Kaltimtoday.co, Samarinda - Dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kaltim, Isran Noor-Hadi Mulyadi dan Rudy Mas'ud-Seno Aji perang gagasan serta program dalam acara Debat Perdana Pilgub Kaltim 2024.

Tepat pukul 20.30 WITA, masing-masing kandidat memaparkan visi-misi serta program unggulannya untuk Kalimantan Timur di pemerintahan periode selanjutnya.

Calon Wakil Gubernur 01, Hadi Mulyadi menjelaskan bahwa dirinya bersama Isran-Noor, tentu memiliki program unggulan prioritas terhadap kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.

"Misinya adalah mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan perlidungan sosial masyarakat secara adaptif," tegasnya.

Kemudian, Isran-Hadi juga berkomitmen untuk memperluas akses wajib belajar kepada seluruh lapisan masyarakat secara merata dan berkeadilan.  

"Melalui peningkatan subsidi beasiswa, kami komitmen untuk mengurangi angka putus sekolah dengan alasan ekonomi," ucapnya saat pemaparan visi-misi di debat pilgub yang berlokasi di Convention Hall GOR Kadrie Oening Sempaja Samarinda.

Sementara itu, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 02 Rudy Mas'ud-Seno Aji getol sekali memaparkan program GRATISPOL dan JOSPOL nya saat debat tadi malam.

"Pelajar di Kaltim punya kesempatan untuk mendapatkan program pendidikan gratis dari SMA sampai S3. Begitu juga soal kesehatan gratis yang masuk dalam program kita GRATISPOL," beber Rudy Mas'ud.

Menyambut generasi emas 2045, Rudy-Seno sangat memprioritaskan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), melalui program-program yang digagas oleh mereka. Apalagi, kehadiran IKN tentu membutuhkan banyak sekali SDM yang berkualitas dan unggul di bidangnya masing-masing.

Salah satu program yang juga diunggulkan lainnya adalah JOSPOL, yang di dalamnya akan mencakup berbagai pelaku usaha kecil, termasuk pedagang pasar tradisional, untuk memperkuat perekonomian rakyat.

"Ini bagian dari komitmen kami untuk membangun ekonomi yang inklusif di Kalimantan Timur, khususnya untuk masyarakat kecil seperti pedagang, yang mereka harus mendapatkan manfaat yang baik dari kebijakan pemerintah," tutupnya.

[RWT]