Kaltimtoday.co, Bontang – Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam menegaskan rencana anggaran tak bisa diubah-ubah tanpa sepengetahuan DPRD Bontang.

Dijelaskan Andi Faiz, dalam prosesnya, namanya pembahasan tentu ada notulensi rapat. Ketika pembahasan, pihak Badan Anggaran (Banggar) bertanya berapa usulan rencana pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Replika Istanan Kesultanan Kutai, dan pihaknya menyetujui, karena sesuai dengan visi misi wali kota.

“Tapi di perjalanan, pemerintah merubah. Merubah nilai itu diam-diam, tanpa sepengetahuan dewan. Kami tidak tahu diubah saat sudah ditandatangani atau belum, tapi saat pembahasan tidak seperti itu, itu yang saya titik beratkan tadi,” ungkapnya.

“Seharusnya pemerintah punya komitmen tidak mengubah apapun hasil pembahasan APBD saat dengan Banggar,” sambungnya.

Baca Juga: Tekan Kemiskinan, Pemkot Bontang Salurkan Cadangan Pangan untuk 30 Keluarga Miskin Rentan

 

Baca Juga: Urgensi Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat di Indonesia

Baca Juga: Pemkot Samarinda Tancap Gas Bahas Pertanggungjawaban APBD dan RPJMD di Paripurna DPRD

Baca Juga: Dorong Transaksi Non-Tunai dan Transparansi Belanja di Lingkungan Pemkot Bontang, Wali Kota Neni Luncurkan Kartu Kredit Indonesia

View this post on Instagram

Baca Juga: Kota Industri, Wali Kota Neni Ingatkan Damkar Bontang Pahami Mitigasi Bahaya Pabrik

Baca Juga: Apresiasi Keberanian dan Dedikasi Personel Disdamkartan Bontang, Wali Kota Neni Tegaskan Tidak Ada Pemutusan Kerja

Baca Juga: Gubernur Kaltim Ingatkan Perlu Diversifikasi Pendapatan Daerah, Jangan Bergantung pada DBH

Baca Juga: Usai Insiden di Beras Basah, Pemkot Bontang Rencana Siapkan Ambulans Laut

Baca Juga: Siapkan Penataan Pulau Beras Basah, Pemkot Bontang Libatkan Warga Lokal

Baca Juga: Pos Jaga di Guntung Rampung, Disdamkartan Bontang Bakal Tambah 28 Personel Baru

Baca Juga: Tausiah Reni Murni Iringi Launching Program Tengok Tetangga MAN Bontang

Baca Juga: Bangun Empati dan Kepedulian Sosial Pelajar, Pemkot dan MAN Bontang Luncurkan Program 'Tengok Tetangga'

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Mahasiswa Unijaya Siap Tempuh Jalur Hukum Bila Kampus Abaikan Hak Mereka

Andi Faiz pun menegaskan larangan pengubahan nilai anggaran. Karena APBD ditetapkan berdasarkan hasil rapat Banggar dengan TAPD. Pada saat rapat Banggar mempertanyakan nilai rencana pembangunan. Barulah tahapan penandatanganan APBD.

“Kami tak tahu mungkin setelah pembahasan sebelum ditandatangai diubah lagi. Makanya sering tidak sinkron ketika teman media nanya ke DPRD. Kan lucu, sebuah dokumen yang telah disepakati bersama, baru kami kritisi lagi, karena kenyataannya seperti itu,” bebernya.

Seharusnya, kata Andi Faiz, pemerintah harus lebih bijak, sehingga uang mencari barang. Ketika ada uang senilai Rp 17 miliar cari perencanaan yang bagus untuk bisa dibangun MPP.

“Kalau namanya tahun berjalan itu multiyears, tapi selalu kami tanyakan dan tidak ada (skema multiyears),” ungkapnya.[RIR]