Kaltimtoday.co, Bontang – Imbas dari wabah Covid-19 yang melanda seantero negeri, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (DPUPRK) Bontang terpaksa melakukan recofusing anggaran. Recofusing atau rasionalisasi anggaran pun dilakukan sebanyak 50 persen dari total anggaran.

Kepala DPUPRK Bontang Tavip Nugroho mengatakan, pihaknya sudah melakukan asistensi anggaran di pekan lalu. Hasilnya, dari rencana anggaran DPUPRK Bontang yang mencapai Rp 198 miliar pertahun, harus dirasionalisasi 50 persennya.

“Kalau kasarannya dipotong Rp 100 miliar, ya habis tidak ada lagi pelaksanaan anggaran. Karena Rp 100 miliar itu sudah dianggarkan untuk gaji, TPP dan lainnya,” jelas Tavip saat ditemui belum lama ini.

Anggaran yang diamankan selain untuk gaji, juga untuk pembayaran biaya operasional kantor seperti listrik dan air. Hari Sabtu (18/4/2020) pihaknya sudah melakukan asistensi. Namun pada Senin (20/4/2020) Tavip mendapat informasi jika rasionalisasi APBD tahun anggaran 2020 yang ditargetkan mencapai Rp 500 miliar masih kurang.

“Kalau PU dipanggil lagi, saya tidak tahu apa lagi yang harus dikurangi. Karena kami sudah merasionalisasi anggaran senilai Rp 65 miliar,” ujarnya.

Anggaran Rp 65 miliar, lanjut Tavip, bersumber dari anggaran fisik. Sehingga semua kegiatan fisik sudah dihilangkan. Mengingat anggaran lainnya sudah disimpan untuk penggajian dan biaya operasional.

“Semua sudah tidak ada lagi kegiatan fisik, kecuali lanjutan pembangunan Masjid Terapung, supaya tidak mangkrak. Sementara pembangunan lainnya yang merupakan bangunan baru ditiadakan," pungkasnya.

[RIR | RWT | ADV]