Kaltimtoday.co, Samarinda - Akhirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kaltim Nomor 4/2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan sudah diresmikan sebagai perda.

Kepada awak media, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perda Ketenagalistrikan, Sapto Setyo Pramono mengungkapkan bahwa, ada 31 klausa di perda itu. Hingga akhirnya ada perubahan di 3 poin.

"Itu berkaitan dengan hak kewenangan kita yang dicabut, dan ada beberapa yang memang ditambah dan diubah karena kemarin ada konsultasi ada 31, menjadi 29," beber Sapto.

Dengan diresmikannya perda tersebut, maka akan mengakomodir perihal energi terbarukan di Benua Etam. Sebab selama ini, belum ada payung hukum terkait masuknya energi terbarukan di Kaltim.

Baca Juga: Popularitas Isran Noor Kalahkan Rudy Mas'ud di Pilgub Kaltim 2024

 

Baca Juga: Hasil Survei Pilkada Kaltim 2024: Isran-Hadi Unggul, Masyarakat Puas dengan Kinerja Petahana  

Baca Juga: Sinergi Koperasi Aroma dan PT EPN, Kelola 338 Hektare Lahan Kelapa Sawit

Baca Juga: Deklarasi Persatuan LSM, Ormas, hingga Paguyuban Dukung Rudy-Seno untuk Pemimpin Kaltim 2025-2029

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Apresiasi Kreasi Kaltim 2024, Ajang Kreativitas dan Penggerak Ekonomi Kalimantan Timur

Baca Juga: JATAM Kaltim: Negara Gagal Lindungi Rakyat, Desak Tindakan Tegas atas Kejahatan Tambang di Paser

Baca Juga: Survei PSI: Rudy Mas’ud-Seno Aji Unggul di Pilgub Kaltim 2024

Baca Juga: LBH Samarinda Kecam Pembunuhan Masyarakat Adat di Muara Kate, Tuntut Penegakan Hukum Ambil Langkah Tegas

Baca Juga: Polda Kaltim Kerahkan 7.000 Personel untuk Operasi Mantap Praja 2024

Baca Juga: Kemilau Kaltim Fest 2024, Ajang Promosi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kaltim

Baca Juga: Disbun Kaltim Dukung Pemanfaatan POME untuk Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Baca Juga: Perkuat Keamanan Siber di Kaltim, BSSN Libatkan Semua Stakeholder

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Ungguli Rudy-Seno di Survei Poltracking, Tim Isran-Hadi Tetap Fokus Kampanye untuk Dominasi Suara

Beberapa contoh energi yang dimaksud itu seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan kemungkinan bisa menggunakan pembangkit listrik tenaga nuklir.

Tak hanya itu, Sapto juga mengakui bahwa dalam perubahan perda ini juga menyangkut perizinan pemakaian listrik terhadap bangunan baru.

"Mewajibkan seluruh proses pembangunan gedung di atas 500 meter persegi, baik pemerintah atau swasta, harus menggunakan 30 persen PLTS. Hal ini juga kita contohkan dari Pulau Bali yang telah menerapkan hal tersebut, walaupun perdanya belum ada," tambah Sapto.

Hal tersebut menjadi tanda bahwa Perda Ketenagalistrikan yang baru ini jadi satu-satunya perda di Tanah Air. Namun, Sapto juga meminta Gubernur Kaltim, Isran Noor bisa mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang menjadi turunan dari perda tersebut. Agar penerapan perda bisa lebih kuat.

"Dengan adanya pergub itulah, rujukan atau turunan bagaimana proses pelaksanaannnya. Termasuk bagaimana nanti investasinya, karena sumber biaya bisa dari kewajiban APBD, APBN, ataupun pihak investasi lainnya," tandasnya.

[YMD | RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.