Kaltimtoday.co, Samarinda - Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) yang telah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo pada akhir Agustus 2019 silam masih menyita perhatian.

Salah satunya adalah perihal potensi deforestasi dan karhutla yang akan meningkat kala Kaltim dibangun sebuah kota seluas 40.000 hektare dengan cepat.

Hal itu disampaikan dalam Diskusi Kehutanan yang digelar BEM KM Unmul dengan tema "IKN di Kaltim, Bersama Kita Jaga Hutan Kita", Senin (29/2/2021).

Hadir dalam diskusi tersebut Kepala Bidang Perencanaan dan Penaatan Hutan, Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim, Rini Indah Lestari.

Diskusi dibuka dengan pertanyaan kesiapaan Dishut dalam menjaga kelestarian hutan menyambut pemindahan IKN di Kaltim.

"Sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proyek ini juga belum diketahui, terlebih pembabatan hutan akan menjadi ancaman akibat perlunya lahan untuk pembangunan," tanya Joji Kuswanto, Menteri Sosial Politik BEM KM Unmul.

 

Baca Juga: Stunting Masih Jadi PR Kaltim, Dinkes Sebut Pernikahan Dini dan Kehamilan di Luar Nikah Jadi Pemicu

Baca Juga: JATAM Kaltim Desak Kejati Tetapkan PT Kencana Wilsa sebagai Tersangka Kasus Gagal Reklamasi Tambang di Kutai Barat

Baca Juga: Seluruh 8 Korban Kapal Ferry Tenggelam di Kubar Ditemukan Meninggal Dunia

Baca Juga: Forum Rakyat untuk Keadilan Iklim Kritik COP30 di Brasil, Dinilai Akan Gagal Jika Tak Hentikan Ekspansi Tambang

View this post on Instagram

Baca Juga: Prevalensi Stunting Nasional Turun, Kemenkes Apresiasi Kaltim sebagai Daerah Terbaik

Baca Juga: Tragedi Ferry Tenggelam Kubar, Tujuh Korban Ditemukan Meninggal, Tim SAR Lanjut Cari Korban Terakhir

Baca Juga: Pesut Mahakam Mati, KLH Temukan Tiga Perusahaan Batu Bara Beroperasi Tanpa Izin di Anak Sungai Mahakam

Baca Juga: Kabar Baik! Dana Gratispol Kaltim Rp 44 Miliar Sudah Cair, Gubernur Minta PTN Segera Manfaatkan

Baca Juga: Lawan Disinformasi! Koalisi Cek Fakta dan ICT Watch Luncurkan Aplikasi AI "Galifakta"

Baca Juga: 613 PPPK Resmi Dilantik, Unmul Kuatkan SDM Menuju Kampus Unggul

Baca Juga: Waspadai Peredaran Oli Palsu di Balikpapan, Pertamina Lubricants Ungkap Cara Membedakannya

Baca Juga: BMKG Prediksi Kaltim Alami Hujan Intensitas Menengah hingga Tinggi pada 11–20 November 2025

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Rini menjelaskan, ada lima skema dari kementrian untuk masyarakat sekitar demi menjaga kelesarian hutan, yakni mekanisme hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman raya, hutan adat dan hutan kemitraan.

"Fungsinya untuk menaikan taraf hidup masyarakat, menjadi upaya untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan," ungkapnya.

Ditanya tentang kesiapan Dishut terkait deforestasi dan karhutla yang akrab terjadi di hutan Kaltim, Rini mengaku telah melakukan beberapa antisipasi dan persiapan penanggulangan.

"Kami berkolaborasi dengan Masyarakat Peduli Api, DAMKAR, Kepolisian dan Pihak Terkait," terangnya.

Selain itu, lanjut Rini, alat-alat untuk mendeteksi api pun telah dicanangkan. Dipatok bernilai Rp 185 juta akan disebar di beberapa Kesatuan Pengolahan Hutan (KPH).

"Presiden juga memberikan apresiasi, karena Kaltim sepanjang 2020 menjadi wilayah zero incident karhutla" terangnya.

[NON | RWT]