Kaltimtoday.co, Penajam - Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Raup Muin menyoroti serius kondisi pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) PPU yang belakangan dikeluhkan warga. 

Ia menilai manajemen rumah sakit perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan, agar tidak terjadi penumpukan pasien di antrean dan penanganan dapat berjalan optimal.

“Memang RSUD itu merupakan pelayanan publik, jadi memang butuh bukan hanya persoalan tanggung jawab, tetapi cara memperlakukan tanggung jawab itu. Kenapa sampai bertumpuk pasien, ya itu yang harus dievaluasi,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD PPU.

Menurut Raup, jumlah penduduk PPU yang relatif kecil seharusnya membuat pelayanan lebih mudah dikelola. 

“Kalau dibandingkan dengan 10 kabupaten/kota di Kaltim ini, PPU ini yang pelayanannya masih sedikit karena penduduknya masih minim. Tetapi kalau sampai pelayanan dasar kesehatan seperti itu, patut dipertanyakan ada apa,” katanya.

Ia mengungkapkan, DPRD PPU telah berulang kali melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak terkait, termasuk Dinas Kesehatan dan manajemen RSUD. Namun, tindak lanjut eksekusi perbaikan tetap berada di tangan eksekutif dan pihak rumah sakit. 

“Kalau kita selalu lakukan sidak, kesan moralnya berjalan, tetapi eksekusinya kembali kepada Dinkes atau RSUD itu sendiri. Kita sudah lakukan RDP, bagaimana pelayanan dan bagaimana melakukan penanganan terhadap pasien,” jelasnya.

Dengan alokasi anggaran RSUD yang besar, Raup menilai seharusnya kualitas layanan bisa maksimal. 

“Makanya RSUD itu kalau masalah anggaran paling besar, kalau hari ini masih ada penumpukan pasien, maka harapannya mestinya setiap saat ke depan itu harus lebih baik,” tegasnya.

Meski pihak rumah sakit kerap menyatakan layanan sudah maksimal, keluhan masyarakat masih terus berdatangan. 

“Kalau mereka (pihak RSUD) ditanya jawabannya pelayanannya sudah maksimal, tetapi faktanya masyarakat masih mengeluh,” kata Raup.

Ia juga menyoroti aspek pendukung pelayanan seperti fasilitas parkir yang terkesan kumuh dan perlu penataan. 

“Dibenahi dulu yang ada, mulai dari parkiran supaya tidak terlihat kumuh hingga ke pelayanannya. Saya berharap Pak Bupati itu lebih objektif melihat hal itu,” ucapnya.

Raup menegaskan, pembenahan sumber daya manusia juga harus menjadi prioritas. Menurutnya, aparatur sipil negara (ASN) di RSUD harus bekerja sesuai standar kinerja yang diharapkan. 

“Karena orang-orang di sana ASN, kalau dia tidak bisa bekerja secara maksimal sesuai standar yang diinginkan, apa yang diharapkan, ya coba ganti yang lain dulu,” tandasnya.

[RWT]