Kaltimtoday.co, Samarinda - Akhirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kaltim Nomor 4/2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan sudah diresmikan sebagai perda.

Kepada awak media, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perda Ketenagalistrikan, Sapto Setyo Pramono mengungkapkan bahwa, ada 31 klausa di perda itu. Hingga akhirnya ada perubahan di 3 poin.

"Itu berkaitan dengan hak kewenangan kita yang dicabut, dan ada beberapa yang memang ditambah dan diubah karena kemarin ada konsultasi ada 31, menjadi 29," beber Sapto.

Dengan diresmikannya perda tersebut, maka akan mengakomodir perihal energi terbarukan di Benua Etam. Sebab selama ini, belum ada payung hukum terkait masuknya energi terbarukan di Kaltim.

Baca Juga: KPPU Kanwil V Perketat Pengawasan Usaha di Kalimantan, Sanksi Tegas Rp 10 Miliar untuk Pelanggar

 

Baca Juga: KPK Periksa Dirjen Bea Cukai Askolani Terkait Kasus TPPU Rita Widyasari

Baca Juga: Awang Faroek Ishak Wafat, KPK Terbitkan SP3 Kasus Korupsi IUP Kaltim

Baca Juga: Optimalkan Reklamasi Lahan Tambang, Kaltim Target Swasembada Pangan Tahun 2026

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pasokan Jelang Nataru, Disperindagkop UKM Upayakan Tekan Inflasi

Baca Juga: Mantan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak Dimakamkan dengan Upacara Kehormatan di Kantor Gubernur

Baca Juga: Mantan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak Disemayamkan di Samping Makam Anaknya

Baca Juga: Awang Faroek Ishak Meninggal Dunia karena Diare Akut, Datang ke RSUD Balikpapan dalam Kondisi Sadar

Baca Juga: Panen Perdana Tambak 4 in 1 Dorong Ketahanan Pangan dan Program Makan Gratis

Baca Juga: Jalan Panjang Masyarakat Adat Kaltim Mencari Pengakuan: Mulai Penolakan hingga Ancaman Kekerasan

Baca Juga: Timnas Indonesia Gagal ke Semifinal Piala AFF 2024, Begini Jawaban Shin Tae-yong

Baca Juga: BRIDA Jaring Pelajar Potensial untuk Persiapkan Generasi Periset dan Peneliti di Wilayah Kaltim

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Tingkatkan Kualitas Riset, BRIDA Kaltim Gencar Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi dan Perusahaan Luar Negeri

Beberapa contoh energi yang dimaksud itu seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan kemungkinan bisa menggunakan pembangkit listrik tenaga nuklir.

Tak hanya itu, Sapto juga mengakui bahwa dalam perubahan perda ini juga menyangkut perizinan pemakaian listrik terhadap bangunan baru.

"Mewajibkan seluruh proses pembangunan gedung di atas 500 meter persegi, baik pemerintah atau swasta, harus menggunakan 30 persen PLTS. Hal ini juga kita contohkan dari Pulau Bali yang telah menerapkan hal tersebut, walaupun perdanya belum ada," tambah Sapto.

Hal tersebut menjadi tanda bahwa Perda Ketenagalistrikan yang baru ini jadi satu-satunya perda di Tanah Air. Namun, Sapto juga meminta Gubernur Kaltim, Isran Noor bisa mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang menjadi turunan dari perda tersebut. Agar penerapan perda bisa lebih kuat.

"Dengan adanya pergub itulah, rujukan atau turunan bagaimana proses pelaksanaannnya. Termasuk bagaimana nanti investasinya, karena sumber biaya bisa dari kewajiban APBD, APBN, ataupun pihak investasi lainnya," tandasnya.

[YMD | RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.