Kaltimtoday.co, Samarinda - Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) yang telah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo pada akhir Agustus 2019 silam masih menyita perhatian.

Salah satunya adalah perihal potensi deforestasi dan karhutla yang akan meningkat kala Kaltim dibangun sebuah kota seluas 40.000 hektare dengan cepat.

Hal itu disampaikan dalam Diskusi Kehutanan yang digelar BEM KM Unmul dengan tema "IKN di Kaltim, Bersama Kita Jaga Hutan Kita", Senin (29/2/2021).

Hadir dalam diskusi tersebut Kepala Bidang Perencanaan dan Penaatan Hutan, Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim, Rini Indah Lestari.

Diskusi dibuka dengan pertanyaan kesiapaan Dishut dalam menjaga kelestarian hutan menyambut pemindahan IKN di Kaltim.

"Sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proyek ini juga belum diketahui, terlebih pembabatan hutan akan menjadi ancaman akibat perlunya lahan untuk pembangunan," tanya Joji Kuswanto, Menteri Sosial Politik BEM KM Unmul.

 

Baca Juga: Jalan Panjang Masyarakat Adat Kaltim Mencari Pengakuan: Mulai Penolakan hingga Ancaman Kekerasan

Baca Juga: Timnas Indonesia Gagal ke Semifinal Piala AFF 2024, Begini Jawaban Shin Tae-yong

Baca Juga: BRIDA Jaring Pelajar Potensial untuk Persiapkan Generasi Periset dan Peneliti di Wilayah Kaltim

Baca Juga: Tingkatkan Kualitas Riset, BRIDA Kaltim Gencar Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi dan Perusahaan Luar Negeri

View this post on Instagram

Baca Juga: Pj Gubernur Kaltim Soroti Penanganan Kasus Muara Kate, Akan Bangun Komunikasi dengan Polda dan 48 Inspektur Tambang

Baca Juga: Pj Gubernur Kaltim Umumkan Kenaikan UMSK 2025 di 7 Kabupaten/Kota, Kota Bontang Catat Upah Sektoral Tertinggi

Baca Juga: Sudah 30 Hari Kasus Muara Kate Tanpa Kejelasan, Koalisi Masyarakat Sipil Kembali Desak Pj Gubernur Kaltim Bertindak

Baca Juga: Dengar Aspirasi Petani Kaltim, Sarifah Suraidah Janji Perjuangkan Stabilitas Harga Pupuk

Baca Juga: PBB Tetapkan Hari Danau Dunia, Danau Matano Jadi Contoh Sinergitas Konservasi Air

Baca Juga: DJPb dan Pemprov Kaltim Serahkan DIPA dan Buku Alokasi TKD Digital ke Kepala Daerah dan Pimpinan Unit Satuan Kerja

Baca Juga: Tragedi Muara Kate di Paser Belum Usai, Natalius Pigai Justru Soroti Minimnya Peran Media

Baca Juga: IESR Dorong Indonesia dan Tiongkok Perkuat Kerja Sama Hijau untuk Percepatan Transisi Energi

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Rini menjelaskan, ada lima skema dari kementrian untuk masyarakat sekitar demi menjaga kelesarian hutan, yakni mekanisme hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman raya, hutan adat dan hutan kemitraan.

"Fungsinya untuk menaikan taraf hidup masyarakat, menjadi upaya untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan," ungkapnya.

Ditanya tentang kesiapan Dishut terkait deforestasi dan karhutla yang akrab terjadi di hutan Kaltim, Rini mengaku telah melakukan beberapa antisipasi dan persiapan penanggulangan.

"Kami berkolaborasi dengan Masyarakat Peduli Api, DAMKAR, Kepolisian dan Pihak Terkait," terangnya.

Selain itu, lanjut Rini, alat-alat untuk mendeteksi api pun telah dicanangkan. Dipatok bernilai Rp 185 juta akan disebar di beberapa Kesatuan Pengolahan Hutan (KPH).

"Presiden juga memberikan apresiasi, karena Kaltim sepanjang 2020 menjadi wilayah zero incident karhutla" terangnya.

[NON | RWT]