Kaltimtoday.co, Bontang – Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam menegaskan rencana anggaran tak bisa diubah-ubah tanpa sepengetahuan DPRD Bontang.

Dijelaskan Andi Faiz, dalam prosesnya, namanya pembahasan tentu ada notulensi rapat. Ketika pembahasan, pihak Badan Anggaran (Banggar) bertanya berapa usulan rencana pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Replika Istanan Kesultanan Kutai, dan pihaknya menyetujui, karena sesuai dengan visi misi wali kota.

“Tapi di perjalanan, pemerintah merubah. Merubah nilai itu diam-diam, tanpa sepengetahuan dewan. Kami tidak tahu diubah saat sudah ditandatangani atau belum, tapi saat pembahasan tidak seperti itu, itu yang saya titik beratkan tadi,” ungkapnya.

“Seharusnya pemerintah punya komitmen tidak mengubah apapun hasil pembahasan APBD saat dengan Banggar,” sambungnya.

Baca Juga: Karena Bontang Bukan Cuma Pabrik

 

Baca Juga: Pendapatan Baru 30 Persen, Bupati Kukar Rem Belanja APBD demi Hindari Utang

Baca Juga: Gempa di Filipina M 7,7 Berpotensi Tsunami, BMKG Tetapkan Berau, Bontang, dan Kutim di Kaltim Status Waspada!

Baca Juga: Respons Moratorium Dapur MBG, Agus Haris Minta BGN Libatkan Pemda

View this post on Instagram

Baca Juga: Targetkan Stunting Turun Jadi 12,5 Persen, Pemkot Bontang Optimalkan Peran Kader Posyandu

Baca Juga: Tekan Stunting, Wawali Agus Akan Datangi Warga yang Tak Hadir Operasi Timbang Serentak

Baca Juga: Cegah Banjir, Panbers Bersihkan Drainase dan Sungai di Sejumlah Titik Kota

Baca Juga: Lukman Apresiasi Program Smartani Goes to School, Dorong Sekolah Cetak Generasi Peduli Ketahanan Pangan

Baca Juga: Persetujuan Pemanfaatan Ruang Tiga Perusahaan Dibahas, DPUPR Bontang Tekankan Kesesuaian dengan Regulasi

Baca Juga: Jaga Kenyamanan Kota, Tim BRC Lakukan Perawatan Fasilitas Publik Secara Berkala

Baca Juga: Pastikan Budaya dan Tradisi Lokal Tak Tergerus, Heri Kiswanto Dorong Aturan Adat di Bontang Kuala

Baca Juga: Formasi Guru SD Paling Diminati, 494 Orang Daftar Guru Pengganti di Bontang

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Dukung PP Tunas, Wali Kota Neni Minta Orangtua Awasi Penggunaan Medsos Anak

Andi Faiz pun menegaskan larangan pengubahan nilai anggaran. Karena APBD ditetapkan berdasarkan hasil rapat Banggar dengan TAPD. Pada saat rapat Banggar mempertanyakan nilai rencana pembangunan. Barulah tahapan penandatanganan APBD.

“Kami tak tahu mungkin setelah pembahasan sebelum ditandatangai diubah lagi. Makanya sering tidak sinkron ketika teman media nanya ke DPRD. Kan lucu, sebuah dokumen yang telah disepakati bersama, baru kami kritisi lagi, karena kenyataannya seperti itu,” bebernya.

Seharusnya, kata Andi Faiz, pemerintah harus lebih bijak, sehingga uang mencari barang. Ketika ada uang senilai Rp 17 miliar cari perencanaan yang bagus untuk bisa dibangun MPP.

“Kalau namanya tahun berjalan itu multiyears, tapi selalu kami tanyakan dan tidak ada (skema multiyears),” ungkapnya.[RIR]