siap Diperiksa dengan Cara Apapun

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Rini menjelaskan, ada lima skema dari kementrian untuk masyarakat sekitar demi menjaga kelesarian hutan, yakni mekanisme hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman raya, hutan adat dan hutan kemitraan.

"Fungsinya untuk menaikan taraf hidup masyarakat, menjadi upaya untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan," ungkapnya.

Ditanya tentang kesiapan Dishut terkait deforestasi dan karhutla yang akrab terjadi di hutan Kaltim, Rini mengaku telah melakukan beberapa antisipasi dan persiapan penanggulangan.

"Kami berkolaborasi dengan Masyarakat Peduli Api, DAMKAR, Kepolisian dan Pihak Terkait," terangnya.

Selain itu, lanjut Rini, alat-alat untuk mendeteksi api pun telah dicanangkan. Dipatok bernilai Rp 185 juta akan disebar di beberapa Kesatuan Pengolahan Hutan (KPH).

"Presiden juga memberikan apresiasi, karena Kaltim sepanjang 2020 menjadi wilayah zero incident karhutla" terangnya.

[NON | RWT]