Kaltimtoday.co, Samarinda - Akhirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kaltim Nomor 4/2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan sudah diresmikan sebagai perda.

Kepada awak media, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perda Ketenagalistrikan, Sapto Setyo Pramono mengungkapkan bahwa, ada 31 klausa di perda itu. Hingga akhirnya ada perubahan di 3 poin.

"Itu berkaitan dengan hak kewenangan kita yang dicabut, dan ada beberapa yang memang ditambah dan diubah karena kemarin ada konsultasi ada 31, menjadi 29," beber Sapto.

Dengan diresmikannya perda tersebut, maka akan mengakomodir perihal energi terbarukan di Benua Etam. Sebab selama ini, belum ada payung hukum terkait masuknya energi terbarukan di Kaltim.

Baca Juga: Pj Gubernur Kaltim Dorong Pemimpin Daerah Duduk Bersama Atasi Banjir, Akmal Malik: Tidak Bisa Ditangani Sendiri

 

Baca Juga: Polisi Diduga Halangi Warga Dokumentasikan Eksekusi Lahan di Kawasan IKN, LBH Samarinda: Itu Pembungkaman

Baca Juga: Dukung Pembangunan Daerah, Puluhan OPD di Kukar Miliki Unit Pengumpul Zakat

Baca Juga: Banjir Parah di Bengkuring Raya, BPBD Siapkan Dapur Umum dan Perahu

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Disdikbud Kaltim Prioritaskan Mahulu dan Kubar Tambah SDM Guru

Baca Juga: Cegah PMK di Kaltim, DPKH Imbau Masyarakat Cepat Melapor untuk Meminimalisir Dampak

Baca Juga: Berikan Apresiasi, Pemprov Kaltim Siapkan Beasiswa Khusus untuk Juara MTQ Nasional

Baca Juga: Pengamat Soroti Perguruan Tinggi Diusulkan Kelola Tambang: Tridharma Masih Karut-Marut

Baca Juga: Rusmadi dan Nama-Nama Lain Masuk Daftar Kandidat Ketua TGUPP Rudy Mas'ud-Seno Aji

Baca Juga: Program MBG Habiskan Rp28 Juta dalam Lima Hari, Komisi II DPRD Samarinda: Jangan Bebankan APBD

Baca Juga: Bantuan Keuangan Parpol di Kaltim Tertunda, Tunggu Evaluasi BPK

Baca Juga: Tunggu Putusan MK, Tim Rudy-Seno Siapkan Tim Transisi Pemerintahan Baru

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Siswa Alergi Telur, SPPG akan Monitoring Perkembangan MBG di SDN 04 Samarinda

Beberapa contoh energi yang dimaksud itu seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan kemungkinan bisa menggunakan pembangkit listrik tenaga nuklir.

Tak hanya itu, Sapto juga mengakui bahwa dalam perubahan perda ini juga menyangkut perizinan pemakaian listrik terhadap bangunan baru.

"Mewajibkan seluruh proses pembangunan gedung di atas 500 meter persegi, baik pemerintah atau swasta, harus menggunakan 30 persen PLTS. Hal ini juga kita contohkan dari Pulau Bali yang telah menerapkan hal tersebut, walaupun perdanya belum ada," tambah Sapto.

Hal tersebut menjadi tanda bahwa Perda Ketenagalistrikan yang baru ini jadi satu-satunya perda di Tanah Air. Namun, Sapto juga meminta Gubernur Kaltim, Isran Noor bisa mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang menjadi turunan dari perda tersebut. Agar penerapan perda bisa lebih kuat.

"Dengan adanya pergub itulah, rujukan atau turunan bagaimana proses pelaksanaannnya. Termasuk bagaimana nanti investasinya, karena sumber biaya bisa dari kewajiban APBD, APBN, ataupun pihak investasi lainnya," tandasnya.

[YMD | RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.