Kaltimtoday, Bontang - Salah satu upaya pemerintah dalam memutus mata rantai Covid-19, yaitu melalui tes swab antigen bagi penunggu pasien.

Kendati begitu, ada biaya yang harus dibayar oleh penunggu pasien. Masing-masing daerah berbeda biayanya. RSUD Taman Husada sendiri memberlakukan biaya Rp100 ribu, dengan biaya obat Rp85 ribu.

Anggota Komisi II DPRD Bontang, Nursalam mengkritisi pemberlakuan biaya tersebut. Menurutnya, kebijakannya sudah bagus, tetapi pihaknya kerap menerima laporan dari masyarakat terkait biaya tersebut yang dinilai membebani.

"Ini membebani masyarakat. Mereka kan tidak melihat 15 ribunya. Mereka lihat 100 ribunya," ujarnya usai rapat bersama RSUD Taman Husada Bontang, Senin (03/05/2021).

Baca Juga: Shemmy Gandeng DP3AKB Bahas Ketahanan Keluarga dan Isu Kekerasan dalam Sosialisasi Perda di Bontang

 

Baca Juga: Bantu Korban Bencana Sumatra, MPC Pemuda Pancasila Bontang Galang Donasi Kemanusiaan

Baca Juga: Aksi Kemanusiaan Gerindra Bontang Disambut Antusias Warga, Donasi Capai Rp30 Juta

Baca Juga: Damkar Bontang Berhasil Evakuasi Kunci Mobil yang Tertinggal di Dalam Kendaraan

View this post on Instagram

Baca Juga: Damkar Bontang Tangani Dua Laporan Evakuasi Ular di Hari yang Sama

Baca Juga: BPBD Bontang Tegaskan Pentingnya Life Jacket, Siapkan Sidak Kapal Wisata dan Nelayan

Baca Juga: BPBD Bontang Siagakan Personel Amankan Open Race Ketinting di Selambai

Baca Juga: Damkar Bontang Tangani Korsleting Listrik di Loktuan, Penanganan Cepat Cegah Potensi Kebakaran

Baca Juga: DPRD Kaltim Dukung Bontang Jadi Sentra Industri Pengalengan Ikan

Baca Juga: BPBD Bontang Ikut Jumat Bersih di Bontang Baru, Ajak Warga Jaga Lingkungan

Baca Juga: BPBD Bontang Miliki Ekskavator Baru, Namun Masih Kekurangan Truk Towing untuk Mobilisasi

Baca Juga: BPBD Bontang Dorong Perwali Baru untuk Percepatan Bantuan Pascabencana

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: BPBD Bontang Tegaskan Mitigasi Wajib Masuk SPM Perumahan Rakyat

Ditambahkan Nursalam, semestinya RSUD bisa melihat alternatif yaitu penggunaan anggaran Covid-19 sehingga tidak harus menggunakan dana BLUD.

"Kami mendorong RSUD untuk menyampaikan kepada pemerintah terkait dana Covid-19 untuk penunggu pasien. Pemerintah harus mendukung itu, karena bagian dari memutus mata rantai," terangnya

Politisi dari partai Golkar ini berharap, ada solusi secepatnya terkait persoalan tersebut.

"Mohon dibahas lagi sama manajemen. Pada intinya kami akan memperjuangkan kepentingan masyarakat," tegasnya.

[YES | NON | ADV DPRD BONTANG]