Kaltimtoday, Bontang - Salah satu upaya pemerintah dalam memutus mata rantai Covid-19, yaitu melalui tes swab antigen bagi penunggu pasien.

Kendati begitu, ada biaya yang harus dibayar oleh penunggu pasien. Masing-masing daerah berbeda biayanya. RSUD Taman Husada sendiri memberlakukan biaya Rp100 ribu, dengan biaya obat Rp85 ribu.

Anggota Komisi II DPRD Bontang, Nursalam mengkritisi pemberlakuan biaya tersebut. Menurutnya, kebijakannya sudah bagus, tetapi pihaknya kerap menerima laporan dari masyarakat terkait biaya tersebut yang dinilai membebani.

"Ini membebani masyarakat. Mereka kan tidak melihat 15 ribunya. Mereka lihat 100 ribunya," ujarnya usai rapat bersama RSUD Taman Husada Bontang, Senin (03/05/2021).

Baca Juga: Gelar Rakorda di PPU, Gelora Bontang Fokus Perkuat Solidaritas dan Evaluasi Langkah Politik

 

Baca Juga: Kisah Keri dari Kaubun, Sukses Beternak hingga Kembangkan Energi Alternatif dari Limbah Ternak

Baca Juga: Dinilai Berkomitmen Hasilkan Produk Hukum Berkualitas, Pemkot Bontang Terima Penghargaan dari Kemenkumham Kaltim

Baca Juga: Hormati Proses Hukum Sengketa Sidrap, Agus Haris Sebut Tudingan Mahyunadi soal Penggiringan KTP Terlalu Berlebihan 

View this post on Instagram

Baca Juga: 35 Ribu Pekerja Rentan di Bontang Terlindungi Program Jamsostek, Komitmen Menuju Cakupan 100% pada 2027

Baca Juga: Pemkot Bontang dan BPJS Ketenagakerjaan Sinergi Perkuat Program Perlindungan Pekerja Rentan

Baca Juga: 1.219 Balita Jadi Sasaran, Bontang Genjot Penanganan Stunting Melalui PMT

Baca Juga: Disdikbud Bontang Tanggapi Sorotan UMKM soal Dampak Program 19-21

Baca Juga: Susun Regulasi, Disdikbud Bontang Target Penyaluran Dana Pendidikan Rp1-2 Juta Mulai 2026

Baca Juga: DPD IKM Bontang Ikuti Munas Perdana, Teguhkan Komitmen Perantau Minangkabau

Baca Juga: DPD IKM Bontang Resmi Bubarkan Panitia Halal Bihalal dan Bahas Program Strategis Keumatan

Baca Juga: Perusahaan Sebut Angkatan Gen Z Tidak Kuat Mental Bekerja, Agus Haris: Terlalu Subjektif dan Perlu Pembuktian

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Pastikan Tenaga Kerja Lokal Terserap Industri, Pemkot akan Surati 1.087 Perusahaan di Bontang

Ditambahkan Nursalam, semestinya RSUD bisa melihat alternatif yaitu penggunaan anggaran Covid-19 sehingga tidak harus menggunakan dana BLUD.

"Kami mendorong RSUD untuk menyampaikan kepada pemerintah terkait dana Covid-19 untuk penunggu pasien. Pemerintah harus mendukung itu, karena bagian dari memutus mata rantai," terangnya

Politisi dari partai Golkar ini berharap, ada solusi secepatnya terkait persoalan tersebut.

"Mohon dibahas lagi sama manajemen. Pada intinya kami akan memperjuangkan kepentingan masyarakat," tegasnya.

[YES | NON | ADV DPRD BONTANG]