Kaltimtoday.co, Tenggarong - Peringatan HUT ke-80 RI di Lapas Kelas IIA Tenggarong, Minggu (17/8/2025), diwarnai kabar gembira bagi ribuan warga binaan yang menerima remisi. Namun di balik itu, persoalan jumlah penghuni yang jauh melampaui kapasitas menjadi perhatian bagi legislatif.

Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Akhmad Akbar Haka Saputra, mengungkapkan keprihatinannya usai menghadiri penyerahan remisi bersama Bupati Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin. Data dari Kalapas Tenggarong, Suparman, menunjukkan saat ini ada 1.956 warga binaan yang menghuni lapas. Sebanyak 1.511 orang atau 82 persen di antaranya merupakan warga Kukar.

“Kapasitasnya sudah kelebihan 363 persen. Jadi memang tidak sebanding dengan daya tampung yang ada. Ini harus segera dicarikan solusi, termasuk penambahan fasilitas,” ujar Akbar.

Selain Lapas Kelas IIA, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Tenggarong juga mencatat kelebihan kapasitas 14 persen, dengan total 370 penghuni. Sementara Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terpantau lebih ideal, dihuni 75 anak tanpa kelebihan kapasitas.

Di momentum kemerdekaan tahun ini, 1.270 narapidana memperoleh Remisi Umum dan 1.439 lainnya menerima Remisi Dasawarsa. Dari total itu, 12 orang langsung bebas. 

“Remisi memang jadi kabar baik, tapi jangan sampai menutupi persoalan utama yaitu overload,” tegas Akbar.

Menurutnya, kondisi penuh sesak bukan hanya soal tempat tidur, tapi juga menyangkut layanan kesehatan dan pembinaan. 

“Pak Kalapas tadi sampaikan perlu ada tambahan fasilitas, khususnya bantuan klinik. Itu harus jadi perhatian pemerintah daerah,” tambahnya.

Meski terbatas ruang, program pembinaan di lapas-lapas Kukar tetap berjalan. Lapas Tenggarong mengelola pesantren Taubatan Nasuha dan grup band warga binaan. LPP mengembangkan seni tari bersama Yayasan Gubang, sedangkan LPKA fokus pada pembinaan baca Al-Qur’an.

Di bidang kemandirian, kerja sama dengan PT STBJ mendorong program ketahanan pangan. Ada juga produksi meubelair di Lapas, kerajinan sulam tumpar dan bakery di LPP, hingga pertanian hidroponik dan barbershop di LPKA. 

“Artinya pembinaan tetap jalan, tapi dukungan fasilitas harus ditambah agar pembinaan lebih maksimal,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.

Akbar menegaskan, DPRD Kukar siap mendorong penambahan anggaran maupun fasilitas yang mendukung kesejahteraan warga binaan. 

“Mereka yang dibina di dalam juga punya hak untuk hidup layak. Kelebihan kapasitas jangan sampai mengorbankan kesehatan dan pembinaan mereka,” tutupnya.

[RWT | ADV DPRD KUKAR]