Kaltimtoday.co - Nike dan H&M tengah mendapat sorotan di China karena isu kerja paksa warga Uighur yang diduga terjadi di pabrik kapas di Provinsi Xinjiang. Publik China bahkan memboikot dua brand kenamaan itu karena pernah memberikan pernyataan yang menuduh China melakukan pelanggaran HAM terhadap suku Uighur.

Kedua merek itu sendiri memang sempat menyatakan kekhawatiran mengenai pemberitaan terhadap apa yang terjadi dengan kalangan minoritas itu dan menolak membeli kapas dari Xinjiang.

"Nike tidak mengambil produk dari (Xinjiang) dan kami telah mengonfirmasi dengan pemasok kontrak kami bahwa mereka tidak menggunakan tekstil atau benang pintal dari wilayah tersebut," tulis Nike dalam pernyataannya.

Selain itu, ritel fashion asal Swedia, H&M, juga mendapatkan kecaman dari masyarakat China karena hal sama. Sebelumnya retail fesyen terbesar kedua dunia itu menegaskan enggan memakai kapas China karena ada genosida yang dilakukan di Xinjiang.

"Kami tidak ingin bekerja dengan pabrik manufaktur garmen yang berlokasi di daerah otonomi Xinjiang Uighur dan material kami tidak berasal dari sini," tulis H&M dalam pernyataannya.

Media China daratan melaporkan bahwa produk H&M telah dihapus dari semua platform e-commerce utama China, termasuk JD, Taobao, dan Pinduoduo. Mengutip South China Morning Post, H&M Swedia tidak memberi respons tapi H&M China menanggapi.

"Grup H&M secara konsisten menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dan transparansi sambil mengelola rantai pasokan global kami, memastikannya menghormati komitmen kami terhadap pembangunan berkelanjutan seperti yang diuraikan oleh Panduan OECD untuk Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab, ini tidak mewakili posisi politik apa pun," ujar perusahaan.

Sebelumnya, komentar soal kerja paksa terhadap muslim Uighur sebenarnya bukan cuma datang dari H&M dan Nike, namun juga dari Adidas dan perusahaan ritel negara barat lainnya, serta dari pemerintahan mereka juga.

Bahkan, Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa sempat memberi sanksi kepada China atas kabar kerja paksa itu. Pemerintah AS sebelumnya telah mengumumkan pemblokiran atas impor kapas dari Xinjiang karena khawatir dengan isu kerja paksa tersebut.

[RWT]