Kaltimtoday.co, Tenggarong - Kemarau kini mulai memasuki puncaknya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kutai Kartanegara (BPBB Kukar) memprediksi kondisi kering masih berlangsung hingga Oktober 2026, dengan dampak yang mulai meluas, terutama kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ancaman kekurangan air bersih hingga gagal panen. 

Sekretaris BPBD Kukar, Aspiannur Sandy mengatakan, prediksi tersebut diperoleh berdasarkan hasil koordinasi dan webinar bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), baik dari Balikpapan maupun Samarinda.

“Hasilnya memang kita sudah masuk musim kemarau dan sekarang sudah menuju ke puncaknya. Nanti akhir kemarau itu diprediksi sampai bulan Oktober,” kata Aspiannur, Rabu (12/8/2026).

Menurutnya, durasi kemarau masih dapat berubah tergantung pada kondisi anomali cuaca. Jika kondisi tersebut bertahan, kemarau diperkirakan mulai mereda secara bertahap pada November hingga Desember.

Di tengah kondisi tersebut, BPBD Kukar mencatat karhutla telah terjadi di 14 kecamatan. Empat wilayah dengan intensitas kejadian tinggi yakni Muara Badak, Sanga-Sanga, Muara Jawa dan Samboja.

Sementara itu, wilayah dengan intensitas sedang meliputi Marangkayu, Loa Janan, Loa Kulu, Tenggarong Seberang, Samboja Barat dan Tenggarong. Kecamatan Samboja Barat juga menjadi perhatian lantaran berada di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto.

Sandi mengungkapkan, status tersebut bukan sekadar menunjukkan wilayah yang rawan kebakaran. Sebab, sejumlah titik di kecamatan tersebut sudah mengalami kejadian karhutla.

“Bukan rawan lagi. Sudah terjadi,” tuturnya.

Selain wilayah dengan intensitas tinggi dan sedang, BPBD juga terus memantau sejumlah daerah lain yang telah terdeteksi titik panas. 

Pemerintah pusat turut memberikan perhatian terhadap kejadian karhutla di Muara Kaman, Muara Muntai, Kenohan dan Kota Bangun. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman. Tim Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan dijadwalkan turun melakukan penanganan di kawasan tersebut.

Sandi menyebut, dampak kemarau tidak hanya berhenti pada karhutla. Kebakaran yang menghasilkan asap berpotensi meningkatkan gangguan kesehatan, terutama infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Di sisi lain, kekeringan juga mulai mengancam ketersediaan air bersih dan sektor pertanian.

“Dampak turunan dari kemarau itu nanti karhutla, nanti gagal panen, termasuk nanti air bersih pasti akan berdampak. Termasuk juga penyakit pernapasan atau ISPA karena asap dari kebakaran tersebut,” jelasnya.

Untuk menekan risiko kebakaran, BPBD Kukar terus memperkuat koordinasi dengan berbagai unsur. Penanganan dilakukan bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmatan), KPHP, Manggala Agni, TNI, relawan hingga perusahaan di sekitar lokasi kejadian.

Menurut Sandi, keterlibatan banyak pihak penting karena penanganan karhutla membutuhkan pergerakan cepat. BPBD juga mengandalkan relawan di wilayah masing-masing untuk melakukan penanganan awal sebelum personel dari tingkat kabupaten bergerak.

Ia mencontohkan penanganan karhutla di kawasan Marangkayu dan Muara Badak. Tim gabungan bahkan harus meminta dukungan dari personel provinsi dan Samarinda karena asap kebakaran sempat mengganggu aktivitas penerbangan di sekitar Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto.

Sementara itu, upaya pencegahan juga diarahkan pada aktivitas masyarakat. BPBD memperkirakan sebagian besar kejadian kebakaran dipicu aktivitas manusia, terutama pembakaran yang dilakukan saat kondisi lingkungan sedang kering.

“Ya, di antara ini, ya, saya katakan 80 persen penyebab kebakaran ini kan adanya aktivitas masyarakat, ya, melakukan pembakaran, juga buang putung rokok sembarangan. Terus sisanya itu dari faktor alam sendiri,” tuturnya.

Karena itu, BPBD meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran secara sembarangan. Camat, kepolisian dan TNI di tingkat wilayah juga didorong memperkuat sosialisasi kepada masyarakat.

Selain sosialisasi, perusahaan di sekitar wilayah rawan diminta ikut membantu melalui langkah pembasahan atau rewetting pada titik-titik yang berpotensi mengalami kebakaran.

BPBD Kukar sendiri tidak menempatkan personel secara permanen di setiap wilayah rawan. Pola penanganan dilakukan secara mobile dengan memaksimalkan kekuatan relawan dan unsur terdekat. Sejumlah peralatan juga ditempatkan di lokasi tersebut untuk mendukung operasi di lapangan, termasuk kendaraan dan peralatan pemadaman manual.

Menurutnya, strategi memperkuat relawan di wilayah masing-masing penting untuk mempercepat response time. Dengan demikian, kebakaran dapat ditangani sedini mungkin sebelum api meluas sembari menunggu pergerakan personel dari tingkat kabupaten.

“Penguatan relawan yang ditempat itu kita berdayakan untuk melakukan penanganan awal. Nanti baru kita dari kabupaten untuk melakukan pergerakan personel ke sana,” tandasnya.

[RWT]