Kaltimtoday.co, Bontang - Duet pasangan Basri Rase dan Najirah dinilai sukses dalam memimpin Bontang. Hal ini mendorong Dewan Pengurus Pusat (DPP) Pusat Hubungan Masyarakat (PHM) mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan ini untuk kembali maju dalam Pilkada Bontang 2024. 

Bentuk keterbukaan dukungan PHM terhadap pasangan Basri-Najirah terlihat dari baliho yang mereka sebar di banyak titik di Bontang. Dalam baliho yang menampilkan wajah Basri-Najirah itu, mereka menambahkan narasi "Sekali lagi" yang menegaskan dukungan agar pasangan ini maju lagi.

Ketua Umum PHM Bontang, Udin Mulyono mengatakan, tanpa ragu pihaknya mendorong agar Basri-Najirah kembali memimpin Bontang untuk periode selanjutnya. Alasannya, dia menilai Bontang di bawah duet kepemimpinan Basri-Najirah dinilai berhasil membawa arah pembangunan jauh lebih baik dan janji politik keduanya dinilai nyaris rampung. 

"Kami menilai, kepemimpinan keduanya sangat layak untuk dilanjutkan, sekali lagi," kata Udin Mulyono kepada Kaltim Today, Rabu (3/4/2024) siang.

Bentuk konkret keberhasilan Basri-Najirah, sebut Udin, misalnya menaikkan insentif RT, memberikan setiap RT di Bontang, yang berjumlah 499, kendaraan operasional. Penanggulangan banjir yang dinilai cukup progresif, hadirnya berbagai kegiatan kreatif di Bontang. Dan paling fenomenal, kata Udin, Bontang berhasil membukukan APBD hingga Rp3 triliun. Yang mana, ini APBD terbesar sepanjang berdirinya Pemkot Bontang.

"Tidak pernah Bontang punya APBD sebesar itu. Ini menandakan lobi-lobi ke pemerintah pusat berhasil," klaimnya. Dia menambahkan "Juga kalau berkaca daerah lain di Kaltim atau Indonesia, tidak ada RT yang bisa seperti di Bontang."

Udin mengklaim, kepedulian pemkot terhadap ketua RT sebab mereka berada di garda terdepan dalam mendukung program pemerintah.

Kemudian terkait isu yang sempat beredar bila duet Basri-Najirah retak, Udin bilang itu cuma isu miring yang sengaja dihembuskan. Menurutnya, dari hasil komunikasi bersama keduanya, baik Basri maupun Najirah merasa duet mereka baik-baik saja, tidak pernah pecah kongsi seperti diisukan.

"Kalau politik, itu biasa. Mungkin ada pihak yang coba pisahkan. Mungkin ada mau berpasangan dengan mereka. Selama saya berkomunikasi dan melihat di pemerintah, semua berjalan lancar," sebutnya.

Menurutnya isu perpecahan itu juga tak beralasan. Sebab selama memimpin, Udin melihat keduanya saling menghargai, paham akan tugas dan fungsi masing-masing. Tidak ada pihak yang dimatikan perannya.

"Biasa kan wakil dijadikan ban serep. Tapi dalam pemerintahan Basri-Najirah kan tidak terjadi itu. Jadi isu tidak harmonis itu saya rasa tidak terbukti," tandasnya.

[RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp