Kaltimtoday.co, Samarinda - Tindakan represif sejumlah personel Satpol PP Samarinda dalam mengeksekusi lahan di Pasar Subuh belakangan menjadi sorotan publik.

Dalam proses relokasi Pasar Subuh di Jalan Yos Sudarso pada Jumat (9/5/2025) lalu, Satpol PP diketahui meminta sejumlah personel tambahan kepada Kepolisian, TNI, seturut dengan OPD lintas instansi seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Damkar. 

Terpantau, situasi di lapangan sempat memanas akibat peristiwa baku hantam yang melibatkan aparat dan warga sipil yang hadir. Pasalnya, ajakan berdialog yang coba dijembatani Anggota DPRD Samarinda Ahmad Vanandza tak disambut dengan baik.

Kepala Satpol PP Samarinda Anis Siswantini menekankan bahwa pihaknya memegang teguh prinsip humanis dalam menjalankan tugas. 

Pelibatan aparat tambahan, disebut Anis sebagai upaya melindungi diri sebab Satpol PP tak dipersenjatai layaknya TNI maupun Kepolisian.

“Tapi Satpol ini juga manusia, perlu juga perlindungan. Apa gunanya gabungan (personel) kita? Untuk melindungi kita. Satpol PP itu tidak dipersenjatai,” jelasnya pada awak media.

Sejauh ini, Anis menilai pihaknya telah mengikuti aturan sesuai prosedur yang berlaku. Termasuk memberikan surat teguran pertama dan kedua kepada para pedagang sebelum akhirnya melangsungkan penertiban.

Ia menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan Satpol PP merupakan jalan terakhir dalam menegakkan Perda.

Lebih lanjut, Anis tak menampik, dalam proses penegakan ketertiban di masyarakat pihaknya selalu dihadapkan pada tantangan.

“Bukan serta-merta kami langsung menertibkan. Kami sudah beberapa kali kami menyerahkan juga untuk dilakukan pembongkaran lapak secara mandiri atau pindahan mandiri,” imbuhnya.

Menyoal evaluasi internal atas represifitas yang disorot berbagai pihak, Anis mengaku telah melakukannya lebih dulu dengan tim. 

“Saya itu belum disuruh saja sudah evaluasi duluan. Jadi namanya kalau di lapangan itu, setelah kegiatan pasti kita langsung evaluasi,” tutupnya.

[NKH | RWT]