SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Pelaksanaan Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Belém, Brasil, diwarnai kritik keras dari Extinction Rebellion Kalimantan Timur (XR Kaltim). Aktivis lingkungan ini menyoroti inkonsistensi kebijakan transisi energi pemerintah.

Delegasi Indonesia di COP30 yang dipimpin Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusuma, berkomitmen mempercepat Transisi Energi dengan dana besar, berkisar US$ 25-30 miliar.

Namun, XR Kaltim menilai, isu Transisi Energi hanya bagus di konsep, tetapi nol di tindakan lapangan.

Fakta lapangan menunjukkan, di tengah gencarnya proyek transisi energi, Kaltim tetap tidak bisa melepaskan diri dari kecanduan batu bara.

Kaltim tetap menjadi Provinsi Penghasil batubara terbesar di Indonesia, dengan produksi yang melonjak tajam mencapai 368 Juta Ton tahun 2024. Angka ini naik 44% dari produksi nasional.

XR Kaltim menuding perluasan produksi batu bara adalah penyebab utama deforestasi. Kaltim tercatat kehilangan 44.483 hektare hutan pada 2024, dengan Kutai Timur menjadi daerah tertinggi.

XR Kaltim menilai, proyek transisi energi malah kerap digunakan sebagai alasan untuk menghancurkan hutan, khususnya untuk penambangan mineral seperti nikel dan pasir silika yang diperlukan untuk baterai listrik.

Atas dasar itu, XR Kaltim mendesak Pemerintah untuk menghentikan ketergantungan negara dan Kaltim pada bahan bakar fosil. Mereka juga menuntut penghentian semua proyek transisi energi yang menggunakan bakar fosil sebagai sumber utama, termasuk pasokan batu bara pada smelter nikel.

XR Kaltim menegaskan, transisi energi harus dilakukan dengan cara yang adil dan berkelanjutan, serta menjamin hak-hak masyarakat.

“Kami mendesak pemerintah: jangan rusak masa depan kami dengan janji-janji palsu. Hentikan proyek-proyek ekstraktif yang berkedok transisi energi, dan pastikan partisipasi serta veto masyarakat diakui. Keadilan iklim tidak bisa ditawar,” ujar Yuni, Narahubung XR Kaltim Bunga Terung dalam rilis resminya.

[TOS]