Oleh: Diah Pitaloka (Mahasiswa fakultas hukum universitas Mulawarman)

Merosotnya kepercayaan publik terhadap institusi negara Republik Indonesia adalah masalah serius yang perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Fenomena ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor dan memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas, pembangunan, dan penguatan demokrasi di negara ini.

Bahkan saat ini ramai berita negatif terkait lembaga negara dalam setahun terakhir yang membuat kepercayaan publik semakin menurun mulai dari putusan pengadilan yang menghukum petinggi POLRI mengenai kasus pembunuhan berencana hingga kasus narkoba yang hingga saat ini masih dalam masa sidang, dan kasus korupsi yang masih terus terjadi. Jika dilihat dari hasil Lembaga survei Indonesia (LSI) yang mengeluarkan rilis pada April 2023 menunjukan bahwa terjadi penurunan terhadap KPK (64%), kepolisian (63%), DPR 52%, Parpol 50%[1]. 

Bagaimana menanggapi hal tersebut?

Korupsi dan Ketidaktransparan 

Salah satu faktor utama yang dapat merosotkan kepercayaan publik adalah korupsi dan ketidaktransparan dalam institusi negara. Pada tahun 2022, tercatat kasus korupsi yang terjadi mencapai angka 252 dengan 612 tersangka yang di mana angka tersebut dapat dikatakan cukup tinggi. Korupsi ini cukup menyakiti hati masyarakat terutama pada masyarakat yang belum merasakan pembangunan secara optimal. Hal tersebut membuat masyarakat berfikir secara objektif yaitu ketika salah satu oknum melakukan tindak korupsi seluruh jajaran lembaga tersebut dianggap korupsi. 

Kepercayaan publik terkikis ketika rakyat melihat praktik-praktik korupsi yang merajalela, penyalahgunaan kekuasaan, dan kurangnya akuntabilitas di dalam pemerintahan. Fenomena ini telah merugikan integritas pemerintah dan lembaga-lembaga negara, serta membentuk persepsi bahwa upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas masih belum optimal. 

Korupsi dan ketidaktransparan menjadi hal utama yang memiliki dampak negative yang semakin membuat menurunnya kepercayaan masyarakat khususnya intitusional trust. Adapun hal negatif yang dirasakan karena tindakan tersebut, yaitu: 

1. Kehilangan Dana Publik: Korupsi merugikan keuangan publik dengan mengalihkan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan publik menjadi sumber keuntungan pribadi. Hal ini mengurangi dukungan masyarakat terhadap institusi negara yang seharusnya bertanggung jawab atas pengelolaan dana publik dengan bijaksana.
2. Kurangnya Layanan Publik Berkualitas: Korupsi dan ketidaktransparan dapat mengganggu penyediaan layanan publik yang berkualitas. Birokrasi yang korup dan tidak transparan cenderung lamban dan tidak efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini dapat menyebabkan frustrasi dan ketidakpuasan warga yang merasa bahwa hak-hak mereka tidak dihormati. Ketika rakyat merasa bahwa layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pelayanan masyarakat lainnya tidak memadai, kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga negara dapat menurun.
3. Merosotnya Kepercayaan Terhadap Sistem Hukum: Ketidaktransparan dalam sistem hukum, seperti penegakan hukum yang tidak adil atau adanya praktik suap dan nepotisme dalam peradilan, dapat merongrong kepercayaan publik terhadap keadilan dan kepatuhan hukum. Masyarakat mungkin merasa bahwa hukum hanya berlaku untuk beberapa orang saja. Jika rakyat merasa bahwa kekayaan, peluang, dan perlakuan hukum tidak adil, hal ini dapat menciptakan perasaan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap institusi negara.
4. Kerusakan Etika dan Moral: Korupsi dapat merusak etika dan moral dalam masyarakat. Ketika tindakan korup mengakar dalam institusi, pesan yang disampaikan kepada masyarakat adalah bahwa kejujuran dan integritas tidak dihargai. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menghancurkan kepercayaan publik pada sosok-sosok publik.
5. Pemiskinan dan Kesenjangan: Korupsi dan ketidaktransparan dapat memperburuk masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan. Dana yang seharusnya digunakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat justru disalahgunakan, menghambat upaya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.
    

Rekomendasi 

Pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi negara memerlukan tindakan yang holistik dan berkelanjutan, termasuk langkah-langkah untuk memerangi korupsi, meningkatkan transparansi, memperbaiki pelayanan publik, mengurangi ketidaksetaraan, memperkuat sistem hukum yang adil, dan mendorong partisipasi aktif serta pendidikan politik yang lebih baik bagi masyarakat. Dalam menghadapi tantangan ini, sangat penting bagi institusi negara untuk mendengarkan aspirasi rakyat terlebih lagi negara kita merupakan negara yang demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk berpendapat, institusi negara juga harus bekerja dengan integritas, dan mengambil langkah- langkah konkret untuk membangun kembali kepercayaan publik.(*)

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.