SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Husni Fahruddin, yang akrab disapa Ayub, menjelaskan alasan keterlambatan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Kaltim. Hal ini disampaikan Ayub pada Senin, 9 Desember 2024.

Menurut Ayub, salah satu penyebab utama keterlambatan tersebut adalah perbedaan struktur kementerian di era Presiden Prabowo Subianto dibandingkan dengan kabinet sebelumnya di era Presiden Joko Widodo.

“Kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan pembagian bidang komisi sesuai dengan ritme pusat,” ujar Ayub, Jumat, 12 Desember 2024.

Politisi Golkar itu mencontohkan pentingnya menyesuaikan bidang kerja, seperti pemisahan bidang pendidikan dengan kebudayaan, atau kehutanan dengan lingkungan hidup. Penyesuaian ini bertujuan agar tidak terjadi ketimpangan dalam pembagian tugas di tiap komisi.

Meskipun pembentukan AKD, yang sebelumnya direncanakan selesai pada 11 November, belum terlaksana, Ayub memastikan tugas-tugas DPRD untuk masyarakat tetap berjalan lancar.

“Anggaran tahun 2025 sudah diselesaikan tahun lalu, sehingga kegiatan dewan tetap berjalan sesuai jadwal,” katanya.

Ayub optimistis pembentukan AKD akan selesai dalam waktu dekat. “Saat ini, kita masih fokus menyinergikan bidang kerja di tiap komisi. Sekitar 5-10 hari lagi, AKD akan selesai,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa Fraksi Partai Golkar tengah mengincar posisi strategis di AKD. Penempatan anggota Golkar di tiap komisi akan disesuaikan dengan kebutuhan dan hasil koordinasi antarfraksi.

“Belum ada keputusan pasti, tapi kemungkinan Golkar akan mengincar komisi strategis seperti Komisi 4 yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Ini sesuai dengan program Gubernur, seperti kesehatan gratis dan perumahan untuk masyarakat,” tutupnya.

[TOS]