Kaltimtoday.co, Samarinda - Kabar duka akibat keganasan industri ekstraktif batu kembali datang dari Kalimantan Timur. Seorang warga Jalan Giri Mukti, Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, inisial M, meninggal setelah tenggelam di lubang bekas tambang batu bara milik Koperasi Putra Mahakam Mandiri (KSU PUMMA), Jumat (12/9/2025) sore. 

Dalam keterangan tertulis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, peristiwa itu bermula ketika Mustofa bersama empat rekannya tengah bermain perahu mainan (RC boat) di kolam bekas tambang yang berlokasi di Jalan Merapi, Tanah Merah, tepat di belakang Balai Rehabilitasi BNN. Saat perahu macet di tengah kolam, Mustofa mencoba berenang untuk mengambilnya. Baru 10 meter dari tepi lubang, ia diduga kelelahan hingga akhirnya tenggelam. 

Jenazahnya ditemukan sekitar pukul 19.00 malam dengan cara sederhana, menggunakan kail pancing yang tersangkut di tubuh korban. Lubang bekas tambang itu diperkirakan memiliki kedalaman 30-40 meter, dibiarkan terbuka lebih dari satu dekade tanpa pagar, tanpa plang peringatan, dan tanpa reklamasi.

“Lubang tambang tanpa reklamasi ini adalah mesin pembunuh yang setiap saat bisa merenggut nyawa,” tegas Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim dalam keterangannya, Senin (15/9/2025)  

Kematian Mustofa menambah daftar panjang korban lubang tambang di Kalimantan Timur. Berdasarkan catatan Jatam, sejak 2011 sudah ada 49 korban jiwa, dengan 27 di antaranya terjadi di Samarinda. Mustofa juga tercatat sebagai korban kelima yang meninggal pada bulan September sepanjang 2011-2025.

“Data ini menunjukkan Samarinda adalah episentrum korban lubang tambang. Ini bukan kasus tunggal, melainkan pola berulang akibat kelalaian sistemik,” kata Jatam. 

Warga sekitar menyebut perusahaan pernah berjanji menutup kembali lubang tambang agar bisa dimanfaatkan untuk berkebun. Namun janji itu tak pernah direalisasikan. Kini, kawasan tersebut justru sering dijadikan tempat bermain anak-anak.

Analisis spasial Jatam Kaltim menunjukkan, lubang tambang tempat Mustofa tenggelam berada di dalam konsesi IUP KSU PUMMA, dengan luas 99 hektare yang akan berakhir pada Desember 2025. Jatam menilai rekam jejak perusahaan itu buruk. Selain meninggalkan lubang tambang tanpa reklamasi, KSU PUMMA disebut sebagai aktor utama perusakan hutan di kawasan KHDTK Unmul. Pada Februari lalu, warga bahkan menolak aktivitas penumpukan batubara ilegal perusahaan ini setelah memicu longsor di sekitar Tempat Pemakaman Umum.

“Perusahaan abai menjalankan kewajibannya, pemerintah gagal mengawasi, sementara DPRD Kaltim mengalami malfungsi karena tak mampu melahirkan produk legislasi yang berpihak pada keselamatan rakyat,” ucap Jatam.

Atas tragedi ini, Jatam Kaltim menyampaikan empat tuntutan utama. Pertama, KPK RI diminta memeriksa seluruh IUP yang lahir dari praktik korupsi sekaligus mengaudit jaminan reklamasi (Jamrek) yang selama ini rawan penyimpangan. 

Kedua, pemerintah wajib memastikan KSU PUMMA menuntaskan kewajiban reklamasi sebelum izin berakhir pada Desember mendatang. 

Ketiga, JATAM mendesak agar seluruh fasilitas dan tunjangan DPRD Kaltim dialihkan untuk penyelamatan ruang hidup warga, seperti menghadirkan ruang terbuka hijau agar anak-anak tidak lagi bermain di kubangan maut tambang. 

Dan keempat, pemerintah daerah diminta segera memagari, memberi plang peringatan, dan memulihkan lubang tambang yang dekat dengan pemukiman masyarakat.

“Lubang tambang yang dibiarkan tanpa reklamasi adalah kuburan terbuka bagi rakyat. Mustofa hanyalah satu nama dari puluhan korban, dan jika pembiaran ini terus berlangsung, daftar korban akan terus bertambah,” tegas Jatam di penutup keterangan tertulisnya. 

[RWT]