Kaltimtoday.co, Bontang – Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam menegaskan rencana anggaran tak bisa diubah-ubah tanpa sepengetahuan DPRD Bontang.

Dijelaskan Andi Faiz, dalam prosesnya, namanya pembahasan tentu ada notulensi rapat. Ketika pembahasan, pihak Badan Anggaran (Banggar) bertanya berapa usulan rencana pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Replika Istanan Kesultanan Kutai, dan pihaknya menyetujui, karena sesuai dengan visi misi wali kota.

“Tapi di perjalanan, pemerintah merubah. Merubah nilai itu diam-diam, tanpa sepengetahuan dewan. Kami tidak tahu diubah saat sudah ditandatangani atau belum, tapi saat pembahasan tidak seperti itu, itu yang saya titik beratkan tadi,” ungkapnya.

“Seharusnya pemerintah punya komitmen tidak mengubah apapun hasil pembahasan APBD saat dengan Banggar,” sambungnya.

Baca Juga: Dorong Pembangunan Inklusif, Neni-Agus Janji Tingkatkan Keterlibatan Kelompok Marginal dalam Program Investasi Hijau

 

Baca Juga: Debat Publik Kedua, KPU Bontang Harap Paslon Kedepankan Adu Gagasan dan Visi-Misi Secara Beretika

Baca Juga: Kilang Refinery Gagal Dibangun, Nasrullah Sebut Ini Bentuk Kegagalan Pemerintahan Basri

Baca Juga: Kernel PT EUP Kembali Tumpah di Jalan, Faisal Tuntut Pertanggungjawaban Perusahaan

View this post on Instagram

Baca Juga: Buntut Foto Basri Bertemu Pejabat Pemkot Tersebar, Bawaslu Bontang akan Lakukan Penelurusan

Baca Juga: Wali Murid SMA Negeri 1 Bontang Keluhkan Tarikan Iuran Listrik, Kepsek Sebut Operasional Sekolah Membengkak

Baca Juga: Shemmy Permata Sari Tegaskan Pentingnya Empat Pilar Kebangsaan di Era Digital

Baca Juga: Basri Kedapatan Temui Pejabat Pemkot, Pengamat: Mainnya 'Kurang Cantik'

Baca Juga: Pemerintah Tunda Penyaluran Bansos dari APBD hingga Pilkada 2024 Usai

Baca Juga: Andi Faizal Tanggapi Santai Laporan Ijazah Palsu, Sebut Hanya Bentuk Kasih Sayang 

Baca Juga: Dorong Semangat Inklusivitas, KPU Bontang Libatkan Kawan Difabel dalam Simulasi Pemungutan Suara

Baca Juga: Basri Rase Bantah Data BPS soal Penurunan APK Bontang, Klaim Penurunan Akibat Banyak Anak Pindah Sekolah ke Luar Kota

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Membanggakan, Warga Binaan Lapas Bontang Tembus 13 Besar Lomba Cipta Lagu Fest 2.0

Andi Faiz pun menegaskan larangan pengubahan nilai anggaran. Karena APBD ditetapkan berdasarkan hasil rapat Banggar dengan TAPD. Pada saat rapat Banggar mempertanyakan nilai rencana pembangunan. Barulah tahapan penandatanganan APBD.

“Kami tak tahu mungkin setelah pembahasan sebelum ditandatangai diubah lagi. Makanya sering tidak sinkron ketika teman media nanya ke DPRD. Kan lucu, sebuah dokumen yang telah disepakati bersama, baru kami kritisi lagi, karena kenyataannya seperti itu,” bebernya.

Seharusnya, kata Andi Faiz, pemerintah harus lebih bijak, sehingga uang mencari barang. Ketika ada uang senilai Rp 17 miliar cari perencanaan yang bagus untuk bisa dibangun MPP.

“Kalau namanya tahun berjalan itu multiyears, tapi selalu kami tanyakan dan tidak ada (skema multiyears),” ungkapnya.[RIR]