Samarinda
Matangkan Raperda tentang Limbah B3, Pansus DPRD Samarinda Gelar Rapat bersama OPD Terkait

Kaltimtoday.co, Samarinda - Jajaran Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Samarinda menggelar rapat bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Dinas Perindustrian dan Dinas Kebakaran dalam rangka membahas rencana peraturan daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Ketua Pansus, Angkasa Jaya Djoerani yang memimpin jalannya rapat mengatakan bahwa, pihaknya akan mendengarkan penjelasan dari masing-masing organisasi pemerintah daerah (OPD) yang hadir.
"Misalkan dari Dinkes menjelaskan tentang kategori limbah B3 yang berasal dari limbah domestik. Kemudian, Dinas Penindustrian juga harus mempunyai kesiapan tentang Raperda ini karena pihaknya yang memiliki wewenang dalam mensosialisasikan limbah B3 yang berasal dari usaha-usaha industri," ujar Angkasa Jaya Djoerani.
Dia menambahkan bahwa, rapat tersebut untuk menyamakan persepsi bahwa, limbah B3 itu memiliki kategori zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan, di antara perancangan Raperda B3 sebagaimana yang diamanatkan dalam UU RI No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan-peraturan lain di bawahnya.
"Kami juga mengklasifikasikan pengelolaan B3 seperti limbah yang dapat dipergunakan, B3 yang dilarang dipergunakan dan B3 yang terbatas dipergunaka," sebut Jaya.
Hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 74/2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. Tujuan Raperda ini melindungi kerusakan lingkungan, salah satunya sungai agar tidak tercemar oleh limbah domestik.
[SDH | ADV]
Related Posts
- Syamsiah, Sosok Sekretaris Perempuan Pertama yang Maraih Gelar Doktor di PPU
- Anggota DPRD Samarinda Tolak Aturan Legalitas Aborsi, Soroti Potensi Masalah dalam Implementasinya
- DLH PPU Rencanakan Pembangunan TPST untuk Atasi Masalah Sampah
- DPRD Samarinda Soroti Peristiwa Dua Anak Tenggelam di Eks Kolam Tambang, Sebut Pemerintah Kurang Serius Lakukan Antisipasi
- Pembangunan Teras Samarinda Terancam Molor, DPRD Tegur Pemkot akibat Bahan Baku Impor