Kaltimtoday.co, Bontang – Komisi I DPRD Bontang siap memfasilitasi para pegawai Non PNS atau tenaga honorer yang hendak melakukan unjuk rasa di Jakarta, soal rencana penghapusan tenaga honorer di 2023. Pasalnya, pihaknya sebagai wakil rakyat menyatakan bahwa rencana pemerintah pusat terkait penghapusan honorer itu harus dicarikan solusi.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking menyatakan pihaknya harus memperjuangkan para tenaga honorer dengan diupayakan masuk sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) atau CPNS yang usianya masih masuk kualifikasi.

“Tetap ada syarat-syaratnya, tapi prioritas,” kata Raking saat dihubungi, Rabu (16/3/2022).

Menurutnya, walaupun sudah ada surat dari pusat, Pemerintah Kota Bontang jangan serta merta menerimanya mentah-mentah. Karena dalam surat tersebut perlu dilakukan peninjauan ulang, termasuk pengusulan formasi P3K, dan harapannya surat dari Menteri Dalam Negeri itu bisa dicabut.

“Sebenarnya masih ada celah, karena dalam surat itu ada point dikembalikan ke daerah (bila masih mengangkat, maka konsekuensi, dan dampak dikembalikan ke daerah),” ungkapnya.

Baca Juga: 100 Hari Pertama Neni-Agus: Fokus Realisasikan Visi-Misi dan Program Kerja Prioritas

 

Baca Juga: Reses di Bontang, Senator DPD RI Sofyan Hasdam Dicurhati Guru Swasta

Baca Juga: Sofyan Sebut Lobi Bappenas Bantu Pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang dan Jalan Lingkar

Baca Juga: Interupsi dalam Rapat Paripurna, Winardi Soroti Penanganan Sampah di Bontang

Baca Juga: DPRD Bontang Resmi Lantik Dua Anggota PAW Pengganti Agus Haris dan Aswar

View this post on Instagram

Baca Juga: Sofyan Hasdam Pastikan Tapal Batas Kampung Sidrap Kembali Dibahas Usai Pelantikan Kepala Daerah

Baca Juga: Gelar Silaturahmi, IKA Unhas Pertegas Komitmen Mengawal Pembangunan Bontang

Baca Juga: Pilkada Terlalu Mahal, Presiden Prabowo Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD

Baca Juga: ASN Pemkot Bontang di Kelurahan Gunung Telihan Positif Narkoba, BNN Lakukan Assesment

Baca Juga: Raih Dua Emas, Bontang Juara Umum Para-Catur Peparpeda I/2024

Baca Juga: Sofyan Hasdam Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Bontang-Kutim

Baca Juga: Lanjutkan Aksi di Jakarta, Mantan Karyawan PKT Ancam Laporkan Masalah Pensiun ke DPR dan Presiden

 

Baca Juga: Rayakan HUT Ke-47, Pupuk Kaltim Salurkan Bantuan Rp15,3 Miliar untuk Warga Bontang

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Komisi I berencana melakukan kunjungan ke BKD Provinsi dan BKN, serta Menpan RB dan Mendagri bersama BKPSDM Bontang. 

“Saya sependapat dengan Gubernur Kaltim, jangan sampai ada penghapusan honorer, tapi kalau bisa ada pengangkatan honorer,” ujarnya.

Raking menegaskan agar pemerintah tidak menambah pengangguran. Karena faktor usia, sulitnya lapangan pekerjaan, dan lainnya, jika honorer dihapuskan. Sehingga yang saat ini sudah bekerja sebagai honorer, pemerintah tak bisa menerima mentah-mentah surat dari kementerian.

“Mereka (honorer) pada was-was, masa kami sebagai wakil rakyat membiarkan saja rakyatnya yang sedang khawatir. Jangan sampai pengangguran bertambah lagi,”imbuhnya.

Politisi Partai Berkarya itu bahkan siap memberikan fasilitas atau akomodasi 5 orang honorer jika mereka ingin berunjuk rasa di Jakarta atau di kantor kementerian. 

“Ini masalahnya dengan isi perut orang banyak,” pungkasnya.

[RIR | NON]

 Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.