Kaltimtoday.co - Majelis Nasional Korea Selatan sedang menggelar pemungutan suara untuk menentukan nasib Presiden Yoon Suk-yeol, Sabtu (7/12/2024). Pemakzulan ini menyusul keputusan kontroversial Yoon yang mengumumkan darurat militer pada Kamis (4/12/2024), yang memicu krisis politik besar.

Jika pemakzulan ini disetujui, Perdana Menteri Han Duck-soo akan memimpin pemerintahan sementara hingga pemilu presiden baru dilaksanakan. Presiden Yoon sendiri telah meminta maaf kepada rakyat Korea Selatan atas langkah yang diambilnya.

“Saya tidak akan menghindari tanggung jawab. Keputusan ini dibuat dalam kondisi mendesak untuk melindungi negara,” ujarnya dalam pidato yang disampaikan Sabtu pagi.

Untuk memakzulkan Yoon Suk-yeol, Majelis Nasional membutuhkan 200 suara dari total 300 anggota parlemen. Saat ini, oposisi yang mendominasi parlemen memiliki 191 kursi, sehingga memerlukan sembilan dukungan tambahan dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang dipimpin Yoon.

Jika pemakzulan disetujui, berikut langkah-langkah yang akan terjadi:

1. Pemberhentian sementara Presiden Yoon Suk-yeol.
2. Mahkamah Konstitusi Korea akan memiliki waktu hingga 180 hari untuk meninjau dan memutuskan keabsahan pemakzulan.
3. Jika dinyatakan sah, pemilu presiden baru harus dilakukan dalam waktu 60 hari.

Keputusan Yoon untuk memberlakukan darurat militer tanpa konsultasi dengan Perdana Menteri Han Duck-soo dan petinggi partainya telah membuatnya kehilangan dukungan internal. Han Dong-hoon, tokoh penting PPP, menyebut pengunduran diri Yoon sebagai solusi yang tak terhindarkan.

“Penangguhan tugas presiden sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas negara,” tegas Han Dong-hoon.

Dampak pemakzulan terhadap politik dan pemerintahan

Jika Yoon dimakzulkan, Perdana Menteri Han Duck-soo, yang berusia 75 tahun, akan menjabat sebagai pemimpin sementara. Han dikenal sebagai tokoh senior dengan pengalaman panjang di pemerintahan, termasuk sebagai perdana menteri di era Presiden Roh Moo-hyun dan duta besar untuk Amerika Serikat.

Di sisi lain, jika pemilu presiden baru digelar, Lee Jae-myung, pemimpin Partai Demokrat, diperkirakan menjadi kandidat kuat. Lee sebelumnya hampir mengalahkan Yoon pada pemilu 2022 dan dikenal sebagai politisi berpengaruh yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Seongnam dan Gubernur Gyeonggi.

Namun, perjalanan politik Lee juga tidak mulus. Pada November 2024, ia dijatuhi hukuman percobaan atas pelanggaran undang-undang pemilu terkait skandal suap. Jika bandingnya gagal, ia tidak hanya kehilangan kursi di parlemen tetapi juga kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai presiden.

Krisis politik berdampak pada hubungan internasional

Krisis politik di Korea Selatan ini tidak hanya menjadi isu domestik tetapi juga berdampak pada hubungan internasional, terutama dengan Amerika Serikat. Yoon Suk-yeol dikenal sebagai sekutu strategis Washington dalam kebijakan luar negeri Asia.

“Instabilitas di Seoul dapat memengaruhi kebijakan AS di kawasan. Kepemimpinan Yoon adalah pilar utama dalam mendukung kepentingan AS di Asia Timur,” kata Daniel Sneider, pakar kebijakan AS-Asia dari Universitas Stanford.

Pemakzulan Presiden Korea Selatan berpotensi membawa dampak besar, baik secara domestik maupun internasional. Dengan adanya dinamika politik yang terus berkembang, nasib pemerintahan di Seoul kini menjadi perhatian utama, tidak hanya bagi rakyat Korea Selatan tetapi juga bagi komunitas internasional.

[RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp