Kaltimtoday, Bontang - Salah satu upaya pemerintah dalam memutus mata rantai Covid-19, yaitu melalui tes swab antigen bagi penunggu pasien.

Kendati begitu, ada biaya yang harus dibayar oleh penunggu pasien. Masing-masing daerah berbeda biayanya. RSUD Taman Husada sendiri memberlakukan biaya Rp100 ribu, dengan biaya obat Rp85 ribu.

Anggota Komisi II DPRD Bontang, Nursalam mengkritisi pemberlakuan biaya tersebut. Menurutnya, kebijakannya sudah bagus, tetapi pihaknya kerap menerima laporan dari masyarakat terkait biaya tersebut yang dinilai membebani.

"Ini membebani masyarakat. Mereka kan tidak melihat 15 ribunya. Mereka lihat 100 ribunya," ujarnya usai rapat bersama RSUD Taman Husada Bontang, Senin (03/05/2021).

Baca Juga: TPS 3R Bontang Belum Beri Nilai Ekonomi, Pemilahan Sampah dari Rumah Jadi Kunci

 

Baca Juga: Kapal Wisata Kandas di Perairan Kedindingan, 25 Wisatawan Samarinda Dievakuasi

Baca Juga: KUA-PPAS 2027 Disepakati, Ini Sektor yang Jadi Prioritas Pemkot dan DPRD Bontang

Baca Juga: Pansus RTRW DPRD Bontang Wanti-wanti Konflik Tata Ruang Hambat Investasi

View this post on Instagram

Baca Juga: KMP Bontang Express II Terancam Dieksekusi, DPRD Bontang Dorong Langkah Hukum

Baca Juga: Dorong Penguatan Majelis Taklim, Shemmy Permata Sari Salurkan Bantuan Hibah Rp50 Juta

Baca Juga: Pertama di Kaltim, Turnamen WGB di Bontang Perebutkan Total Hadiah Rp13 Juta

Baca Juga: Dukung Pendidikan, Pupuk Kaltim Bantu Tas Sekolah bagi Siswa Baru SDN 009

Baca Juga: Membanggakan! Dua Siswa SDN 006 Bontang Selatan Antar SSB Rawa Indah Junior Raih Runner-up Piala Presiden Regional Kaltim

Baca Juga: Tiga Siswa SDN 006 Bontang Selatan Tampilkan Tari Tradisional di Pagelaran YHOM

Baca Juga: Perpustakaan SMPN 2 Bontang Raih Juara II Lomba Perpustakaan Terbaik Tingkat Kota 2026

Baca Juga: Overkapasitas Parah, DPRD Bontang Dorong Kutim Miliki Lapas Sendiri

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Sahib Soroti Pentingnya Standar Kapasitas Titik Kumpul Darurat di Gedung Publik

Ditambahkan Nursalam, semestinya RSUD bisa melihat alternatif yaitu penggunaan anggaran Covid-19 sehingga tidak harus menggunakan dana BLUD.

"Kami mendorong RSUD untuk menyampaikan kepada pemerintah terkait dana Covid-19 untuk penunggu pasien. Pemerintah harus mendukung itu, karena bagian dari memutus mata rantai," terangnya

Politisi dari partai Golkar ini berharap, ada solusi secepatnya terkait persoalan tersebut.

"Mohon dibahas lagi sama manajemen. Pada intinya kami akan memperjuangkan kepentingan masyarakat," tegasnya.

[YES | NON | ADV DPRD BONTANG]