Kaltimtoday.co, Bontang – Komisi I DPRD Bontang siap memfasilitasi para pegawai Non PNS atau tenaga honorer yang hendak melakukan unjuk rasa di Jakarta, soal rencana penghapusan tenaga honorer di 2023. Pasalnya, pihaknya sebagai wakil rakyat menyatakan bahwa rencana pemerintah pusat terkait penghapusan honorer itu harus dicarikan solusi.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking menyatakan pihaknya harus memperjuangkan para tenaga honorer dengan diupayakan masuk sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) atau CPNS yang usianya masih masuk kualifikasi.

“Tetap ada syarat-syaratnya, tapi prioritas,” kata Raking saat dihubungi, Rabu (16/3/2022).

Menurutnya, walaupun sudah ada surat dari pusat, Pemerintah Kota Bontang jangan serta merta menerimanya mentah-mentah. Karena dalam surat tersebut perlu dilakukan peninjauan ulang, termasuk pengusulan formasi P3K, dan harapannya surat dari Menteri Dalam Negeri itu bisa dicabut.

“Sebenarnya masih ada celah, karena dalam surat itu ada point dikembalikan ke daerah (bila masih mengangkat, maka konsekuensi, dan dampak dikembalikan ke daerah),” ungkapnya.

Baca Juga: Dorong Pembangunan Inklusif, Neni-Agus Janji Tingkatkan Keterlibatan Kelompok Marginal dalam Program Investasi Hijau

 

Baca Juga: Debat Publik Kedua, KPU Bontang Harap Paslon Kedepankan Adu Gagasan dan Visi-Misi Secara Beretika

Baca Juga: Kilang Refinery Gagal Dibangun, Nasrullah Sebut Ini Bentuk Kegagalan Pemerintahan Basri

Baca Juga: Kernel PT EUP Kembali Tumpah di Jalan, Faisal Tuntut Pertanggungjawaban Perusahaan

Baca Juga: Buntut Foto Basri Bertemu Pejabat Pemkot Tersebar, Bawaslu Bontang akan Lakukan Penelurusan

View this post on Instagram

Baca Juga: Wali Murid SMA Negeri 1 Bontang Keluhkan Tarikan Iuran Listrik, Kepsek Sebut Operasional Sekolah Membengkak

Baca Juga: Shemmy Permata Sari Tegaskan Pentingnya Empat Pilar Kebangsaan di Era Digital

Baca Juga: Basri Kedapatan Temui Pejabat Pemkot, Pengamat: Mainnya 'Kurang Cantik'

Baca Juga: Andi Faizal Tanggapi Santai Laporan Ijazah Palsu, Sebut Hanya Bentuk Kasih Sayang 

Baca Juga: Dorong Semangat Inklusivitas, KPU Bontang Libatkan Kawan Difabel dalam Simulasi Pemungutan Suara

Baca Juga: Basri Rase Bantah Data BPS soal Penurunan APK Bontang, Klaim Penurunan Akibat Banyak Anak Pindah Sekolah ke Luar Kota

Baca Juga: Membanggakan, Warga Binaan Lapas Bontang Tembus 13 Besar Lomba Cipta Lagu Fest 2.0

 

Baca Juga: Kampanye di Bontang, Rudy Mas'ud Sosialisasikan Program Gratispol hingga Janji Bangun Jalan Trans Samarinda-Bontang Dua Jalur

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Komisi I berencana melakukan kunjungan ke BKD Provinsi dan BKN, serta Menpan RB dan Mendagri bersama BKPSDM Bontang. 

“Saya sependapat dengan Gubernur Kaltim, jangan sampai ada penghapusan honorer, tapi kalau bisa ada pengangkatan honorer,” ujarnya.

Raking menegaskan agar pemerintah tidak menambah pengangguran. Karena faktor usia, sulitnya lapangan pekerjaan, dan lainnya, jika honorer dihapuskan. Sehingga yang saat ini sudah bekerja sebagai honorer, pemerintah tak bisa menerima mentah-mentah surat dari kementerian.

“Mereka (honorer) pada was-was, masa kami sebagai wakil rakyat membiarkan saja rakyatnya yang sedang khawatir. Jangan sampai pengangguran bertambah lagi,”imbuhnya.

Politisi Partai Berkarya itu bahkan siap memberikan fasilitas atau akomodasi 5 orang honorer jika mereka ingin berunjuk rasa di Jakarta atau di kantor kementerian. 

“Ini masalahnya dengan isi perut orang banyak,” pungkasnya.

[RIR | NON]

 Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.