Kaltimtoday.co, Bontang – Komisi I DPRD Bontang siap memfasilitasi para pegawai Non PNS atau tenaga honorer yang hendak melakukan unjuk rasa di Jakarta, soal rencana penghapusan tenaga honorer di 2023. Pasalnya, pihaknya sebagai wakil rakyat menyatakan bahwa rencana pemerintah pusat terkait penghapusan honorer itu harus dicarikan solusi.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking menyatakan pihaknya harus memperjuangkan para tenaga honorer dengan diupayakan masuk sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) atau CPNS yang usianya masih masuk kualifikasi.

“Tetap ada syarat-syaratnya, tapi prioritas,” kata Raking saat dihubungi, Rabu (16/3/2022).

Menurutnya, walaupun sudah ada surat dari pusat, Pemerintah Kota Bontang jangan serta merta menerimanya mentah-mentah. Karena dalam surat tersebut perlu dilakukan peninjauan ulang, termasuk pengusulan formasi P3K, dan harapannya surat dari Menteri Dalam Negeri itu bisa dicabut.

“Sebenarnya masih ada celah, karena dalam surat itu ada point dikembalikan ke daerah (bila masih mengangkat, maka konsekuensi, dan dampak dikembalikan ke daerah),” ungkapnya.

Baca Juga: Dorong Paperless School, Wali Kota Neni Rencana Beri Tablet untuk Seluruh Pelajar SD-SMP di Bontang

 

Baca Juga: Hindari Bontang dari Krisis Air Bersih, PUPR Kaltim Target Bendung Kampung Masdarling Beroperasi Akhir 2025

Baca Juga: Realisasi Investasi Kota Bontang 2024 Capai Rp2,7 Triliun, Tumbuh 12,97 Persen

Baca Juga: Pembangunan Bendung Bontang di Kampung Masdarling Bermasalah, Alfin Soroti Kinerja Kontraktor Pelaksana

Baca Juga: Jadwal Imsak Ramadhan 1446 H untuk Wilayah Kota Bontang

View this post on Instagram

Baca Juga: Ratusan Warga Bontang Ikuti Konvoi Penyambutan Neni-Agus

Baca Juga: Selama 2024, DPMPTSP Bontang Berhasil Terbitkan 1.269 Izin dan 2.589 NIB, Iklim Usaha Kota Taman Tumbuh Positif

Baca Juga: Promosikan Gaya Hidup Sehat dan Produktif Melalui Olahraga, Shemmy Inisiasi Turnamen Pickleball Berseri

Baca Juga: Gelar Sosper Ketahanan Keluarga di Bontang, Shemmy Sampaikan Pentingnya Awasi Penggunaan Medsos dan Gawai ke Anak

Baca Juga: Finalisasi PDSS Rampung, Murid SMK Negeri 1 Bontang Akhirnya Bisa Daftar Perguruan Tinggi Jalur SNBP

Baca Juga: DPR Tegaskan Pupuk Kaltim Tak Lagi Miliki Kewajiban atas Tuntutan Polis Pensiun Jiwasraya

Baca Juga: Sekolah Gagal Finalisasi PDSS, Ratusan Siswa SMK Negeri 1 Bontang Terancam Tak Bisa Masuk Universitas Jalur SNBP

 

Baca Juga: Buntut dari Pemutusan Tenaga Honorer di Bawah Dua Tahun, Pejuang SIGAP di Berau Dinonaktifkan Sementara

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Komisi I berencana melakukan kunjungan ke BKD Provinsi dan BKN, serta Menpan RB dan Mendagri bersama BKPSDM Bontang. 

“Saya sependapat dengan Gubernur Kaltim, jangan sampai ada penghapusan honorer, tapi kalau bisa ada pengangkatan honorer,” ujarnya.

Raking menegaskan agar pemerintah tidak menambah pengangguran. Karena faktor usia, sulitnya lapangan pekerjaan, dan lainnya, jika honorer dihapuskan. Sehingga yang saat ini sudah bekerja sebagai honorer, pemerintah tak bisa menerima mentah-mentah surat dari kementerian.

“Mereka (honorer) pada was-was, masa kami sebagai wakil rakyat membiarkan saja rakyatnya yang sedang khawatir. Jangan sampai pengangguran bertambah lagi,”imbuhnya.

Politisi Partai Berkarya itu bahkan siap memberikan fasilitas atau akomodasi 5 orang honorer jika mereka ingin berunjuk rasa di Jakarta atau di kantor kementerian. 

“Ini masalahnya dengan isi perut orang banyak,” pungkasnya.

[RIR | NON]

 Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.