Kaltimtoday.co, Samarinda - Besok (6/9/2022), Aliansi Masyarakat Kaltim Membara akan menggelar unjuk rasa terkait kenaikan harga BBM di depan Kantor Gubernur Kaltim. Humas aksi, Naqib mengungkapkan estimasi massa aksi sekitar 500-1.000 massa.

"Tergantung mobilisasi massa masing-masing universitas dan situasi kondisi besok," ungkap Naqib saat dihubungi, Senin (5/9/2022).

Ada beberapa alasan terkait demo yang akan digelar besok. Sebab kenaikan harga BBM bukan kali pertama terjadi di Tanah Air. Pertama terjadi pada 2013 di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebutkan naiknya harga BBM untuk menyehatkan fiskal.

Kemudian pada 2014 di mana Presiden Joko Widodo (Jokowi) awal memimpin, kenaikan BBM kembali terjadi dan diakuinya sebagai kebijakan yang sulit untuk sebuah bangsa. Hingga akhirnya pada 3 September 2022 silam, Jokowi kembali menetapkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Walhasil, BBM bersubsidi seperti solar, pertamax, dan pertalite mengalami kenaikan yang berlaku setelah 1 jam pengumuman itu disampaikan.

Adapun harga yang dipatok, Pertalite sebesar Rp 10 ribu per liter, Pertamax Rp 14.500 per liter, dan solar Rp 6.800 per liter. Alasannya, APBN tak lagi mampu berikan kompensasi subsidi terhadap beberapa jenis BBM dan harga minyak global sedang melambung di atas harga yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 98/2022.

"Sebenarnya apa yang sedang terjadi di negeri ini, mengapa di saat masyarakat sedang belajar untuk menyesuaikan perekonomian hidup pasca pandemi Covid-19, negara malah terkesan tidak serius dalam merumuskan bahkan menjalankan suatu kebijakan yang mereka tetapkan secara nasional," ungkap Naqib melalui rilis persnya.

Walhasil, angka kemiskinan baru akan bertambah karena daya beli masyarakat akan berkurang dan berakibat pada biaya produksi barang-barang akan melambung. Aliansi Masyarakat Kaltim Membara menilai, masyarakat miskin yang lebih banyak menerima dampak negatifnya.

"Oleh karena itu, kami dari Aliansi Masyarakat Kaltim Membara meminta keseriusan pemerintah dalam melihat persoalan ini," tegasnya.

Berikut beberapa tuntutan yang akan dibawa pada unjuk rasa:

1. Mendorong payung hukum yang jelas terhadap penggunaan BBM bersubsidi

2. Mengevaluasi peran BPH Migas yang bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi

3. Mendesak pemerintah memberantas mafia migas dan tambang

4. Menjaga stabilitas harga bahan pokok

[YMD | TOS]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.