Nasional
Jurnalis Sasmito Gugat PHK Sepihak VOA Indonesia ke Pengadilan

Kaltimtoday.co, Jakarta - Jurnalis Sasmito resmi mengajukan gugatan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh VOA Indonesia. Gugatan tersebut didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (19/2/2025) dengan nomor registrasi PN JKT.PST-19022025P54.
Langkah hukum ini ditempuh setelah Sasmito menjalani serangkaian upaya penyelesaian sengketa ketenagakerjaan, mulai dari perundingan bipartit hingga tripartit. Sayangnya, pihak VOA Indonesia dinilai tidak menunjukkan itikad baik untuk menjalankan rekomendasi dari Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Pusat.
Dalam aksi yang digelar di depan kantor VOA Indonesia di Jakarta Pusat, Sasmito menegaskan bahwa kasus ini bukan sekadar persoalan hak ekonomi, tetapi juga menyangkut perlunya perbaikan kebijakan bagi perusahaan media asing yang beroperasi di Indonesia. Ia berharap media asing dapat lebih memperhatikan kesejahteraan serta keselamatan jurnalis di Tanah Air.
“Ini bukan hanya tentang saya, tetapi juga bagaimana perusahaan media asing seharusnya memperlakukan pekerjanya dengan adil dan sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia,” ungkap Sasmito.
Sasmito menduga bahwa pemecatan dirinya berkaitan dengan keberpihakannya dalam advokasi hak asasi manusia serta isu-isu kemanusiaan yang selama ini ia perjuangkan.
“Perbedaan pandangan terkait sejumlah isu tampaknya menjadi faktor utama yang menyebabkan saya dipecat secara sepihak,” tambahnya.
Staf Divisi Ketenagakerjaan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Bethriq Kindy Arrazy, mengecam tindakan PHK yang dilakukan oleh VOA Indonesia. Ia menilai langkah ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak pekerja, tetapi juga berpotensi mengancam kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.
“Sangat disayangkan bahwa sebuah media yang berasal dari negara penganut demokrasi justru menerapkan kebijakan PHK yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri,” kata Kindy.
Lebih lanjut, Kindy menyoroti bahwa selain dilakukan secara sepihak, PHK terhadap Sasmito juga dinilai otoriter. Menurutnya, jika ada dugaan pelanggaran aturan perusahaan, seharusnya Sasmito diberikan kesempatan untuk membela diri.
“Tidak ada ruang komunikasi atau dialog terbuka sebelum PHK dilakukan, yang menunjukkan bahwa keputusan ini diambil secara sewenang-wenang,” tegasnya.
Setelah dipecat secara sepihak, Sasmito juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak mendapatkan hak normatif seperti pesangon. Sejak bergabung dengan VOA Indonesia pada Juli 2018, ia mengaku tidak pernah menerima hak-hak dasar lainnya, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR), serta perlindungan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
Bersama beberapa jurnalis lain, Sasmito telah berupaya memperjuangkan pemenuhan hak-hak tersebut, namun tidak mendapat respons positif dari pihak VOA Indonesia.
Direktur Eksekutif LBH Pers, Mustafa Layong, menambahkan bahwa kasus ini juga menunjukkan adanya pelanggaran terhadap status kerja. Meskipun sudah bekerja lebih dari lima tahun, status Sasmito masih menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yang bertentangan dengan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.
“Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, PKWT hanya boleh berlaku maksimal lima tahun. Dengan masa kerja lebih dari lima tahun, Sasmito seharusnya sudah menjadi karyawan tetap dan berhak atas hak-haknya sebagai pekerja tetap,” jelas Mustafa.
Selain itu, ia menegaskan bahwa regulasi yang ada, termasuk Pasal 59 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Kep.233/Men/2003, melarang penggunaan PKWT secara terus-menerus dalam sektor media massa.
Mustafa menekankan bahwa jurnalis Indonesia yang bekerja untuk media asing menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diselesaikan, terutama terkait pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan yang masih sering diabaikan.
“Pemerintah harus memastikan perlindungan bagi para jurnalis yang berjuang untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, termasuk menjamin hak-hak ketenagakerjaan mereka terpenuhi,” pungkasnya.
[RWT]
Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp
Related Posts
- Industri Tekstil Terpuruk, 13.800 Pekerja Terdampak PHK di Awal 2024
- Gelombang PHK Februari 2024 Tertinggi Sejak 2009, Dipimpin Sektor Teknologi
- PHK Kembali Melanda Perusahaan Teknologi, 23.770 Karyawan Terdampak
- Disnakertrans Berau Selesaikan 103 Kasus Perselisihan Hubungan Industrial di 2023
- Refleksi Kondisi Terkini Papua dan Lingkaran Kekerasan Tak Berujung