Kaltimtoday, Bontang - Salah satu upaya pemerintah dalam memutus mata rantai Covid-19, yaitu melalui tes swab antigen bagi penunggu pasien.

Kendati begitu, ada biaya yang harus dibayar oleh penunggu pasien. Masing-masing daerah berbeda biayanya. RSUD Taman Husada sendiri memberlakukan biaya Rp100 ribu, dengan biaya obat Rp85 ribu.

Anggota Komisi II DPRD Bontang, Nursalam mengkritisi pemberlakuan biaya tersebut. Menurutnya, kebijakannya sudah bagus, tetapi pihaknya kerap menerima laporan dari masyarakat terkait biaya tersebut yang dinilai membebani.

"Ini membebani masyarakat. Mereka kan tidak melihat 15 ribunya. Mereka lihat 100 ribunya," ujarnya usai rapat bersama RSUD Taman Husada Bontang, Senin (03/05/2021).

Baca Juga: Laga Pembuka Pupuk Kaltim Cup 2026, Guntung vs Berbas Tengah Berakhir Tanpa Gol

 

Baca Juga: Pupuk Kaltim Cup 2026 Dibuka Meriah, Defile 15 Kelurahan Pukau Ribuan Penonton

Baca Juga: Sering Mangkir Rapat Pembahasan Anggaran, Sekda Kutim Tuai Sorotan Mayoritas Fraksi

Baca Juga: Perkuat Listrik Sektor Industri dan Warga Bontang, PLN Matangkan Kesiapan Teknis GI 150 kV Bontang Lestari

View this post on Instagram

Baca Juga: Komisi II DPRD Kaltim Dukung Penguatan Pola Kerja Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Daerah di Bontang

Baca Juga: Aneka Lomba HUT RI Jadi Ajang Silaturahmi Keluarga Minang di Bontang

Baca Juga: Dari Pangan hingga Sanitasi, PT Pupuk Kaltim Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Gempa NTT

Baca Juga: TPS 3R Bontang Belum Beri Nilai Ekonomi, Pemilahan Sampah dari Rumah Jadi Kunci

Baca Juga: Kapal Wisata Kandas di Perairan Kedindingan, 25 Wisatawan Samarinda Dievakuasi

Baca Juga: KUA-PPAS 2027 Disepakati, Ini Sektor yang Jadi Prioritas Pemkot dan DPRD Bontang

Baca Juga: Pansus RTRW DPRD Bontang Wanti-wanti Konflik Tata Ruang Hambat Investasi

Baca Juga: KMP Bontang Express II Terancam Dieksekusi, DPRD Bontang Dorong Langkah Hukum

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Dorong Penguatan Majelis Taklim, Shemmy Permata Sari Salurkan Bantuan Hibah Rp50 Juta

Ditambahkan Nursalam, semestinya RSUD bisa melihat alternatif yaitu penggunaan anggaran Covid-19 sehingga tidak harus menggunakan dana BLUD.

"Kami mendorong RSUD untuk menyampaikan kepada pemerintah terkait dana Covid-19 untuk penunggu pasien. Pemerintah harus mendukung itu, karena bagian dari memutus mata rantai," terangnya

Politisi dari partai Golkar ini berharap, ada solusi secepatnya terkait persoalan tersebut.

"Mohon dibahas lagi sama manajemen. Pada intinya kami akan memperjuangkan kepentingan masyarakat," tegasnya.

[YES | NON | ADV DPRD BONTANG]