Daerah
Sekda Berau Sebut Kurang Peran Perempuan dan Rendahnya KHP Jadi Kendala Pembangunan Nasional

Kaltimtoday.co, Berau - Kurangnya peran serta perempuan dan rendahnya kualitas hidup perempuan (KHP), secara umum mengakibatkan lambatnya keberhasilan dalam pembangunan nasional.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Berau, Muhammad Said, Senin (22/1/2024).
Said mengatakan bahwa pada era otonomi, pembangunan nasional diarahkan untuk responsif gender. Oleh karena itu, semua organisasi wanita diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM dan keterampilan anggotanya agar dapat berperan lebih nyata dalam pembangunan.
"Sering terjadi adanya ketimpangan dan kurangnya peran serta perempuan ini," kata Muhammad Said.
Menurutnya, kemajuan perempuan adalah salah satu prasyarat peningkatan kualitas manusia Indonesia, karena hampir separuh jumlah penduduk adalah perempuan.
"Jika kualitas hidup kaum perempuan buruk, maka keseluruhan kualitas manusia Indonesia pasti akan rendah. Disamping itu, perempuan juga merupakan bagian keluarga yang menentukan kualitas generasi penerus. Sehingga potensi perempuan sangat besar, maka harus diberi ruang dan peluang yang besar agar kontribusinya maksimal," ungkapnya.
Selain itu, upaya dan komitmen kuat dari pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan gender tergambar dalam penetapan kuota 30 persen perempuan di parlemen serta mengikis ketimpangan gender dalam politik.
Untuk mendorong peningkatan partisipasi politik perempuan, kata dia, harus dimulai pendidikan dari keluarga, bahwa berkiprah serta berpartisipasi di dunia politik adalah salah satu bagian yang penting untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.
"Tentu, kita semua mengharapkan partisipasi penuh dari kaum perempuan, untuk kemudian dapat menjadi keterwakilan suara dan kepentingan kaum perempuan yang dapat memperjuangkan hak serta keadilan bagi perempuan," ujarnya.
Muhammad Said berharap agar pembinaan organisasi perempuan dapat ditingkatkan, khususnya dalam aspek peningkatan kinerja organisasi, pengambilan keputusan, dan kontribusi nyata pada masyarakat yang meliputi jalinan kerja sama dengan pihak-pihak terkait. Apalagi, pada masa tahun politik, di mana situasi rentan seperti konflik dan gesekan.
"Jangan hanya karena berbeda pilihan, seringkali terjadi pertengkaran. Dan peran kaum perempuan dalam meningkatkan partisipasi politik untuk pembangunan daerah sangatlah penting," pungkasnya.
[RWT]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- Pemkot Balikpapan Dukung PHRI Kembangkan Event Wisata Tematik dan Lindungi Pekerja Pariwisata
- 35 Ribu Pekerja Rentan di Bontang Terlindungi Program Jamsostek, Komitmen Menuju Cakupan 100% pada 2027
- Cegah Sengketa, BPN Tegaskan Sertifikat Tanah Digital Kini Wajib
- Target Investasi Rp4,7 Triliun di 2025, DPMPTSP PPU Siap Hadapi Tantangan Berat
- Pemkab Kukar Tetapkan 3.870 PPPK Formasi 2024, Bupati Tekankan SDM Berkualitas