Kaltimtoday.co, Bontang – Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam menegaskan rencana anggaran tak bisa diubah-ubah tanpa sepengetahuan DPRD Bontang.

Dijelaskan Andi Faiz, dalam prosesnya, namanya pembahasan tentu ada notulensi rapat. Ketika pembahasan, pihak Badan Anggaran (Banggar) bertanya berapa usulan rencana pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Replika Istanan Kesultanan Kutai, dan pihaknya menyetujui, karena sesuai dengan visi misi wali kota.

“Tapi di perjalanan, pemerintah merubah. Merubah nilai itu diam-diam, tanpa sepengetahuan dewan. Kami tidak tahu diubah saat sudah ditandatangani atau belum, tapi saat pembahasan tidak seperti itu, itu yang saya titik beratkan tadi,” ungkapnya.

“Seharusnya pemerintah punya komitmen tidak mengubah apapun hasil pembahasan APBD saat dengan Banggar,” sambungnya.

Baca Juga: Studi Komparasi ke Bali, Banmus DPRD Kaltim Bahas Strategi Efektivitas Pembahasan APBD

 

Baca Juga: Jalan Rusak Hambat Perdagangan dan Mobilitas Warga di Poros Bontang–Sangatta 

Baca Juga: Kolaborasi Kemanusiaan untuk Korban Bencana Sumatra, Pemuda Pancasila-Forum Anak Bontang Kumpulkan Rp14,4 Juta

Baca Juga: Shemmy Gandeng DP3AKB Bahas Ketahanan Keluarga dan Isu Kekerasan dalam Sosialisasi Perda di Bontang

View this post on Instagram

Baca Juga: Bantu Korban Bencana Sumatra, MPC Pemuda Pancasila Bontang Galang Donasi Kemanusiaan

Baca Juga: Aksi Kemanusiaan Gerindra Bontang Disambut Antusias Warga, Donasi Capai Rp30 Juta

Baca Juga: Damkar Bontang Berhasil Evakuasi Kunci Mobil yang Tertinggal di Dalam Kendaraan

Baca Juga: Damkar Bontang Tangani Dua Laporan Evakuasi Ular di Hari yang Sama

Baca Juga: BPBD Bontang Tegaskan Pentingnya Life Jacket, Siapkan Sidak Kapal Wisata dan Nelayan

Baca Juga: BPBD Bontang Siagakan Personel Amankan Open Race Ketinting di Selambai

Baca Juga: Damkar Bontang Tangani Korsleting Listrik di Loktuan, Penanganan Cepat Cegah Potensi Kebakaran

Baca Juga: DPRD Kaltim Dukung Bontang Jadi Sentra Industri Pengalengan Ikan

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: BPBD Bontang Ikut Jumat Bersih di Bontang Baru, Ajak Warga Jaga Lingkungan

Andi Faiz pun menegaskan larangan pengubahan nilai anggaran. Karena APBD ditetapkan berdasarkan hasil rapat Banggar dengan TAPD. Pada saat rapat Banggar mempertanyakan nilai rencana pembangunan. Barulah tahapan penandatanganan APBD.

“Kami tak tahu mungkin setelah pembahasan sebelum ditandatangai diubah lagi. Makanya sering tidak sinkron ketika teman media nanya ke DPRD. Kan lucu, sebuah dokumen yang telah disepakati bersama, baru kami kritisi lagi, karena kenyataannya seperti itu,” bebernya.

Seharusnya, kata Andi Faiz, pemerintah harus lebih bijak, sehingga uang mencari barang. Ketika ada uang senilai Rp 17 miliar cari perencanaan yang bagus untuk bisa dibangun MPP.

“Kalau namanya tahun berjalan itu multiyears, tapi selalu kami tanyakan dan tidak ada (skema multiyears),” ungkapnya.[RIR]