Kaltimtoday, Bontang - Salah satu upaya pemerintah dalam memutus mata rantai Covid-19, yaitu melalui tes swab antigen bagi penunggu pasien.

Kendati begitu, ada biaya yang harus dibayar oleh penunggu pasien. Masing-masing daerah berbeda biayanya. RSUD Taman Husada sendiri memberlakukan biaya Rp100 ribu, dengan biaya obat Rp85 ribu.

Anggota Komisi II DPRD Bontang, Nursalam mengkritisi pemberlakuan biaya tersebut. Menurutnya, kebijakannya sudah bagus, tetapi pihaknya kerap menerima laporan dari masyarakat terkait biaya tersebut yang dinilai membebani.

"Ini membebani masyarakat. Mereka kan tidak melihat 15 ribunya. Mereka lihat 100 ribunya," ujarnya usai rapat bersama RSUD Taman Husada Bontang, Senin (03/05/2021).

Baca Juga: Atasi Banjir Bontang, Neni Tinjau Pembangunan Drainase di Jalan HM Ardans

 

Baca Juga: Tinjau Banjir di Bontang Permai, Wali Kota Neni Janjikan Solusi Lewat Pembangunan Turap

Baca Juga: Bontang Terima 10.553 Sambungan Jargas Gratis, Pengerjaan Dimulai Oktober 2025

Baca Juga: Kepastian Dana Bagi Hasil Masih Samar, Bontang Tunggu Perpres dari Pemerintah Pusat

View this post on Instagram

Baca Juga: Ingatkan Pemerintah, Sofyan Hasdam Tegaskan Dana Transfer Daerah Tak Dikurangi

Baca Juga: Dorong Keadilan Fiskal, Wali Kota Neni Tegaskan DBH Hak Daerah, Tak Bisa Dipangkas Sepihak

Baca Juga: Eks Wali Kota Bontang Dipanggil Kejati Kaltim, Dimintai Keterangan Berkaitan Kasus DBON

Baca Juga: Jalan Sangatta–Bengalon Rusak Parah, Gubernur Kaltim Ancam Hentikan Aktivitas KPC Jika Tak Segera Perbaiki

Baca Juga: Dukung Hilirisasi Sawit di PT Energi Unggul Persada Bontang, Gubernur Kaltim Dorong Produksi Biodiesel Ramah Lingkungan

Baca Juga: Gubernur Kaltim Tinjau Proyek SPAM Regional Void Indominco di Bontang, Target Beroperasi Desember 2025

Baca Juga: 200 Pelajar Difabel Meriahkan Festival Olahraga Disabilitas Pertama di Bontang

Baca Juga: Banyak Daerah Perketat Aturan Pajak, Pemkot Bontang Justru Relaksasi PBB-P2

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Pemkot Bontang Batalkan CFN, Rekomendasi Polres Tak Terbit

Ditambahkan Nursalam, semestinya RSUD bisa melihat alternatif yaitu penggunaan anggaran Covid-19 sehingga tidak harus menggunakan dana BLUD.

"Kami mendorong RSUD untuk menyampaikan kepada pemerintah terkait dana Covid-19 untuk penunggu pasien. Pemerintah harus mendukung itu, karena bagian dari memutus mata rantai," terangnya

Politisi dari partai Golkar ini berharap, ada solusi secepatnya terkait persoalan tersebut.

"Mohon dibahas lagi sama manajemen. Pada intinya kami akan memperjuangkan kepentingan masyarakat," tegasnya.

[YES | NON | ADV DPRD BONTANG]