Kaltimtoday.co, Samarinda - Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) yang telah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo pada akhir Agustus 2019 silam masih menyita perhatian.

Salah satunya adalah perihal potensi deforestasi dan karhutla yang akan meningkat kala Kaltim dibangun sebuah kota seluas 40.000 hektare dengan cepat.

Hal itu disampaikan dalam Diskusi Kehutanan yang digelar BEM KM Unmul dengan tema "IKN di Kaltim, Bersama Kita Jaga Hutan Kita", Senin (29/2/2021).

Hadir dalam diskusi tersebut Kepala Bidang Perencanaan dan Penaatan Hutan, Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim, Rini Indah Lestari.

Diskusi dibuka dengan pertanyaan kesiapaan Dishut dalam menjaga kelestarian hutan menyambut pemindahan IKN di Kaltim.

"Sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proyek ini juga belum diketahui, terlebih pembabatan hutan akan menjadi ancaman akibat perlunya lahan untuk pembangunan," tanya Joji Kuswanto, Menteri Sosial Politik BEM KM Unmul.

 

Baca Juga: Kritik Trump Tangkap Presiden Venezuela, Megawati Soroti Neokolonialisme di Rakernas I PDI Perjuangan

Baca Juga: Hadapi Potensi Bencana 2026, Dinsos Kaltim Siapkan 12.500 Bantuan Paket Logistik

Baca Juga: Surat Terbuka untuk Andi Harun: Membangun Peradaban Lewat Perpustakaan

Baca Juga: Wacana Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD, Seno Aji Akui Biaya Pilkada Langsung Lebih Besar

View this post on Instagram

Baca Juga: Dosen Unmul Kritik Pilkada Lewat DPRD, Sebut Potensi Hidupkan Kembali Orde Baru

Baca Juga: Pemulihan Pasca Bencana Banjir, Kaltim Kirim Bantuan Rp 1 Miliar ke Sumatera Barat

Baca Juga: Komisi III DPR: Pendemo Hanya Bisa Dipidana Jika Picu Keonaran dalam KUHP Baru

Baca Juga: Cegah Praktik Keuangan Ilegal, KUHP Baru Ancam Rentenir dan Pinjol Ilegal dengan Pidana Penjara

Baca Juga: Kuba Rilis Identitas 32 Perwira yang Tewas dalam Serangan AS di Venezuela, AS Bela Tindakannya

Baca Juga: Chelsea Berikan Kontrak Enam Tahun ke Manajer Baru Liam Rosenior

Baca Juga: Banjir Bandang di Sulawesi Utara Tewaskan Sedikitnya 16 Orang dan Hanyutkan Rumah Warga

Baca Juga: Inflasi Kaltim Desember 2025 Tembus 2,68 Persen, Harga Konsumen Terus Menguat

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Rini menjelaskan, ada lima skema dari kementrian untuk masyarakat sekitar demi menjaga kelesarian hutan, yakni mekanisme hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman raya, hutan adat dan hutan kemitraan.

"Fungsinya untuk menaikan taraf hidup masyarakat, menjadi upaya untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan," ungkapnya.

Ditanya tentang kesiapan Dishut terkait deforestasi dan karhutla yang akrab terjadi di hutan Kaltim, Rini mengaku telah melakukan beberapa antisipasi dan persiapan penanggulangan.

"Kami berkolaborasi dengan Masyarakat Peduli Api, DAMKAR, Kepolisian dan Pihak Terkait," terangnya.

Selain itu, lanjut Rini, alat-alat untuk mendeteksi api pun telah dicanangkan. Dipatok bernilai Rp 185 juta akan disebar di beberapa Kesatuan Pengolahan Hutan (KPH).

"Presiden juga memberikan apresiasi, karena Kaltim sepanjang 2020 menjadi wilayah zero incident karhutla" terangnya.

[NON | RWT]