Kaltimtoday.co - Majelis Nasional Korea Selatan kembali melanjutkan proses pemungutan suara terkait usulan pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol pada Sabtu (14/12/2024). Presiden Yoon dituduh melakukan tindakan pemberontakan yang dianggap merusak tatanan konstitusional negara.

Pemungutan suara akan dimulai pukul 16.00 waktu setempat (14.00 WIB), dengan oposisi membutuhkan minimal 200 suara untuk meloloskan mosi pemakzulan. Ini berarti, mereka memerlukan dukungan setidaknya delapan anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP), yang merupakan partai pendukung pemerintah. Hingga Jumat (13/12/2024), tujuh anggota PPP telah menyatakan dukungannya terhadap pemakzulan tersebut, memberikan peluang signifikan bagi oposisi untuk mengamankan kemenangan.

Ketua Partai Demokrat, Lee Jae-myung, telah menyerukan kepada anggota PPP lainnya untuk mendukung langkah ini.

“Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan keberpihakan kepada rakyat yang kini berjuang di jalanan,” ujar Lee, merujuk pada gelombang demonstrasi yang terus berlangsung di Seoul.

Apabila usulan pemakzulan berhasil, Presiden Yoon akan diberhentikan sementara dari jabatannya. Posisi presiden sementara akan diisi oleh Perdana Menteri Han Duck-soo, sementara Mahkamah Konstitusi akan memiliki waktu hingga 180 hari untuk memutuskan apakah pemakzulan tersebut sah. Jika pengadilan menyetujui pemberhentian, Yoon akan menjadi presiden kedua dalam sejarah Korea Selatan yang dimakzulkan, setelah Park Geun-hye pada 2017. Namun, pemakzulan juga dapat dibatalkan, seperti yang terjadi pada Presiden Roh Moo-hyun pada 2004.

Selain ancaman pemberhentian, Yoon juga menghadapi tekanan hukum terkait dugaan pemberontakan setelah disebut menerapkan darurat militer pada 3 Desember lalu. Peneliti hukum Kim Hyun-jung dari Universitas Korea menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip demokrasi.

Krisis politik ini telah memicu protes besar di berbagai wilayah Korea Selatan, terutama di ibu kota, Seoul. Ribuan warga turun ke jalan, menuntut pengunduran diri dan penangkapan Presiden Yoon. Demonstrasi diperkirakan akan terus meningkat, terutama di sekitar gedung parlemen.

Survei terbaru yang dirilis oleh Gallup Korea menunjukkan bahwa tingkat dukungan terhadap Presiden Yoon hanya 11%, sementara 75% responden menyatakan mendukung pemakzulannya.

Badan investigasi kepolisian Korea Selatan dikabarkan sedang mempersiapkan kemungkinan untuk mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Yoon. Mereka juga mempertimbangkan penyitaan dokumen dari kediaman pribadinya sebagai bagian dari penyelidikan. Jika pemakzulan disetujui, peluang untuk menahan Yoon semakin besar.

[RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp