Oleh: Nurbayah Ummu Tsabitah, A.Md (Pemerhati Sosial dan Generasi)

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur, menggenjot peningkatan kesejahteraan petani di daerah berjuluk Benuo Taka itu, salah satunya dengan memperkuat penyuluh pertanian yang dibekali berbagai pengetahuan.

Program pemerintah kabupaten memberikan bekal kepada penyuluh pertanian dengan berbagai pelatihan guna, menurut Kepala Dinas Pertanian PPU, Rozihan Asward di Penajam, Kamis, harus mendukung peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.

Adanya program peningkatan kapasitas penyuluh tentu adalah hal yang baik, hanya saja jika melihat faktor yang dapat mendukung peningkatan produksi tentu hal tersebut tidak cukup. Apalagi jika melihat kondisi pertanian yang ada hari ini dimana alih fungsi lahan sangat masif, sarana produksi pertanian, seperti pupuk baik dari kualitas maupun kuantitas yang belum memadai, pestisida yang cukup mahal, benih unggul yang sulit didapatkan serta harga yang cukup mahal pengairan yang hanya bergantung kepada turunnya hujan serta SDM di bidang pertanian yang semakin minim.  

Tentu faktor-faktor tersebut harus menjadi perhatian penting bagi penguasa hari ini dan tentu saja hal tersebut bukan perkara yang mudah di dalam sistem kapitalis hari ini di mana penguasa dan pengusaha berkolaborasi untuk mendapatkan keuntungan.

Oleh sebab itu jika ingin menyejahterakan petani maka tidak cukup dibekali hanya dengan penyuluhan dan pengetahuan. Tapi support system full mulai dari bantuan hingga ke distribusi/ pemasaran yang adil.

Selain itu petani juga butuh dukungan kebijakan yang berpihak pada petani bukan oligarki dan para kapital. Nyata sistem kapitalisme membuat petani dan sistem pertanian kurang diminati, ditambah kebijakan yang ada justru kontraproduktif dan memarginalkan para petani. Padahal, para petani merupakan pelaku langsung dan pertama dari ketersediaan pangan sebuah negara.

Kesejahteraan petani bahkan bisa menjadi indikator keberhasilan negara dalam swasembada pangan. Tetapi, di negeri kita yang tergolong agraris ini, para petani justru semakin menghadapi kesulitan. Dan kesulitan yang muncul justru akibat dari penerapan kebijakan dari sistem kapitalisme liberal yang diadopsi negara. Dalam kapitalisme, negara cenderung berlepas tangan dalam pelayanan kepada rakyat. Hampir semua mekanisme pengaturan dan pemeliharaan urusan rakyat diserahkan ke pihak swasta, termasuk sektor pertanian.

Meskipun diklaim telah memberi banyak program subsidi, seperti BLT, subsidi benih, modal, alat-alat pertanian, dan sebagainya, tapi itu program temporal, terbatas dan tidak menuntaskan akar persoalan. Aktivitas bertani berlangsung kontinyu, sehingga kebutuhan sarana dan prasarana mulai dari awal proses menanam hingga panen akan terus ada. Jika penyedia kebutuhan petani tadi adalah pihak swasta yang notabene mengejar keuntungan, maka biaya produksi petani pasti mahal.

Pandangan Islam

Pertanian merupakan salah satu sektor vital suatu negara. Ketahanan pangan juga menentukan ketahanan negara. Kekurangan pangan berdampak langsung karena memicu kelaparan, gizi buruk dan stunting pada anak, yang berpengaruh pada masa depan generasi bangsa. Olehnya, negara harus memberi perhatian serius pada pertanian dan para petaninya.

Rasulullah saw. menegaskan fungsi pemerintah dalam hadis, “Sesungguhnya seorang penguasa adalah pengurus (urusan rakyatnya), dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Islam memerintahkan negara hadir secara utuh di tengah rakyatnya, melayani dan mengurusi kebutuhan pokok rakyat. Termasuk wajib bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur sektor pertanian dan pangan. Tidak boleh terjadi penguasaan sektor pertanian pangan oleh korporasi.

Wujud tanggung jawab negara terhadap petani, antara lain dengan menyediakan berbagai kebutuhan sarana produksi mereka dengan mudah, berkualitas, dan harga terjangkau; memudahkan akses permodalan tanpa syarat yang ribet dan tanpa riba; membangun infrastruktur pertanian, jalan, irigasi, dsb.; termasuk meningkatkan kemampuan dan skill mereka dengan teknologi terbaru.

Negara ini tidak akan mampu melaksanakan hal di atas jika tidak menata ulang sistem tata kelola pertanian secara fundamental. Meninggalkan tata kelola kapitalistik dan beralih ke sistem Islam kaffah. Dengan begitu petani sejahtera dan negara berdaulat pangan, insya allah. Wallahu a’lam bishawab.(*)

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.