BERAU, Kaltimtoday.co - Kepala Kampung Tabalar Ulu Derviansyah menegaskan pentingnya pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) di setiap kampung untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin kompleks, khususnya di Kabupaten Berau. Ia berharap pemerintah daerah dapat membantu mewujudkan infrastruktur pengelolaan sampah ini sebagai solusi nyata di tingkat kampung.

“Masalah sampah ini hampir dirasakan di semua kampung. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Berau yang mencapai 288,94 ribu jiwa per 2024, kita memerlukan solusi yang terencana dengan baik. TPS3R adalah jawabannya,” kata Derviansyah.

Menurutnya, TPS3R adalah model pengelolaan sampah berbasis komunitas yang melibatkan peran aktif masyarakat dan pemerintah. Sistem ini tidak hanya menyelesaikan masalah sampah, tetapi juga dapat menjadi sumber ekonomi baru yang ramah lingkungan.

“Pengelolaan TPS3R nantinya bisa diserahkan ke kampung dan mendukung ekonomi lokal. Sampah organik yang diolah, misalnya, bisa digunakan untuk program ketahanan pangan atau inovasi lainnya,” jelasnya.

Derviansyah juga mendorong pemerintah daerah untuk menggandeng perusahaan melalui dana CSR guna membangun fasilitas TPS3R di setiap kampung. Ia menilai, sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan program ini.

“Kami berharap pemerintah daerah bisa memanfaatkan program dari Kementerian PUPR untuk mengusulkan pembangunan TPS3R ke pemerintah pusat. Ini sangat mungkin dilakukan. Dengan adanya TPS3R, budaya membuang sampah sembarangan juga bisa diminimalisir,” ujarnya.

Ia menambahkan, program TPS3R selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Selain itu, Derviansyah berharap pemerintah daerah juga membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di setiap kecamatan untuk melengkapi sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi.

“Kami tidak ingin persoalan sampah ini menjadi ancaman yang berdampak buruk pada lingkungan dan masyarakat di masa depan. Kami sangat berharap harapan ini bisa diwujudkan oleh pemerintah daerah,” tutupnya.

[TOS]